Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
JABATAN Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta menyisakan waktu kurang dari dua bulan. Jabatan yang saat ini diisi oleh Anies dan Ariza akan selesai pada 16 Oktober 2022.
Untuk itu, sebelum adanya pemilihan Kepala Daerah serentak pada 2024, posisi Gubernur akan diisi Penjabat (pj) Gubernur yang akan memimpin Jakarta selama dua tahun.
Sementara, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan masih belum tahu siapa yang akan menggantikan posisinya. Ia mengatakan hal tersebut merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat.
Baca juga : Anies-Ariza Sampaikan Terimakasih ke Prabowo
"Yang cocok menggantikan Pak Anies-Ariza dalam Pj Gubernur itu Pak Jokowi yang lebih tau," jelasnya Di Hotel Grand Cempaka, Sabtu (28/8).
Ia menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri juga mempunyai wewenang untuk mementukan hal tersebut. Ariza, sapaan akrabnya, mengatakan kedua orang tersbeut yang memahami kompleksitas permasalahan di DKI Jakarta.
"Kewenangannya beliau (Presiden) bersama Pak Tito Karnavian dan juga beliau lebih tau siapa yang dianggap memahami kompleksitas permasalahan di DKI Jakarta," ujarnya.
Baca juga : Gerindra Minta Penjabat Gubernur Jakarta Lanjutkan Program Anies Baswedan
Selain itu, Pj Gubernur DKI Jakarta perlu memiliki kemampuan leadership dan manajemen yang baik serta bisa diterima oleh semua partai.
"Gubernur yang diterima oleh semua kelompok masyarakat yang sangat plural yang bisa bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain dan sebagainya itu Pak Jokowi yang paling tau," ujar Ariza.
Ketika ditanya oleh wartawan, terkait satu nama dari partai Gerindra yang memenuhi kriteria tersbeut, Ariza mengatakan enggan mendahului pemerintah pusat.
"Ya jangan, saya tidak ingin mendahuluinya kita serahkan kepada beliau," pungkasnya. (Far/OL-09)
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Titi Anggraini mengusulkan perpanjangan jabatan bagi anggota DPRD dan kepala daerah. Menurutnya itu perlu dilakukan setelah MK memisahkan pemilu lokal dan nasional
Usulan wali kota/bupati dipilih oleh DPRD. dinilai langkah mundur dalam demokrasi.
ASISTEN pribadi (Aspri) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud, menjadi sorotan publik usai diduga mengintimidasi wartawan saat sesi wawancara doorstop, Senin (21/7)
Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dengan lokal.
. Sekolah tahap pertama ini merupakan sekolah rintisan yang menggunakan gedung atau bangunan milik Kementerian Sosial.
KOMISI E DPRD DKI Jakarta mendorong Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olahraga.
Sebagian besar JPO di ibu kota saat ini sudah dilengkapi kamera pengawas (CCTV) yang dikelola Dinas Bina Marga serta Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung segera membuka rekrutmen Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP) Dinas Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Keselamatan.
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
KETUA DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan Jakarta dan Amerika sepakat menjalin kerja sama di tiga sektor. Masing-masing yakni sektor pangan, transportasi dan pendidikan
KOMISI A DPRD DKI Jakarta meminta proses rekrutmen Pegawai Penunjang Layanan Publik (PJLP) di lingkungan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) dilakukan tanpa pungli
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved