Punya Catatan Kurang Bersih, MAKI Sebut Jalannya Pemerintahan Heru Berpotensi Timpang

KOORDINATOR Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyarankan Presiden Joko Widodo untuk membatalkan penunjukan Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.

Menurut dia, Kepala Sekretariat Kepresidenan (Kasetpres) itu punya rekam jejak kurang bagus saat memegang beberapa jabatan penting di Pemerintah Provinsi DKI.

"Presiden semestinya membatalkan penunjukan HB (Heru Budi)," kata Boyamin saat dihubungi, Sabtu (8/10).

Ia juga mendesak Kepala Negara menunjuk orang lain sebagai Pj Gubernur DKI yang sosoknya bersih dan antikorupsi. "Sebaiknya ganti orang lain yang lebih bersih."

Boyamin khawatir jika Ibu Kota dipimpin oleh figur yang rekam jejaknya ada nilai negatif, apalagi terkait dengan kasus dugaan korupsi. 

"Jalannya pemerintahan akan timpang karena pimpinannya pernah punya catatan kurang bagus. Tidak berwibawa dan tidak bisa jadi teladan bagi bawahan sehingga bawahan akan banyak yang tidak patuh," katanya.

Heru Budi Hartono merupakan wajah lama di Pemprov DKI. Saat menjabat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI, Heru diketahui pernah diperiksa Komisi Pemberantaaan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap reklamasi Teluk Jakarta, Kamis (7/4/2016).

Bahkan, Perkumpulan Aktivis Jakarta (PAJ) pernah melakukan unjuk rasa pada April 2016. Mereka mendesak Bareskrim Polri memeriksa dan menangkap Heru atas dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi pengadaan tanah pembangunan rumah susun di Jakarta TA 2015 dan 2016.

Secara terpisah, terpilihnya Heru menggantikan Gubernur Anies Baswedan juga direspons oleh Fraksi PDIP DPRD DKI. PDIP memastikan akan tetap mengkritisi kepemimpinan Heru sebagai Pj Gubernur DKI.

"Kritis itu kan keharusan. Jadi bukan berarti Pak Heru yang notabene jadi pilihan Presiden kemudian Fraksi PDI Perjuangan bungkam, itu enggak juga," ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono.

Menurut dia, kritikan yang disampaikan juga harus rasional dan membangun demi kebaikan pembangunan Jakarta. "Jadi enggak mungkin mentang-mentang menjadi pilihan Presiden, Fraksi PDIP diam seribu bahasa, itu enggak ya."

Kekayaan Heru diketahui mencapai Rp31,9 miliar berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Laporan itu diserahkan Heru ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 16 Februari 2022.

Dalam laporannya, Heru memiliki 12 bidang tanah dan bangunan senilai Rp23,4 miliar di Bekasi, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Bogor, dan Karawang, termasuk tujuh kendaraan senilai Rp1,2 miliar. (J-2)