Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) merespons isu politik identitas yang belakangan sering didengar. Isu itu disebut berasal dari pemerintah alias merupakan agenda setting-an yang sengaja dihadirkan pemerintah, khususnya menjelang momen Pemilu.
"Isu ini dilontarkan oleh pemerintah. Pak Jokowi, Pak Kapolri, membuat statement bahaya politik identitas. Dalam teori, itu disebut agenda setting," kata juru bicara PKS Muhammad Iqbal dalam diskusi publik di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Rabu, (17/5).
Iqbal mengatakan PKS adalah partai di luar pemerintahan. PKS merasa isu politik identitas menyudutkan mereka sebagai pemenang di pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta pada 2017.
Baca juga: PKS Berharap Cawapres Anies Diumumkan Juli 2023
"Terkesan seolah-olah menang karena politik identitas, padahal yang terjadi adalah polarisasi," papar dia.
Iqbal menyebut suhu politik di Ibu Kota meningkat karena umat muslim marah. Hal itu merespons kasus penistaan agama terhadap eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Baca juga: Khofifah, AHY, dan Aher Kerap Masuk ke Bursa Cawapres Anies
"Bukan murni politik identitas tapi kemarahan akibat ketidakadilan dan kelambanan. Ini membuktikan umat islam membela dalam konteks agamanya dihina dan direndahkan," ujar dia.
Menjelang Pemilu 2024, isu politik identitas diyakini akan kembali banyak 'digoreng'. Karena itu, masyarakat harus bisa lebih tenang dalam merespon berbagai isu yang mungkin muncul seiring dengan semakin dekatnya jadwal rangkaian Pemilu 2024 mendatang.
(Z-9)
Simulasi pengamanan ini dilakukan untuk menguji dan melatih kesiapan jajaran personel TNI dari Kodam III Siliwangi
Wartawan memiliki peran penting terutama untuk mewujudkan Pemilihan Umum (Pemilu) damai 2024. K
Bawaslu meminta jajaran Panwaslu tingkat kecamatan hingga desa dan kelurahan segera berkoordinasi dan memonitoring pengadaan serta pendistribusian perlengkapan pemungutan suara,
Semua ASN di lingkungan pemerintahan harus bersikap netral dan bijak dalam menggunakan media sosial.
Untuk rekrutmen KPPS Pemilu ada sejumlah persyaratan baru. Salah satunya usia pendaftar dibatasi mulai dari 17 tahun dan maksimal 55 tahun.
Disabilitas mental merupakan individu yang mengalami gangguan pada fungsi pikir, emosi dan perilaku
Dukungan untuk pasangan Amin ini dilakukan secara sukarela oleh para pengemudi angkutan kota.
Jumlah bilik dan kotak suara yang diterima sesuai dengan total tempat pemungutan suara (TPS) di Bandung Barat
Logistik Pemilu yang mulai didistribusikan saat ini baru dua jenis, yakni kotak dan bilik suara.
Pemilih disabilitas ini tersebar di seluruh kecamatan di Bandung Barat,
Ketua Umum Ika Unpad diminta menggelar forum diskusi atau panggung debat yang menghadirkan seluruh calon presiden dan calon wakil presiden
Bawaslu akan merekomendasikan ke KPUD pada saat membangun TPS di Kabupaten Bandung, salah satunya adalah penyediaan fasilitas alat bantu bagi penyandang disabilitas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved