Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
DEPUTI IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro mengatakan tuntutan massa aksi 411 agar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mundur dari jabatannya sangat absurd dan tidak berdasar.
"Tuntutan ini selalu mereka sampaikan secara berulang-ulang. Ini menandakan bahwa tuntutan itu sangat absurd, tidak berdasar, dan tidak nyambung dengan kebutuhan masyarakat," kata Juri dalam keterangan diterima di Jakarta, hari ini.
Juri menjelaskan saat ini masyarakat mengetahui bahwa pemerintah sedang bekerja keras untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 dan mengantisipasi berbagai dampak masalah akibat ketidakpastian global seperti krisis pangan, energi, dan krisis keuangan.
Di saat yang sama, kata Juri, pemerintah juga terus melanjutkan program-program prioritas nasional untuk membawa kemajuan lebih cepat bagi Indonesia.
"Jadi kalau tuntutannya Presiden Jokowi mundur, sudah pasti tidak akan dihiraukan oleh masyarakat dan dianggap hanya membuat kegaduhan saja," ucap Juri.
Juri juga menilai aksi dari kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) tersebut, sebenarnya sebuah konsolidasi politik berbalut demonstrasi yang sangat kontraproduktif dan tidak mendidik masyarakat.
Baca juga: Hujan Deras Bikin Aksi Massa 411 Bubar
"Ini bentuk konsolidasi politik yang dilakukan di jalanan. Sebaiknya konsolidasi dilakukan dengan mencari dukungan politik. Berikan hal-hal yang baik dan dibutuhkan oleh masyarakat, bukan dengan memanfaatkan momen-momen seperti ini yang justru mengganggu kepentingan masyarakat," ujar Juri.
Massa aksi 411 atau 4 November, pada Jumat, memadati kawasan Tugu Arjuna Widjaja, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, sejak siang. Massa mulai berkumpul di kawasan tersebut sekitar pukul 13.00 WIB setelah melakukan pawai dari kawasan Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat usai Shalat Jumat.
Mereka melakukan aksi untuk menyuarakan sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya (Polda Metro Jaya menyatakan sebanyak 3.790 personel gabungan TNI, Polri, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersiaga mengamankan unjuk rasa yang berlangsung di Jakarta pada Jumat ini.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Endra Zulpan dalam keterangannya di Jakarta, mengatakan ada dua unjuk rasa yang berlangsung pada Jumat ini yang pertama ada demo 411 di Bundaran Patung Kuda, dan aksi massa buruh di kantor Kementerian Tenaga Kerja.
Terkait aksi tersebut, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya telah melakukan pengalihan arus lalu lintas di kawasan Istana Kepresidenan dan Monas dalam rangka pengaman aksi demo.(Ant/OL-4)
Ketiga tersangka tersebut yakni, JS, DN, dan SR. Adapun JS diketahui telah membuat sebanyak 95 KSP fiktif lainnya.
"Waspada harus proporsional, jangan panik berlebih. Kita ribut dengan penutupan 90 sekolah, padahal di Jakarta ada 6.421 sekolah,"
"Surat itu tidak benar. Semuanya dipalsukan. KSP tidak ada minta-minta begitu," ujarnya
KSP menyatakan bahwa belum ada informasi resmi dari Presiden terkait sosok yang ditetapkan sebagai penjabat gubernur DKI Jakarta.
KSP mengungkapkan LRT Jabodebek Tahap I progres prasarana sudah 99,37% dan sedang proses trial run.
Massa mulai membubarkan diri sekitar pukul 18.40 WIB dengan sebagian besar bergerak ke arah Jalan Medan Merdeka Selatan yang mengarah ke Stasiun Gambir ataupun Masjid Istiqlal Jakarta.
Polisi gadungan itu sempat dilihat warga berkeliling dan duduk di dekat jembatan sebelum membidik target.
Mereka bernyanyi sembari mengibarkan bendera merah putih dan Palestina.
Adapun massa PA 212 mulai tiba di kawasan Monas sekitar pukul 01.30 WIB.
Pria diduga maling tersebut sudah dalam kondisi nyaris telanjang dengan tubuh penuh luka saat pihak kepolisian tiba di lokasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved