Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Tokoh Muhammadiyah M Din Syamsuddin menilai pernyataan Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo tentang warga keturunan Tionghoa memilih calon presiden (capres) yang didukung Presiden Joko Widodo sebagai bentuk politik identitas.
"Pernyataan itu adalah bentuk politik identitas yang nyata (mengedepankan identitas etnik). Sebenarnya sah dan baik-baik saja tapi tidak dalam bentuk monopolistik dan manipulatif," ujar Din dalam siaran pers, Jumat (19/5).
Namun bila pernyataan itu menjadi kenyataan, kata Din, maka menjadi bukti dugaan adanya kelompok oligharki dari etnis Tionghoa di balik Presiden. Di mana kelompok ini membela kepentingan politik-ekonomi tertentu, serta menghalangi kelompok lain yang ditentang oleh Presiden Joko Widodo.
Baca juga: Presiden Jokowi Tepis Jadikan Ketum Perindo Hary Tanoesoedibyo Sebagai Menkominfo
"Kalau tidak benar (karena ada pihak dari Etnik Tionghoa, seperti Jusuf Hamka, yang mempertanyakannya) maka pernyataan Hari Tanoe dapat dikatakan bersifat manipulatif (memanipulasi kenyataan yang sebenarnya)," ujar Din.
Din juga mengingatkan, pernyataan itu bisa memecah belah bangsa Indonesia berdasarkan ras dan tenis. "Di mana posisi Perindo (Partai Persatuan Indonesia) yang dipimpinnya. Jangan-jangan partai itu hanyalah politik kamuflase," ungkapnya.
Baca juga: Ketum Perindo Datang ke Istana untuk Temui Jokowi
Diketahui Hary Tanoe sempat mengatakan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) mendukung pilihan Jokowi. Dukungan itu diharapkan membuat keberlanjutan pembangunan yang telah dilakukan saat ini.
Hary Tanoe pun sudah dua kali melakukan pertemuan dengan Presiden di Istana. Terakhir pertemuan itu terjadi pada Senin (15/5). (Z-3)
KETUA PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, sangat menyesalkan adanya acara menyanyi dan berjoget seusai acara peringatan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW.
Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengatakan pelapor adalah bagian dari Aliansi Pemuda NU dan Aliansi Pemuda Muhammadiyah.
KETUA Nahdlatul Ulama (PBNU) Ulul Abshar Abdalla menyoroti pentingnya humor dalam kehidupan bermasyarakat. Ia turut menyayangkan soal laporan terhadap Komika Pandji Pragiwaksono
PENGASUH dari Pondok Pesantren Denanyar Jombang Abdussalam Shohib atau akrab disapa Gus Salam mengatakan kasus Mens Rea Pandji Pragiwaksono seharusnya tidak menjadi laporan pidana.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir pun mengimbau, dalam menghadapi tahun baru 2026, agar tidak ada pesta pora dan euforia.
DESEMBER 2025 seharusnya menjadi bulan penuh refleksi dan harapan.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved