WACANA pengaturan jam kerja masih menjadi perbincangan hingga saat ini dan belum mencapai kesepakatan.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengaku saat ini pihaknya belum menginformasikan hasil FGD yang telah dilakukan beberapa kali kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
"Kami sudah melakukan FGD dan tentu hasil kajian itu yang akan kita laporkan kepada Pak Heru," ujar Syafrin di Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (9/11).
Menurutnya, adapun hasil dari FGD akan diberikan kepada PJ Gubernur dan akan segera menghasilkan kebijakan baru.
"Yang kita harapkan setelah itu ada kebijakan untuk pelaksanaannya seperti apa," katanya.
Baca juga: Wagub Belum Memutuskan Usulan Polda Terkait Pengaturan Jam Kerja
Diberitakan sebelumnya, Dishub DKI Jakarta telah melakukan serangkaian FGD dengan berbagai macam stakeholder, baik pejabat maupun pakar tata kota.
Usulan-usulan tersebut disampaikan saat acara Focus Group Discussion (FGD) tentang pengaturan jam kerja, di Kantor Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, pada Selasa (1/11).
Wakil Kepala Dishub DKI Jakarta Chaidir menegaskan pihaknya belum bisa memastikan apakah akan mengeluarkan pengaturan jam kerja dalam bentuk imbauan, keputusan gubernur atau peraturan gubernur.
Hal tersebut dikarenakan rencana pengaturan jam kerja masih terkendala regulasi. Selain itu, pengaturan jam kerja yang didiskusikan belum memiliki payung hukum yang jelas.
"Bentuknya (imbauan atau aturan) akan dibahas lebih lanjut lagi," ujarnya.(OL-5)
