Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andriano mendorong Inspektorat mengusut tuntas asal usul harta kekayaan Kepala Bidang Pengendalian dan Operasi Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Massdes Arouffy. Wibi meminta Inspektorat bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut harta kekayaan Massdes.
Sebelumnya, Massdes sudah diperiksa Inspektorat pada Jumat (31/3) lalu, usai viral di media sosial istri dan anaknya pamer barang mewah.
"Buktikan harta kekayaannya, saya minta Inspektorat kerja sama dengan PPATK maupun KPK," kata Wibi kepada awak media, Minggu (2/4).
Baca juga: Keluarga Pamer Barang Mewah, Harta Pejabat Dishub DKI Massdes Arouffy Rp1,8 M
Menurut Wibi, tindakan flexing alias pamer harta oleh anggota keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) tak dapat dibenarkan. Wibi mengatakan Massdes harus bertanggung jawab dan dapat membuktikan asal usul harta kekayaan yang dimilikinya.
"Tidak perlulah pamer-pamer harta seperti itu, ya tanggung sendiri akibatnya," kata Wibi.
Baca juga: Keluarga Pejabat Pamer Harta, PJ Gubernur Wajib Beri Sanksi
Sebelumnya, dalam unggahan yang viral di media sosial Twitter @PartaiSicmed, istri dan anak Massdes tampak memamerkan beragam tas, dan sepatu mewah yang diduga berharga puluhan juta hingga miliaran rupiah.
Sementara itu, berdasarkan laman elhkpn.kpk.go.id, Massdes tercatat mempunyai harta kekayaan senilai Rp1,87 miliar yang dilaporkan ke KPK pada 12 Maret 2022.
(Z-9)
Polri terus berfokus memperluas penindakan hukum berbasis E-TLE demi menghadirkan pelayanan kepolisian
DINAS Perhubungan DKI Jakarta akan menindaklanjuti terkait rencana pengaturan buka-tutup pintu keluar (exit) Tol Cipete-Pondok Labu di Jalan TB Simatupang.
DINAS Perhubungan DKI Jakarta melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi debat kedua Pilkada DKI Jakarta 2024.
Syafrin menjelaskan, layanan ke Kepulauan Seribu ada dua pola, yakni melalui kapal rakyat yang dikelola masing-masing pemilik rakyat dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
Pembangunan Jalan Tol Harbour Road II stage 2B di Jalan RE Martadinata dan Jalan Lodan Raya, Jakarta Utara, mulai 14 September 2024-30 Desember 2026.
DINAS Perhubungan DKI Jakarta melakukan rekayasa lalu lintas sehubungan kunjungan Paus Fransiscus.
Anggota DPRD DKI Kevin Wu mendesak percepatan investigasi kebakaran di Teluk Gong yang menewaskan 5 orang.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) untuk disahkan menjadi perda.
ANGGOTA Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Pansus Raperda KTR) DPRD DKI Jakarta, Ali Lubis, mengusulkan agar pengesahan Raperda KTR ditunda.
ANGGOTA Komisi D DPRD DKI Jakarta Ali Lubis menilai, banjir rob kawasan pesisir Jakarta merupakan peringatan serius. Ia meminta Pemprov DKI Jakarta mempercepat penanganan.
BELAJAR dari peristiwa kebakaran Terra Drone, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ali Lubis, meminta agar pengawasan keamanan gedung dan bangunan di Jakarta diperketat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved