Resmi Damai! Elon Musk & X Selesaikan Tuntutan Pesangon US$128 Juta Eks CEO Twitter Parag Agrawal

KISRUH hukum antara Elon Musk dan para mantan petinggi Twitter kini menemui titik terang. X Corp (dulu Twitter) dan sekelompok mantan eksekutif puncak, termasuk mantan CEO Parag Agrawal, dikabarkan telah mencapai kesepakatan damai terkait tuntutan pembayaran pesangon sebesar US$128 juta (sekitar Rp 2,05 triliun).

Tuntutan tersebut diajukan tahun 2024 oleh Agrawal, mantan CFO Ned Segal, mantan Chief Legal Officer Vijaya Gadde, dan mantan General Counsel Sean Edgett. Mereka menuduh Musk secara sengaja menahan pembayaran pesangon sebagai bentuk "balas dendam" setelah ia dipaksa merampungkan akuisisi Twitter senilai US$44 miliar, sebuah kesepakatan yang sempat ia coba batalkan.

Kronologi Pemecatan dan Tuntutan

Para eksekutif tersebut dipecat hanya beberapa jam setelah Musk mengambil alih kendali Twitter pada Oktober 2022. Pemecatan itu terjadi sehari sebelum mereka berhak atas pembayaran pesangon dan opsi saham yang telah jatuh tempo, yang nilainya diperkirakan mencapai US$200 juta.

Baca juga : Elon Musk Singgung Vine, Sinyal Aktifkan kembali Vine ?

Gugatan para mantan petinggi ini diperkuat detail yang terungkap dalam biografi resmi Elon Musk yang ditulis Walter Isaacson pada 2023. Dalam buku itu, Isaacson menulis Musk tidak ingin para eksekutif tersebut menerima pesangon atau mencairkan opsi saham mereka. 

Hal ini didorong oleh kekecewaan Musk terhadap harga akuisisi dan keyakinannya manajemen Twitter telah "menyesatkan" dirinya. Untuk menghindari pembayaran tersebut, buku itu menyebut Musk mempercepat penutupan akuisisi agar ia dapat memecat para eksekutif "dengan alasan" (for cause), meskipun gugatan mengklaim surat pemecatan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat.

Kesepakatan Damai dan Penundaan Sidang

Sebuah perintah pengadilan yang ditandatangani pada 1 Oktober di Pengadilan Distrik Utara California, AS, mengonfirmasi kedua belah pihak telah mencapai penyelesaian. Meski rincian kesepakatan damai tidak diungkapkan, perintah tersebut menunda berbagai proses hukum, termasuk pengambilan sumpah (deposisi) terhadap Musk yang dijadwalkan akhir Oktober. Penundaan ini dilakukan untuk memungkinkan "para Pihak memenuhi persyaratan yang diwajibkan berdasarkan penyelesaian."

Laporan mengenai perintah pengadilan dan informasi penyelesaian ini pertama kali disampaikan The Verge. Hingga berita ini ditulis, perwakilan dari para mantan eksekutif, Musk, maupun X belum memberikan tanggapan resmi terkait penyelesaian ini.

Kesepakatan ini menambah daftar penyelesaian sengketa pesangon yang dilakukan Musk dan X. Sebelumnya, pada Agustus lalu, mereka telah mencapai kesepakatan terpisah untuk menyelesaikan gugatan dari kelompok mantan karyawan Twitter lainnya yang juga menuntut ratusan juta dolar pembayaran pesangon yang belum dibayar. Penyelesaian ini mengindikasikan upaya X untuk menutup babak tuntutan hukum terkait restrukturisasi perusahaan pasca-akuisisi. (CNN/Z-2)