Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andriano mendorong Inspektorat mengusut tuntas asal usul harta kekayaan Kepala Bidang Pengendalian dan Operasi Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Massdes Arouffy. Wibi meminta Inspektorat bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut harta kekayaan Massdes.
Sebelumnya, Massdes sudah diperiksa Inspektorat pada Jumat (31/3) lalu, usai viral di media sosial istri dan anaknya pamer barang mewah.
"Buktikan harta kekayaannya, saya minta Inspektorat kerja sama dengan PPATK maupun KPK," kata Wibi kepada awak media, Minggu (2/4).
Baca juga: Keluarga Pamer Barang Mewah, Harta Pejabat Dishub DKI Massdes Arouffy Rp1,8 M
Menurut Wibi, tindakan flexing alias pamer harta oleh anggota keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) tak dapat dibenarkan. Wibi mengatakan Massdes harus bertanggung jawab dan dapat membuktikan asal usul harta kekayaan yang dimilikinya.
"Tidak perlulah pamer-pamer harta seperti itu, ya tanggung sendiri akibatnya," kata Wibi.
Baca juga: Keluarga Pejabat Pamer Harta, PJ Gubernur Wajib Beri Sanksi
Sebelumnya, dalam unggahan yang viral di media sosial Twitter @PartaiSicmed, istri dan anak Massdes tampak memamerkan beragam tas, dan sepatu mewah yang diduga berharga puluhan juta hingga miliaran rupiah.
Sementara itu, berdasarkan laman elhkpn.kpk.go.id, Massdes tercatat mempunyai harta kekayaan senilai Rp1,87 miliar yang dilaporkan ke KPK pada 12 Maret 2022.
(Z-9)
DINAS Perhubungan DKI Jakarta melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi debat kedua Pilkada DKI Jakarta 2024.
Syafrin menjelaskan, layanan ke Kepulauan Seribu ada dua pola, yakni melalui kapal rakyat yang dikelola masing-masing pemilik rakyat dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
Pembangunan Jalan Tol Harbour Road II stage 2B di Jalan RE Martadinata dan Jalan Lodan Raya, Jakarta Utara, mulai 14 September 2024-30 Desember 2026.
DINAS Perhubungan DKI Jakarta melakukan rekayasa lalu lintas sehubungan kunjungan Paus Fransiscus.
DINAS Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menerapkan rekayasa lalu lintas di sejumlah titik mulai pukul 07.00-10.00 WIB selama kirab bendera pusaka yang akan digelar Sabtu (10/8).
Ada operator Jak Lingko yang hanya memilki lima KP, tetapi ingin cepat mencapai angka 20 KP, sengaja memalsukan 15 lainnya.
DPRD DKI Jakarta mengusulkan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) maupun madrasah masuk ke dalam pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
Rencana pengalihan status PAM Jaya dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
DPRD Provinsi DKI Jakarta Basri Baco mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta yang telah melantik sebanyak 2.703 orang Tahap I 2024 sebagai PPPK
Jerome Polin kritik tunjangan beras DPR Rp12 juta per bulan. Hitungan sederhana: setara 1 ton beras, cukup makan satu orang hingga 9 tahun.
Diharapkan Madrasah Aliyah Negeri Islam Cendikia dapat menampung peserta didik yang tidak bisa masuk sekolah negeri karena keterbatasan kuota.
Jika dibuka sampai malam, harus disiapkan keamanan dan kenyamanan di Taman Margasatwa Ragunan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved