Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan logo dan galeri huni Jakhabitat di Taman Martha Tiahahu, Kebayoran Baru, Jakarta, pada Selasa (16/8) ini.
Pihaknya juga merilis aplikasi sistem perumahan dan permukiman (Sirukim). Adapun Jakhabitat merupakan integrasi sejumlah program pemerintah yang berfokus pada hunian bagi masyarakat.
"DKI memiliki begitu banyak program untuk bisa memastikan warga dapat hunian yang layak. Dari mulai penyediaan rusunawa, penyediaan rusunnami, kemudian penataan kampung, juga pembangunan hunian TOD," jelas Anies.
Baca juga: Atasi Banjir, Pembangunan 4 Waduk di Jakarta Dipercepat
Menurutnya, upaya integrasi ini sama seperti pengintegrasian sektor transportasi umum di wilayah Ibu Kota. Namun, Jakhabitat lebih mengintegrasikan program hunian dari Pemprov DKI Jakarta.
Adapun pemilihan nama Jakhabitat berlandaskan pada gagasan bahwa Pemprov DKI akan menyediakan hunian yang menjadi habitat untuk tumbuh kembang warganya.
Baca juga: Rusun Pasar Jumat, Hunian Sehat di Selatan Jakarta
"Jak adalah Jakarta dan habitat adalah tempat di mana makhluk hidup bisa tumbuh berkembang sesuai kodratnya. Kita ingin hunian yang disiapkan adalah hunian yang memungkinan keluarga dan individu tumbuh berkembang dan meraih kebahagiannya," imbuh dia.
Menyoroti logo dari Jakhabitat, terdapat huruf kapital A yang terinspirasi dari rumah tradisional Kampung Wairebo di Manggarai Barat, yang bernama Baruniang. Huruf kapital A bersusun tiga mengartikan bahwa hunian di Jakarta nantinya tumbuh vertikal.
"Tidak bisa lagi melebar, kenapa? Karena lebarnya Jakarta tidak bisa ditambah. Ukurannya Jakarta itu 600 kilometer persegi, tidak bisa ditambah," pungkas Anies.(OL-11)
Pemprov DKI menetapkan biaya sewa satu bulan di rusunawa sebesar Rp765 ribu. Namun, untuk warga terprogram, seperti terdampak penataan kota, biaya sewanya sekitar Rp505 ribu per bulan.
MRT Jakarta bersama Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk hadir menyediakan hunian terjangkau di kawasan sekitar stasiun
Dengan ramainya pemberitaan yang beredar, baik mendukung maupun mengkritisi, Anies menilai banyak warga yang tertarik dengan program hunian DP Rp0 tersebut.
Dana yang disediakan Pemprov DKI melalui APBD adalah dana fasilitasi pembiayaan perolehan rumah (FPPR), yang merupakan investasi nonpermanen
Kost di Jakarta Selatan tentu memudahkan dalam beraktivitas sehari-hari di kawasan dekat perkantoran ini.
Kontrol rutin pekerjaan harus setiap hari dilakukan untuk memastikan jajaran di dua SKPD bekerja dengan optimal meski dipimpin oleh satu orang.
Setiap ASN yang akan naik jabatan diberikan dua pilihan: mengundurkan diri atau dicopot bila kinerja tidak mencapai target atau terdapat kesalahan fatal.
TGUPP memiliki peranan yang cenderung mendominasi pejabat struktural di Pemprov DKI Jakarta. Tim itu juga tidak memiliki kewenangan untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan.
PEMPROV DKI Jakarta belum lama ini melaksanakan seleksi terbuka 17 jabatan eselon II.
Seleksi terbuka, merupakan amanah dari Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
TIDAK mudah menyelenggarakan pemerintahan daerah (pemda), di tengah pandemi covid-19.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved