KETUA DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, kritik gubernur terhadap kebijakan penjenamaan rumah sakit umum daerah (RSUD) menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, selain ganti nama puluhan ruas jalan sebelumnya, sekarang melakukan perubahan nama rumah sakit umum daerah (RSUD) menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta pada Rabu (3/8).
Menurut Prasetio, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta seharusnya membuat terobosan tentang program pembangunan atau pelayanan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
"(Program) yang terasa langsung gitu kesuksesannya di tengah masyarakat, bukan cuma ganti-ganti nama. Kemarin nama jalan diganti, sekarang rumah sakit. Setop deh bikin kebijakan "ngawur," ujar politusi PDI-P itu dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis (4/8) malam.
Prasetio menilai, Ibu Kota kini memiliki banyak permasalahan yang harus segera ditangani seperti peningkatan persentase angka kemiskinan, problem kampung kumuh di tengah kota, dan lainnya.
Baca juga: Setidaknya Ada 5.713 Anak Kota Bekasi Belum Imunisasi Dasar
Prasetio mencontohkan, sejumlah kampung-kampung yang perlu ditangani segera adalah Tanah Tinggi dan Johar.
"Lihat Tanah Tinggi, Johar, mereka itu perlu sentuhan pemerintah, butuh solusi dengan program-program yang baik, bukan ganti-ganti nama begitu, itu enggak dibutuhkan masyarakat," tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, Anies melakukan penjenamaan RSUD menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta. Menurut dia, penjenamaan itu telah dibahas sejak 2019.
Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta mulai menyiapkan sejumlah langkah terkait penjenamaan menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta pada 2020. Namun, program itu terhenti pada 2020 karena maraknya Covid-19. (OL-4)
