Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
SEKRETARIS DPRD Komisi C, Yusuf, mengungkapkan pihaknya berencana bakal menjadwalkan pemeriksaan langsung terhadap bus-bus bekas TransJakarta yang akan dilelang usai Lebaran nanti.
Sebelumnya, Dishub DKI mengusulkan penghapusan 417 aset bus bekas pakai Transjakarta. Saat ini bus-bus itu terparkir di beberapa lokasi seperti di pool Rawa Buaya, Terminal Pulogebang, dan Terminal Pulogadung dalam kondisi memprihatinkan karena sudah usang dan banyak bagian bus yang hilang.
Dalam pembahasan dengan Komisi C sebelumnya, belum ada persetujuan penghapusan aset.
Baca juga : Lelang 417 Bus Bekas TransJakarta Bukan Barang Korupsi
Yusuf pun mengakui kelanjutan pembahasan penghapusan aset bus bekas TransJakarta sempat tertunda hingga sebulan lamanya sejak rapat pembahasan pertama berlangsung karena padatnya jadwal kerja Komisi C.
"Iya agak tertunda karena bentrok-bentrok dengan jadwal lain. Rencananya kami mau meninjau habis lebaran," kata Yusuf saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Senin (10/4).
Baca juga : Tolak Impor Kereta Bekas, Kemenko Marves Perintahkan Pembaruan Teknologi
Yusuf menyebut rencananya, Komisi C DPRD akan meninjau bus-bus bekas tersebut di dua lokasi yakni di Pulogebang dan Rawa Buaya.
"Ya memang kita perlu mendalami kondisi bus seperti apa. Kita harus pastikan jumlahnya. Jangan sampai yang mau dihapuskan justru tidak ada," tukasnya.
Ia pun mengaku juga harus bersikap hati-hati terkait pengadaan bus-bus tersebut sebelumnya. Sebab, ada kecurigaan bahwa di antara bus tersebut merupakan hasil pengadaan yang dilakukan oleh Mantan Kadishub DKI Jakarta Udar Pristono. Pengadaan yang berujung kasus korupsi itu membuat Udar dipecat dan menjadi terdakwa kasus korupsi. (Z-4)
Bus pengadaan kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Kadishub DKI Jakarta Udar Pristoni tidak pernah dibayar oleh Pemprov DKI sehingga tidak dioperasikan.
WAKIL Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto mengimbau Dishub DKI Jakarta untuk tidak lagi menerima pembayaran parkir secara tunai.
Masih dibutuhkan pendekatan dan pembahasan lebih lanjut dengan berbagai pihak, termasuk DPRD DKI Jakarta.
Proses seleksi komisaris maupun direksi di BUMD rentan dititipan dan sarat keterlibatan partai politik.
Perlu adanya gerakan masif terkait bahaya merokok di ruang publik. DPRD akan mendorong kampanye bersama lintas sektor.
DPRD Provinsi DKI Jakarta terus mendalami sejumlah isu teknis dalam penyusunan rekomendasi kebijakan perparkiran melalui rapat kerja bersama eksekutif.
Seperti program KJP Plus yang merupakan kelanjutan kebijakan sebelumnya yang sudah diketahui hingga 92% warga, namun hanya 41% yang merasa mendapat manfaat langsung.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved