Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
Tokoh Muhammadiyah M Din Syamsuddin menilai pernyataan Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo tentang warga keturunan Tionghoa memilih calon presiden (capres) yang didukung Presiden Joko Widodo sebagai bentuk politik identitas.
"Pernyataan itu adalah bentuk politik identitas yang nyata (mengedepankan identitas etnik). Sebenarnya sah dan baik-baik saja tapi tidak dalam bentuk monopolistik dan manipulatif," ujar Din dalam siaran pers, Jumat (19/5).
Namun bila pernyataan itu menjadi kenyataan, kata Din, maka menjadi bukti dugaan adanya kelompok oligharki dari etnis Tionghoa di balik Presiden. Di mana kelompok ini membela kepentingan politik-ekonomi tertentu, serta menghalangi kelompok lain yang ditentang oleh Presiden Joko Widodo.
Baca juga: Presiden Jokowi Tepis Jadikan Ketum Perindo Hary Tanoesoedibyo Sebagai Menkominfo
"Kalau tidak benar (karena ada pihak dari Etnik Tionghoa, seperti Jusuf Hamka, yang mempertanyakannya) maka pernyataan Hari Tanoe dapat dikatakan bersifat manipulatif (memanipulasi kenyataan yang sebenarnya)," ujar Din.
Din juga mengingatkan, pernyataan itu bisa memecah belah bangsa Indonesia berdasarkan ras dan tenis. "Di mana posisi Perindo (Partai Persatuan Indonesia) yang dipimpinnya. Jangan-jangan partai itu hanyalah politik kamuflase," ungkapnya.
Baca juga: Ketum Perindo Datang ke Istana untuk Temui Jokowi
Diketahui Hary Tanoe sempat mengatakan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) mendukung pilihan Jokowi. Dukungan itu diharapkan membuat keberlanjutan pembangunan yang telah dilakukan saat ini.
Hary Tanoe pun sudah dua kali melakukan pertemuan dengan Presiden di Istana. Terakhir pertemuan itu terjadi pada Senin (15/5). (Z-3)
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil komitmen lanjutan di Board of Peace (BoP), terutama terkait rencana keanggotaan tetap.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah meminta Pemerintah Indonesia mengambil sikap kritis, aktif, dan terukur di Board of Peace (BoP), agar tetap sejalan dengan kemerdekaan palestina
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah memandang pembentukan Board of Peace (BoP) patut dicermati secara kritis, lembaga ini harus jelas soal roadmap kemerdekaan Palestina
PRESIDEN Prabowo Subianto dijadwalkan menggelar pertemuan dengan puluhan pimpinan organisasi Islam dan tokoh pondok pesantren dari berbagai daerah pada hari ini.
Presiden Prabowo Subianto mengundang perwakilan sejumlah organisasi masyarakat Islam, termasuk PBNU, Muhammadiyah, dan MUI, ke Istana Kepresidenan RI, Jakarta.
BANK Syariah Indonesia mempermudah layanan pembayaran iuran 16 juta anggota Muhammadiyah yang saat ini bisa diakses melalui superapps BYOND by BSI.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved