Headline
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Angka penduduk miskin Maret 2025 adalah yang terendah sepanjang sejarah.
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) merespons isu politik identitas yang belakangan sering didengar. Isu itu disebut berasal dari pemerintah alias merupakan agenda setting-an yang sengaja dihadirkan pemerintah, khususnya menjelang momen Pemilu.
"Isu ini dilontarkan oleh pemerintah. Pak Jokowi, Pak Kapolri, membuat statement bahaya politik identitas. Dalam teori, itu disebut agenda setting," kata juru bicara PKS Muhammad Iqbal dalam diskusi publik di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Rabu, (17/5).
Iqbal mengatakan PKS adalah partai di luar pemerintahan. PKS merasa isu politik identitas menyudutkan mereka sebagai pemenang di pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta pada 2017.
Baca juga: PKS Berharap Cawapres Anies Diumumkan Juli 2023
"Terkesan seolah-olah menang karena politik identitas, padahal yang terjadi adalah polarisasi," papar dia.
Iqbal menyebut suhu politik di Ibu Kota meningkat karena umat muslim marah. Hal itu merespons kasus penistaan agama terhadap eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Baca juga: Khofifah, AHY, dan Aher Kerap Masuk ke Bursa Cawapres Anies
"Bukan murni politik identitas tapi kemarahan akibat ketidakadilan dan kelambanan. Ini membuktikan umat islam membela dalam konteks agamanya dihina dan direndahkan," ujar dia.
Menjelang Pemilu 2024, isu politik identitas diyakini akan kembali banyak 'digoreng'. Karena itu, masyarakat harus bisa lebih tenang dalam merespon berbagai isu yang mungkin muncul seiring dengan semakin dekatnya jadwal rangkaian Pemilu 2024 mendatang.
(Z-9)
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.
Banyak negara yang meninggalkan e-voting karena sistem digitalisasi dalam proses pencoblosan di bilik suara cenderung dinilai melanggar asas kerahasiaan pemilih
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai alat bantu penghitungan suara pada Pemilihan 2020 lalu harus diperkuat agar proses rekapitulasi hasil pemilu ke depan lebih akurat
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved