Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
WACANA pengaturan jam kerja masih menjadi perbincangan hingga saat ini dan belum mencapai kesepakatan.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengaku saat ini pihaknya belum menginformasikan hasil FGD yang telah dilakukan beberapa kali kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
"Kami sudah melakukan FGD dan tentu hasil kajian itu yang akan kita laporkan kepada Pak Heru," ujar Syafrin di Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (9/11).
Menurutnya, adapun hasil dari FGD akan diberikan kepada PJ Gubernur dan akan segera menghasilkan kebijakan baru.
"Yang kita harapkan setelah itu ada kebijakan untuk pelaksanaannya seperti apa," katanya.
Baca juga: Wagub Belum Memutuskan Usulan Polda Terkait Pengaturan Jam Kerja
Diberitakan sebelumnya, Dishub DKI Jakarta telah melakukan serangkaian FGD dengan berbagai macam stakeholder, baik pejabat maupun pakar tata kota.
Usulan-usulan tersebut disampaikan saat acara Focus Group Discussion (FGD) tentang pengaturan jam kerja, di Kantor Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, pada Selasa (1/11).
Wakil Kepala Dishub DKI Jakarta Chaidir menegaskan pihaknya belum bisa memastikan apakah akan mengeluarkan pengaturan jam kerja dalam bentuk imbauan, keputusan gubernur atau peraturan gubernur.
Hal tersebut dikarenakan rencana pengaturan jam kerja masih terkendala regulasi. Selain itu, pengaturan jam kerja yang didiskusikan belum memiliki payung hukum yang jelas.
"Bentuknya (imbauan atau aturan) akan dibahas lebih lanjut lagi," ujarnya.(OL-5)
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima permohonan pengunduran diri dari 40 penjabat kepala daerah
Firman menyebut bahwa ada potensi ASN dimobilisasi untuk kepentingan politik.
Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, mengingatkan 2 penjabat bupati pentingnya memperhatikan program-program prioritas.
Bawaslu semestinya sudah menyampaikan surat himbauan kepada Kemendagri agar Pj bisa terjaga netralitasnya
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada calon kepada daerah yang berstatus penjabat daerah yang melakukan kecurangan.
Tidak ada ruang untuk pemborosan dan administrasi yang lamban dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pengerukan kali akan dilakukan secara terus-menerus sebagai solusi jangka pendek untuk mengatasi banjir di Ibu Kota.
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana menambah fasilitas olahraga di berbagai ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menyebut pemerintah provinsi DKI Jakarta bersama Forkopimda siap menyelenggarakan perayaan malam tahun baru 2026 di delapan titik
Besaran UMP itu akan mulai berlaku per 1 Januari 2026. UMP Jakarta 2025 atau sebelumnya sebesar Rp5.396.761 dan ada kenaikan sebesar 6,17 persen atau Rp333.115 dibanding tahun ini.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku, kenaikan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi DKI Jakarta yang ia tetapkan tidak berada di luar jalur dari landasan regulasi pemerintah
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved