Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PT Wasteforchange Alam Indonesia (Waste4Change) dan Yayasan Udara Anak Bangsa (Bicara Udara) mengumumkan hasil riset yang menunjukkan bahwa sebanyak 61,5% aktivitas pembakaran sampah di wilayah Jabodetabek didominasi oleh perempuan, dengan 36% di antaranya merupakan ibu rumah tangga. Hasil riset tersebut juga menunjukkan bahwa 77% orang yang terkena dampak dari aktivitas pembakaran sampah juga adalah perempuan, yang kebanyakan di antaranya adalah ibu-ibu.
Melihat fakta tersebut, komunitas peduli lingkungan Bicara Udara menyoroti pentingnya melakukan sosialisasi ke ibu-ibu dalam mengatasi praktik pembakaran sampah yang tidak bertanggung jawab dan menggandeng Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta.
"Dengan menggandeng PKK, harapannya kader PKK bisa memberikan penyuluhan kepada warga di lingkungan terdekatnya agar tidak membakar sampah lagi dan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) baik di lingkup keluarga sendiri maupun dengan melakukan sosialisasi kepada lingkungan terdekat," ungkap Community Specialist Bicara Udara, Primadita Rahma dalam webinar berjudul ‘Waste4Change Insight: Menelusuri Aktivitas Pembakaran Sampah Terbuka di Wilayah Jabodetabek’, Senin (27/2).
Hasil riset ini menunjukkan bahwa sebesar 31% aktivitas pembakaran sampah sudah menjadi kebiasaan di lingkungan setempat, dan banyak pelaku tidak ingin mengeluarkan biaya untuk iuran pengangkutan sampah sehingga melakukan aktivitas pembakaran sampah. Selain itu, terdapat juga miskonsepsi yang berkembang di masyarakat bahwa aktivitas membakar sampah bisa mengusir nyamuk saat malam dan sisa pembakaran bisa jadi pupuk ke tanaman.
Prima menekankan bahwa asap pembakaran sampah sangatlah berbahaya, yang dapat berdampak pada kesehatan orang dewasa maupun anak-anak, seperti penyakit pernapasan (asma, kanker), penyakit jantung, dan mengganggu sistem reproduksi, bahkan bisa menyebabkan kematian. “Kader PKK dapat mengajak warga untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap pembakaran sampah di sekitar tempat tinggal, sekaligus mengajarkan pengelolaan sampah yang lebih baik,” lanjutnya.
Sementara Co Founder Bicara Udara, Novita Natalia berharap kader PKK bisa menjadi pihak di garda depan dalam menangani berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, termasuk dalam upaya mengurangi aktivitas pembakaran sampah. “Ibu-ibu kader PKK bisa menjadi motivator, fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak, serta memberikan pembinaan teknis kepada keluarga dan masyarakat terkait pengolahan sampah yang baik dan menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS),” ungkap Novita.
Untuk diketahui, aktivitas pembakaran sampah masih menjadi salah satu masalah utama dalam pencemaran udara. Salah satu hasil riset tersebut juga mengungkapkan adanya aktivitas pembakaran sampah yang tidak terkontrol dengan jumlah yang cukup signifikan, yakni mencapai 240,25 Gg/Tahun.
Dampak dari aktivitas ini juga sangat signifikan, di mana emisi karbon yang dihasilkan mencapai 12.627,34 Gg/Tahun, hampir setara dengan jumlah emisi karbon akibat pembakaran hutan dan lahan di Kalimantan pada tahun 2021 yang mencapai 14.280 Gg/Tahun. (OL-12)
Pertalindo mendorong berbagai upaya agar persoalan sampah bisa diatasi seiring terwujudnya pembangunan berkelanjutan.
PRESIDEN Prabowo Subianto menargetkan penyelesaian 100 persen masalah sampah pada tahun 2029. Pemerintah harus lebih gencar melakukan aksi di lapangan.
IGC 2025 menjadi side event dari kegiatan Konvensi Sains dan Teknologi Indonesia yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (KSTI).
Targetnya di 2026 tidak ada lagi kabupaten/kota yang menggunakan sistem TPS terbuka.
Limbah.id kembali mengukuhkan komitmennya terhadap pengelolaan sampah berkelanjutan dengan menggelar kegiatan plogging pada Minggu (3/8) kemarin, di kawasan Cikini, Jakarta.
Sekdar Jabar Herman Suryatman mengatakan teknologi pengolahan sampah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) bisa diterapkan untuk mengatasi meningkatnya beban TPPAS Sarimukti, Bandung Barat.
KOMISI E DPRD DKI Jakarta mendorong Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olahraga.
Sebagian besar JPO di ibu kota saat ini sudah dilengkapi kamera pengawas (CCTV) yang dikelola Dinas Bina Marga serta Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung segera membuka rekrutmen Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP) Dinas Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Keselamatan.
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
KETUA DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan Jakarta dan Amerika sepakat menjalin kerja sama di tiga sektor. Masing-masing yakni sektor pangan, transportasi dan pendidikan
KOMISI A DPRD DKI Jakarta meminta proses rekrutmen Pegawai Penunjang Layanan Publik (PJLP) di lingkungan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) dilakukan tanpa pungli
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved