Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, Jawa Barat menertibkan pihak-pihak yang berkedok wartawan. Penertiban tersebut untuk menghindari praktik wartawan ilegal. Saat ini di DPRD Kota Depok ada sekitar 200 orang yang mengaku-ngaku sebagai wartawan, dari 200 media massa cetak dan online.
Kepala Hubungan Masyarakat (Kahumas) DPRD Kota Depok Zebulon Herison, atau biasa disapa Fajar Sirait, mengatakan, ada 200 orang yang mengaku-ngaku wartawan dari 200 media massa cetak dan online. Bahkan, ada pasangan suami istri (pasutri) yang mengaku wartawan padahal belum pernah menjadi wartawan.
Fajar menjelaskan, pasutri tersebut bisa menjadi wartawan karena kian mudahnya mendapatkan kartu pers (kartu wartawan). Kemudahan mendapat kartu wartawan ini membuat jumlah wartawan di Kota Depok, khususnya DPRD Kota Depok semakin menjamur.
"Masalah ini yang sekarang kami benahi, karena sudah menggangu dan menciderai wartawan yang benar-benar bekerja sesuai profesinya," tegas Fajar di Gedung B DPRD Kota Depok, Rabu (11/1).
Untuk membenahinya, Fajar mengatakan, DPRD Kota Depok sudah menerbitkan 13 item sebagai persyaratan untuk bisa melakukan peliputan di DPRD Kota Depok. Artinya ada 13 persyaratan yang harus dilengkapi sebelum seorang wartawan bisa meliput di DPRD Kota Depok.
Ke 13 item tersebut adalah kelengkapan surat permohonan Kepada pimpinan DPRD Kota Depok cq Sekretaris DPRD Kota Depok, fotocopyan surat keputusan dari Kemenhumham terkait media pers.
Kemudian, syarat kelengkapan akta notaris penerbitan media pers, Nomor Induk Berusaha (NIB), Print Out Sertifikat Media terdaftar dari Dewan Pers, Surat tugas dari redaksi, Kartu tanda anggota dari PWI/organisasi pers yang berlaku aktif, Nomor induk wajib pajak (NPWP Media), NPWP wartawan, rekening perusahaan, rekening bank BJB Wartawan, KTP dan prin out susunan Redaksi.
"Semua difotocopy dan bagi mereka yang memenuhi syarat tersebut, DPRD Kota Depok akan memberikan kartu identitas ditanda tangan Ketua DPRD Kota Depok dan Sekretaris Dewan," jelasnya.
Menurut Fajar, sejak dikeluarkannya surat pemberitahuan pendaftaran pada 2 Januari 2023, baru 4 wartawan yang melengkapi dan menyerahkannya kepada Humas DPRD. Pendaftaran ditutup pada tanggal 14 Februari 2023.
Persyaratan ini, jelas Fajar, dikeluarkan untuk membenahi soal aturan meliput di DPRD Kota Depok. Sekaligus upaya untuk menertibkan DPRD Kota Depok dari wartawan yang menjalankan profesinya tidak sesuai aturan
Menurut Fajar, verifikasi ini ditempuh bukan untuk melarang peliputan, tapi agar DPRD steril, tidak ada urusan dengan kepentingan pribadi.
"Kami lakukan ini bertujuan untuk membenahi maraknya praktek yang mengaku-ngaku wartawan di DPRD. Sekaligus untuk menjaga citra wartawan yang benar-benar eksis menjalankan fungsinya sebagai jurnalis dan menghindari praktik media massa palsu," pungkasnya. (OL-13)
Baca Juga: Ketua Umum PWI Pusat Tegaskan Anggotanya tidak Ikut UKW ...
Total kasus HIV/AIDS di Kota Depok lima bulan terakhir (Januari-Mei) 2025 sebanyak 171 kasus, menurun dibanding tahun lalu.
PEDAGANG beras di Kota Depok, Jawa Barat mengeluhkan isu beras oplosan yang saat ini tengah ramai beredar. Pasalnya isu tersebut berdampak signifikan terhadap aktivitas jual beli.
PENGENALAN dan pemahaman atas sejarah dan objek bersejarah serta aturannya selayaknya diketahui masyarakat Depok, terutama para pelajar dan guru sejarahnya sebagai stakeholders.
Dampaknya, akses jalan satu-satunya menuju wilayah Kelurahan Cilangkap dan sekitarnya ditutup sementara.
Lurah Sukamaju Baru Nurhadi mengatakan pihak Kelurahan bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas telah memanggil kedua pihak.
Tanah longsor di Sukamaju Baru dan Harjamukti timbul karena air hujan yang meresap ke dalam tanah sehingga memicu pergerakan tanah.
TIGA wartawan di Kabupaten Belitung Timur (Beltim) Provinsi Bangka Belitung (Babel) di kabarkan di keroyok warga, Kamis (17/7). Peristiwa itu terjadi di lokasi tambak udang area hutan lindung.
Festival Film Wartawan tahun ini menjadi tribut mendalam bagi almarhum Wina Armada Sukardi, Presiden FFW, yang baru saja berpulang.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Arief Cahyono, mengucapkan selamat atas terpilihnya Ketua Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) periode 2025–2028, Beledug Bantolo.
ALUMNI dari Fikom Unpad akan menghadiri acara pengukuhan pengurus IKA Fikom Unpad periode 2024-2028 di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tengah melanda industri media massa
Mewujudkan kebebasan pers perlu penguatan bersama publik di tengah tantangan, tekanan dan ancaman.
Komnas Perempuan mengingatkan bahwa negara diharapkan segera membangun mekanisme pencegahan agar kekerasan dalam relasi personal yang berakhir dengan kematian dapat dihentikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved