Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
SEKRETARIS DPRD Komisi C, Yusuf, mengungkapkan pihaknya berencana bakal menjadwalkan pemeriksaan langsung terhadap bus-bus bekas TransJakarta yang akan dilelang usai Lebaran nanti.
Sebelumnya, Dishub DKI mengusulkan penghapusan 417 aset bus bekas pakai Transjakarta. Saat ini bus-bus itu terparkir di beberapa lokasi seperti di pool Rawa Buaya, Terminal Pulogebang, dan Terminal Pulogadung dalam kondisi memprihatinkan karena sudah usang dan banyak bagian bus yang hilang.
Dalam pembahasan dengan Komisi C sebelumnya, belum ada persetujuan penghapusan aset.
Baca juga : Lelang 417 Bus Bekas TransJakarta Bukan Barang Korupsi
Yusuf pun mengakui kelanjutan pembahasan penghapusan aset bus bekas TransJakarta sempat tertunda hingga sebulan lamanya sejak rapat pembahasan pertama berlangsung karena padatnya jadwal kerja Komisi C.
"Iya agak tertunda karena bentrok-bentrok dengan jadwal lain. Rencananya kami mau meninjau habis lebaran," kata Yusuf saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Senin (10/4).
Baca juga : Tolak Impor Kereta Bekas, Kemenko Marves Perintahkan Pembaruan Teknologi
Yusuf menyebut rencananya, Komisi C DPRD akan meninjau bus-bus bekas tersebut di dua lokasi yakni di Pulogebang dan Rawa Buaya.
"Ya memang kita perlu mendalami kondisi bus seperti apa. Kita harus pastikan jumlahnya. Jangan sampai yang mau dihapuskan justru tidak ada," tukasnya.
Ia pun mengaku juga harus bersikap hati-hati terkait pengadaan bus-bus tersebut sebelumnya. Sebab, ada kecurigaan bahwa di antara bus tersebut merupakan hasil pengadaan yang dilakukan oleh Mantan Kadishub DKI Jakarta Udar Pristono. Pengadaan yang berujung kasus korupsi itu membuat Udar dipecat dan menjadi terdakwa kasus korupsi. (Z-4)
Bus pengadaan kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Kadishub DKI Jakarta Udar Pristoni tidak pernah dibayar oleh Pemprov DKI sehingga tidak dioperasikan.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi usulan dari DPRD DKI Jakarta untuk membuat kebijakan Kartu Janda Jakarta sebagai salah satu program bantuan sosial (bansos) baru.
Yuke mengatakan bahwa musibah kebakaran yang terjadi beberapa hari ini dan menyebabkan korban meninggal dunia harus menjadi pelajaran yang berharga.
Anggota DPRD DKI Jakarta Ali Lubis menyatakan tindakan Satpol PP terhadap PKL dan parkir liar di Blok M sebenarnya dapat dibenarkan secara hukum, namun harus adil.
Banyak tempat olahraga yang digunakan masyarakat menengah ke bawah sehingga omzet yang didapatkan juga terbilang rendah.
Komisi E DPRD Jakarta meminta kepada Dinas Pendidikan DKI untuk segera merealisasikan 40 sekolah gratis pada tahun ajaran 2025/2026
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Bun Joi Phiau meminta pejabat di lingkungan Pemprov DKI jangan hanya ahli retorika saat bencana datang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved