Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andriano mendorong Inspektorat mengusut tuntas asal usul harta kekayaan Kepala Bidang Pengendalian dan Operasi Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Massdes Arouffy. Wibi meminta Inspektorat bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut harta kekayaan Massdes.
Sebelumnya, Massdes sudah diperiksa Inspektorat pada Jumat (31/3) lalu, usai viral di media sosial istri dan anaknya pamer barang mewah.
"Buktikan harta kekayaannya, saya minta Inspektorat kerja sama dengan PPATK maupun KPK," kata Wibi kepada awak media, Minggu (2/4).
Baca juga: Keluarga Pamer Barang Mewah, Harta Pejabat Dishub DKI Massdes Arouffy Rp1,8 M
Menurut Wibi, tindakan flexing alias pamer harta oleh anggota keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) tak dapat dibenarkan. Wibi mengatakan Massdes harus bertanggung jawab dan dapat membuktikan asal usul harta kekayaan yang dimilikinya.
"Tidak perlulah pamer-pamer harta seperti itu, ya tanggung sendiri akibatnya," kata Wibi.
Baca juga: Keluarga Pejabat Pamer Harta, PJ Gubernur Wajib Beri Sanksi
Sebelumnya, dalam unggahan yang viral di media sosial Twitter @PartaiSicmed, istri dan anak Massdes tampak memamerkan beragam tas, dan sepatu mewah yang diduga berharga puluhan juta hingga miliaran rupiah.
Sementara itu, berdasarkan laman elhkpn.kpk.go.id, Massdes tercatat mempunyai harta kekayaan senilai Rp1,87 miliar yang dilaporkan ke KPK pada 12 Maret 2022.
(Z-9)
DINAS Perhubungan DKI Jakarta melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi debat kedua Pilkada DKI Jakarta 2024.
Syafrin menjelaskan, layanan ke Kepulauan Seribu ada dua pola, yakni melalui kapal rakyat yang dikelola masing-masing pemilik rakyat dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
Pembangunan Jalan Tol Harbour Road II stage 2B di Jalan RE Martadinata dan Jalan Lodan Raya, Jakarta Utara, mulai 14 September 2024-30 Desember 2026.
DINAS Perhubungan DKI Jakarta melakukan rekayasa lalu lintas sehubungan kunjungan Paus Fransiscus.
DINAS Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menerapkan rekayasa lalu lintas di sejumlah titik mulai pukul 07.00-10.00 WIB selama kirab bendera pusaka yang akan digelar Sabtu (10/8).
Ada operator Jak Lingko yang hanya memilki lima KP, tetapi ingin cepat mencapai angka 20 KP, sengaja memalsukan 15 lainnya.
DPRD Provinsi DKI Jakarta terus mendalami sejumlah isu teknis dalam penyusunan rekomendasi kebijakan perparkiran melalui rapat kerja bersama eksekutif.
Seperti program KJP Plus yang merupakan kelanjutan kebijakan sebelumnya yang sudah diketahui hingga 92% warga, namun hanya 41% yang merasa mendapat manfaat langsung.
Rano mengatakan DKI Jakarta menjadi salah satu daerah di Indonesia yang belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) mengenai KTR bersama beberapa kota lain di Provinsi Aceh dan Papua.
Usman meminta penahanan mereka ditangguhkan. Sementara mahasiswa yang hanya menyampaikan aspirasi, Usman meminta untuk dibebaskan.
Dengan dibentuknya BUMD parkir, pengelolaan parkir lebih profesional dibandingkan sekarang yang berantakan pengelolaannya.
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, bahkan mengusulkan agar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membubarkan Unit Pengelola (UP) Perparkiran
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved