Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (TWC) menanggapi perihal spanduk protes yang dibentangkan di sejumlah titik di Kawasan TMII mengenai pesangon karyawan TMII yang tak kunjung cair.
Direktur Keuangan, Manajemen Resiko, dan SDM PT TWC, M. Nur Sodiq mengatakan, pihaknya berkomitmen akan mengelola TMII dengan sebaik-baiknya dan akan menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Salah satunya adalah persoalan karyawan TMII, terdapat sekitar 700 karyawan yang diserahkan kepada PT TWC.
"Dari 700 karyawan ini kami tidak melakukan lay off, kemudian kami juga membayar gaji-gaji mereka di TMII secara penuh. Walaupun TMII sedang dalam proses revitalisasi. Itu adalah komitmen dari PT TWC bahwa pengelolaan TMII akan dikelola dengan baik dan karyawan akan kami tetap manage dengan baik," kata Nur Sodiq dalam Media Briefing, Jumat (7/10).
Kemudian terkait dengan pesangon para pensiunan TMII, Nur Sodiq mengatakan, saat ini PT TWC masih mendiskusikan dengan semua pihak. Hal itu disebabkan karena PT TWC baru mengelola TMII terhitung sejak 1 Juli 2021 dan masih mendiskusikan untuk penyelesaiannya.
"Ini seharusnya tanggung jawab pengelola sebelumnya, karena kami baru mengelola terhitung sejak 1 Juli 2021 dan diserahkan oleh Sekretariat Negara. Namun, kami juga sudah memberikan dana talangan sebagai bentuk itikad baik. Teman-teman juga harus paham bahwa dana talangan itu terbatas. Jadi kalau sudah ada kepastian dana talangan diganti, maka kami akan lakukan kompensasi lebih baik lagi," tuturnya.
Nur Sodiq melanjutkan, mengenai nasib pegawai TMII, PT TWC akan memberikan kesempatan terbuka bagi para karyawan. Pihaknya akan menyesuaikan seluruh formasi yang ada untuk memberikan kesempatan bagi karyawan agar dapat bergabung dengan PT TWC.
"Ini adalah proses yang transparan dan profesional, jadi untuk teman-teman yang memiliki kompetensi pasti akan kita berikan. PT TWC tidak pernah menyia-nyiakan karyawan ataupun pensiunan TMII. faktanya kita bayarkan semua. Untuk pesangon yang belum dibayarkan, masih menunggu kepastian dan akan didiskusikan lebih lanjut dengan semua pihak, baik dengan Setneg maupun dengan pemegang saham," pungkasnya. (OL-8)
Eks CEO Parag Agrawal dan petinggi Twitter lainnya capai kesepakatan penyelesaian US$128 juta dengan Elon Musk dan X Corp.
Tuntutan pesangon yang menjadi inti permasalahan seharusnya bisa diselesaikan secara musyawarah dengan tetap berpedoman pada aturan ketenagakerjaan.
pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) untuk para eks pekerja Sritex, menurut Ahmad Aziz, proses tersebut telah dituntaskan dan berjalan lancar 100%
PEMERINTAH mendorong agar pengusaha menjadikan opsi PHK sebagai upaya terakhir. Itu terutama pada industri di sektor padat karya yang memiliki banyak jumlah tenaga kerja.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengingatkan perusahaan-perusahaan di tanah air memenuhi hak para pekerja yang diputus hubungan kontraknya atau PHK, seperti pesangon dan jaminan sosial.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) mencatat selama rentang tahun 2020-2023 ratusan pekerja media mengalami masalah ketenagakerjaan.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
Program Mudik Gratis Pelindo 2026 resmi dibuka! Simak cara daftar online di mudikpelindo.id, syarat dokumen, jadwal keberangkatan, hingga rute kota tujuan.
BPKH menilai revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji menjadi momentum strategis bagi lembaga tersebut untuk memperkuat tata kelola dan fleksibilitas investasi serta penguatan peran anak usaha.
PTPN IV PalmCo memperkuat mitigasi Karhutla 2026 melalui kolaborasi dengan TNI-Polri dan pemantauan digital berbasis AI ARFINA.
Dugaan pemerasan berkedok wartawan menyerang BUMN dan perusahaan swasta dengan tuduhan laporan keuangan fiktif. Modus ancaman dan intimidasi terungkap.
Kuasa hukum Kerry Riza mempertanyakan tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved