Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
OPINI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali diraih Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Banten. Terbaru, kota yang masih berusia 14 tahun ini meraih WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Banten atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2022.
Capaian WTP ini merupakan yang ke-11 kalinya bagi Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan yang kedua di bawah kepemimpinan Wali Kota Benyamin Davnie dan Wakil Wali Kota Pilar Saga Ichsan. Penghargaan diserahkan langsung Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Banten, Emmy Mutiarini di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Banten, Serang.
"Alhamdulilah kita sudah menerima laporan dari BPK, hasilnya Tangerang Selatan kembali meraih opini WTP ke-7 kalinya berturut-turut dan ini keseluruhan yang ke-11 kalinya," kata Benyamin.
Baginya, raihan ini berkat kerja keras seluruh pihak. Baik itu pemerintah dan juga stakeholder terkait yang membantu dan memastikan komitmen Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam tanggung jawabnya mengelola keuangan daerah.
"Tentu saja ini menjadi motivasi kami, memacu adrenalin kinerja teman-teman untuk terus sesuai patuh terhadap aturannya, output dan outcomenya serta benefitnya ini terus kita perhatikan," ucapnya.
Terkait tindaklanjut rekomendasi dari BPK, ia menegaskan akan segera membahasnya dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan DPRD. "Walaupun tadi sudah disampaikan kami berada di atas rata-rata nasional, tetapi kami ingin meningkatkan diangka yang sangat ideal. Karena sejauh ini Pemkot Tangsel telah menyelesaikan tindaklanjut rekomendasi BPK sekitar 85,75 persen dan ini akan saya tingkatkan mudah-mudahan bisa sampai 90 persen," tukas Benyamin
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Banten Emmy Mutiarini mengutaraKan pemeriksaan atas LKPD merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK Termasuk yang dilakukan ke Pemerintah Kota Tangerang Selatan. "Jadi Pemkot Tangsel telah menindaklanjuti 614 rekomendasi dari 716 rekomendasi atau 85,75 persen," jelasnya.
Dia berharap agar hasil pemeriksaan tersebut dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). (R-2)
Partai Golkar Alihkan Dukungan ke Airin-Ade
Akhir pekan ini, jalan-jalan ke Temu Bisnis Kemitraan Nasional Rantai Pasok (Kenarok) di Living World Alam Sutera, Tangerang Selatan, Banten, yuk!
Aston Hotels telah merancang berbagai paket menarik untuk membuat bulan Ramadan ini benar-benar istimewa.
Momen liburan bersama keluarga atau dengan rekan kerja di kantor akan semakin seru dan berkesan saat dilakukan di lokasi yang tepat, seperti Mutiara Carita Cottages.
Salah satunya dengan menjalani laga ujicoba melawan Persita Tangerang, Sabtu (1/5) lalu meski hasilnya terbilang belum memuaskan.
Prof Noor mengatakan Baznas memiliki target pengumpulan pada 2022 sebesar Rp26 triliun.
WTP merupakan opini audit yang diterbitkan BPK jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.
Yuan menjelaskan pihaknya meminta kepada Pemprov DKI bisa menyerahkan laporan keuangan tahun anggaran 2018 tepat waktu sesuai kesepakatan sebelumnya yakni pada 15 Maret mendatang.
Pentingnya mempertahankan WTP, lanjut Anies, akan berpengaruh pada Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) pada seluruh jajaran.
Data kerugian uang negara dari kasus Jiwasraya dan Asabri tersebut paling lambat akan tuntas di akhir bulan Februari.
LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta 2019 tersebut dibacakan langsung oleh Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bahrullah Akbar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (22/6).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved