Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
PENJABAT Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyerahkan proses pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE).
Raperda itu diketahui mengakomodir jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP). Pernyataan tersebut ditekankan Heru setelah raperda mendapat penolakan dari kalangan pengemudi ojek online (ojol).
Baca juga: Komunitas Ojol Desak Gubernur DKI Copot Kadishub, Syafrin: Terserah Pimpinan
Adapun penolakan disampaikan melalui aksi protes hingga dua kali, yakni pertama pada 25 Januari di depan Gedung DPRD DKI, kemudian yang kedua pada 8 Februari di depan Balai Kota DKI. Para pengemudi ojol menolak kebijakan ERP yang turut menyasar kendaraan roda dua.
"Ya kan sedang proses di DPRD. Itu tergantung arahan dari teman-teman DPRD apa, ya kita ikut," pungkas Heru di Balai Kota, Kamis (9/2).
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa Pemprov DKI saat ini juga melakukan kajian dan dialog dengan para ahli untuk memformulasikan kebijakan ERP dengan tepat. Pemprov DKI pun menerima kritik dan saran dari berbagai pihak.
Baca juga: Tolak ERP, Ojol Demo di Balai Kota DKI
"Yang penting adalah semua aspirasi kita perhatikan," imbuh Heru.
Pihaknya pasrah jika nantinya DPRD DKI memutuskan untuk tidak melanjutkan pembahasan dan mengembalikan raperda ERP kepada Pemprov DKI. Mengingat, raperda tersebut diusulkan oleh Pemprov DKI.
"Ya terserah. Kalau DPRD mau mengembalikan ya silakan," tuturnya.(OL-11)
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Konferensi ini beraspirasi untuk memberikan kontribusi berarti terhadap pengembangan kebijakan berbasis bukti dan tindakan transformatif
Ketidakpastian kebijakan cukai dari tahun ke tahun, seperti lonjakan 23% pada 2020, dapat memicu reaksi ekstrem dari industri, termasuk PHK dan relokasi produksi.
Izin untuk pemerintah daerah menggelar rapat di hotel harus disikapi secara bijak dalam hal penggunaan anggaran
Data 2023 mengungkapkan biaya yang harus dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan untuk penanganan kanker mencapai Rp5,97 triliun.
PEMERINTAH Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, telah menjalankan langkah-langkah antisipatif menghadapi ancaman perubahan iklim sejak 2024.
Bentrokan terjadi antara satpol pp dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu 2 Juli 2025. Bentrokan dipicu adanya penertiban yang menyasar pedagang.
Polemik seputar pajak hiburan untuk olahraga padel mengemuka. Masyarakat masih mempertanyakan pihak mana yang akan menanggung beban pajak tersebut.
Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), kebijakan ini memungkinkan wajib pajak hanya membayar pokok pajak tanpa dikenai denda atau bunga keterlambatan.
Ajang lari bergengsi BTN Jakarta International Marathon (BTN Jakim) 2025 resmi digelar pada Minggu (29/6) dengan partisipasi sebanyak 31.000 pelari dari 51 negara.
Pemprov DKI Jakarta sangat tertinggal dengan daerah lain, padahal secara historis Jakarta adalah pelopor dalam kebijakan dan regulasi KTR di Indonesia.
Pajak hiburan di DKI Jakarta yang kini mencapai 40 persen dinilai sangat membebani, apalagi ditambah wacana pelarangan merokok melalui Raperda KTR.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved