Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
KASUS penganiayaan yang dilakukan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Depok Tajudin Tabri (TT) terhadap seorang sopir truk yang viral di media sosial berlanjut ke pelaporan kepolisian.
TT yang juga sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Depok terancam di bui. Bahkan, Partai Golkar, dimana TT merintis karier politiknya mengancam akan memecatnya dengan tidak hormat (PDTH).
Korban yang bernama Ahmad Misbah (AM) menjabarkam telah membuat laporan ke sentra pelayanan kepolisian terpadu (SKPT) Polres Metropolitan Kota Depok atas dugaan penganiayaan.
"Sudah saya laporkan, Surat laporan nomor: LP/B/2267/IX/2022/SPKT/Polres Metro Depok/Polda Metro Jaya ditandatangani langsung Kepala SKPT Ajun Komisaris Wahyu Tri Karsono," kata Misbah sembari menbacakan surat laporannya, Sabtu (24/9).
TT dilaporkan karena melakukan penganiayaan dengan cara memukul dan menginjak Misbah, saat push up dan guling-guling di badan jalan dengan disaksikan warga setempat Jumat (23/9).
Kasus penganiayaan yang dilakukan TT viral di media sosial, kejadian di Jalan Raya Krukut, Kecamatan Limo itu banyak yang memvideokannya.
"Biarlah hukum yang berjalan. Saya memaafkannya tapi tidak akan mencabut laporan ke polisi. Sampai saat ini pun pelaku (TT) belum melakukan permintaan maaf," ungkap Misbah.
Korban mengatakan kasus penganiayaan yang dilakukan TT, bermula saat dirinya menyenggol portal besi di Jalan Krukut, Kecamatan Limo, Jumat (23/9).
Saat (penyenggolan tiang portal) itu, kisah Misbah, pelaku (TT) langsung turun dari mobilnya dan menarik tangannya. "Tangan saya ditarik dari dalam truk, muka dipukul. Tak hanya itu, TT juga menyuruh saya melakukan push- up di atas aspal. Bahkan saat push-up TT menginjak-injak punggung saya hingga kesakitan, " tukasnya.
Terkait hal ini, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Depok, Farabi Arafiq menyatakan sangat menyesalkan kejadian tersebut. DPD Partai Golkar telah melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan melalui surat untuk selanjutnya dilakukan proses secara kepartaian sesuai AD/ART Partai Golkar.
Ia menambahkan, yang bersangkutan dapat dikenai sangsi tegas sesuai derajat kesalahannya, dari yang ringan sampai pada pemecatan. “Hal ini tergantung pada hasil investigasi tim khusus dan klarifikasi dari yang bersangkutan,” tukasnya.
Partai Golkar, kata dia, adalah partai yang menegakkan keadilan serta bernafaskan kasih sayang. “Sehingga kami tidak membenarkan hal ini, saya meminta TT meminta maaf pada masyarakat dan sopir truk tentang hal ini,” tegasnya.
Persoalan supir truk melakukan kesalahan, lanjutnya, silahkan diproses sesuai peraturan perundangan yang berlaku tanpa diperlukan secara kasar. “Kami sebagai partai pro rakyat berkomitmen tidak membiarkan persoalan ini. Kader-kader kami harus humanis sebagai pelayan masyarakat, " jelasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Partai Golkar Nurhasim menambahkan, prilaku TT sangat temperamental. Wartawan pernah dipermalukan TT di muka sidang paripurna DPRD karena hal sepele. Bahkan wartawan yang sedang meliput rapat paripurna pun dipaksa berdiri di mimbar disaksikan 50 anggota DPRD dan pejabat Pemerintah Kota Depok.
"Saya sependapat dengan Ketua DPD Partai Golkar Kota Depok Farabi Arafiq kasus TT diproses secara lembaga dan dipecat dari Partai Golkar. Karena tidak mampu mengontrol emosinya, bisa merugikan nama partai," ungkapnya.
TT sendiri mengaku menganiaya korban dengan cara memukul, menginjak-injak serta memaksa push-up dan guling-guling di aspal karena terbawa emosi. "Itu saya lakukan karena tak bisa mengontrol tensi, " ujarnya (OL-13)
Baca Juga: Ada Sejumlah Perbaikan, Siap-Siap Macet di Tol Jakarta-Cikampek
Kecelakaan yang melibatkan dua armada bus Transjakarta di jalur layang Koridor 13, ruas Swadarma arah Cipulir, pada Senin (23/2), mengakibatkan 23 penumpang mengalami luka ringan.
Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti penting, mulai dari proyektil peluru hingga rekaman CCTV guna mengidentifikasi pelaku penembakan di rumah anggota DPRD Jateng.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
Dana tersebut diindikasikan digunakan antara lain untuk kepentingan pribadi, pembayaran bunga deposito yang telah dicairkan tanpa sepengetahuan deposan
Meskipun harga terpantau stabil, pemerintah akan terus melakukan sidak secara rutin selama Ramadan untuk memantau pergerakan harga.
Selain kendala fisik, pasar tersebut juga kerap dijadikan tempat berkumpulnya gelandangan dan pengemis
Melubernya sampah ke jalan tersebut terjadi dalam beberapa hari terakhir.
Sebagian wilayah Condet, Jakarta sudah kebanjiran, Jumat (30/1).
Kondisi ini memaksa pengendara untuk ekstra waspada dan menurunkan kecepatan secara drastis guna menghindari kecelakaan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved