Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PULUHAN masyarakat eks Kampung Bayam yang tergabung dalam Persaudaraan Warga Kampung Bayam (PWKB) mendatangi Balai Kota DKI Jakarta pada Senin (20/2) ini.
Adapun sejumlah warga didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Kedatangan LBH sekaligus melayangkan surat keberatan terhadap Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, serta Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
"Karena mereka tidak memberikan pemenuhan berupa izin menempati hunian baru Kampung Susun Bayam," jelas pengacara publik LBH Jakarta Jihan Fauziah Hamdi, Senin (20/2).
Baca juga: Warga belum Bisa Menghuni KSB, Jakpro Masih Tunggu Surat Dispora
Menurutnya, saat ini ada sekitar 75 Kepala Keluarga (KK) yang datang untuk menggelar aksi protes. Kendati demikian, masih ada 48 KK lagi yang juga terdampak penggusuran untuk proyek pembangunan Jakarta International Stadium (JIS).
"Di sini keberatan administratif ini sebagai upaya untuk memperingatkan Pemprov DKI dan Jakpro, agar dapat memberikan pemenuhan tersebut," imbuhnya.
Baca juga: Jaja Mihardja Ingin Gubernur DKI Terpilih Paham Budaya Betawi
Lebih lanjut, dia menekankan bahwa sikap tidak memberikan izin itu telah melanggar peraturan perundang-undangan dan ketentuan Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu contoh pelanggaran ialah warga tidak diberitahukan proses perpindahan dan tidak ada informasi secara jelas.
Adapun perwakilan PWKB, Sherly, membeberkan bahwa seharusnya hal administratif dan teknis diberikan sejak peresmian pada 12 Oktober 2022. "Kami kan sudah punya SK penghuni dan sudah dapat nomor unit. Tapi sampai saat ini, kami belum bisa masuk karena belum ada kesepakatan harga sewa," pungkasnya.
Sherly menjelaskan bahwa saat itu, PT Jakpro meminta harga sewa kepada warga sebesar Rp1,5 juta per bulan. Namun, menurutnya belum ada persetujuan dari para warga.(OL-11)
SEKRETARIS Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mendukung penuh upaya Pemprov DKI Jakarta menaikkan dana operasional untuk RT/RW tahap I sebesar 25 persen.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung buka suara terkait persoalan dugaan beras oplos milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Food Station Tjipinang Jaya.
Pengamat tata kota Yayat Supriyatna menilai, faktor utama kebakaran mayoritas disebabkan oleh korsleting listrik yang diperparah oleh meningkatnya konsumsi daya saat cuaca panas.
Untuk penyintas kebakaran di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, misalnya, bisa memilih rumah susun (rusun) terdekat, yakni Rusun Pasar Rumput.
Dari 62,09% ASN yang obesitas, sebesar 40,03% masuk kategori obesitas tingkat I (indeks massa tubuh/IMT 30-40) dan 22,06% obesitas tingkat II (IMT 40,1-50).
Melalui lomba ini, Kepala Dinas PPAPP, Iin Mutmainnah memotivasi anak-anak untuk terus semangat belajar dan mengembangkan potensi diri secara optimal.
Pemberian rumah tersebut hanya diperuntukan bagi warga yang tidak mampu serta memiliki identitas asli warga Purwakarta.
Sebanyak 417 bangunan liar yang berada di sepanjang saluran sekunder irigasi Tegal Munjul Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, dibongkar.
Hal itu bermula saat Kang Kamil menanyakan koefisien dan efektivitas bangunan milik pemerintah untuk dijadikan hunian bagi warga.
CALON Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) menyinggung era kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) paling banyak melakukan penggusuran.
Puluhan pedagang kaki lima (PKL) melaporkan pengelola kawasan Candi Borobudur ke Ombudsman RI karena digusur.
Sejumlah wilayah di Kota Kendari, Sultra, dilanda banjir pada Selasa (28/5/2024). Sebanyak 64 rumah warga yang terdampak banjir. Ini dugaan penyebabnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved