Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS DPRD Komisi C, Yusuf, mengungkapkan pihaknya berencana bakal menjadwalkan pemeriksaan langsung terhadap bus-bus bekas TransJakarta yang akan dilelang usai Lebaran nanti.
Sebelumnya, Dishub DKI mengusulkan penghapusan 417 aset bus bekas pakai Transjakarta. Saat ini bus-bus itu terparkir di beberapa lokasi seperti di pool Rawa Buaya, Terminal Pulogebang, dan Terminal Pulogadung dalam kondisi memprihatinkan karena sudah usang dan banyak bagian bus yang hilang.
Dalam pembahasan dengan Komisi C sebelumnya, belum ada persetujuan penghapusan aset.
Baca juga : Lelang 417 Bus Bekas TransJakarta Bukan Barang Korupsi
Yusuf pun mengakui kelanjutan pembahasan penghapusan aset bus bekas TransJakarta sempat tertunda hingga sebulan lamanya sejak rapat pembahasan pertama berlangsung karena padatnya jadwal kerja Komisi C.
"Iya agak tertunda karena bentrok-bentrok dengan jadwal lain. Rencananya kami mau meninjau habis lebaran," kata Yusuf saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Senin (10/4).
Baca juga : Tolak Impor Kereta Bekas, Kemenko Marves Perintahkan Pembaruan Teknologi
Yusuf menyebut rencananya, Komisi C DPRD akan meninjau bus-bus bekas tersebut di dua lokasi yakni di Pulogebang dan Rawa Buaya.
"Ya memang kita perlu mendalami kondisi bus seperti apa. Kita harus pastikan jumlahnya. Jangan sampai yang mau dihapuskan justru tidak ada," tukasnya.
Ia pun mengaku juga harus bersikap hati-hati terkait pengadaan bus-bus tersebut sebelumnya. Sebab, ada kecurigaan bahwa di antara bus tersebut merupakan hasil pengadaan yang dilakukan oleh Mantan Kadishub DKI Jakarta Udar Pristono. Pengadaan yang berujung kasus korupsi itu membuat Udar dipecat dan menjadi terdakwa kasus korupsi. (Z-4)
Bus pengadaan kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Kadishub DKI Jakarta Udar Pristoni tidak pernah dibayar oleh Pemprov DKI sehingga tidak dioperasikan.
KETUA Komisi D sekaligus Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menyampaikan duka mendalam atas kejadian meninggal seorang pengemudi usai terjebak macet akibat banjir Jakarta.
Anggota DPRD DKI Kevin Wu mendesak percepatan investigasi kebakaran di Teluk Gong yang menewaskan 5 orang.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) untuk disahkan menjadi perda.
ANGGOTA Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Pansus Raperda KTR) DPRD DKI Jakarta, Ali Lubis, mengusulkan agar pengesahan Raperda KTR ditunda.
ANGGOTA Komisi D DPRD DKI Jakarta Ali Lubis menilai, banjir rob kawasan pesisir Jakarta merupakan peringatan serius. Ia meminta Pemprov DKI Jakarta mempercepat penanganan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved