Rabu 06 Juli 2022, 20:09 WIB

Bareskrim Polri Usut Dugaan Penyelewengan Dana Umat di ACT

SIti Yona Hukmana | Megapolitan
Bareskrim Polri Usut Dugaan Penyelewengan Dana Umat di ACT

ANTARA FOTO/Galih P
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol Whisnu Hermawan (kanan)

 

DIREKTORAT Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri mengusut kasus dugaan penyelewengan dana umat di yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Penyelidikan berbekal pendalaman dan hasil analisis intelijen Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Laporan masyarakat serta temuan Polri di lapangan juga menjadi dasar penyidik untuk melakukan penyelidikan dugaan perkara ACT," kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan saat dikonfirmasi, Rabu (6/7).

Namun, Whisnu belum mau membeberkan identitas masyarakat yang melaporkan. Begitu juga bentuk temuan Polri di lapangan. Khususnya, dugaan pelanggaran yang dilakukan ACT.

"Sabar ya, besok kita update lagi," ujar jenderal bintang satu itu.

ACT menjadi perbincangan usai pemberitaan dalam investigasi Majalah Tempo berjudul "Kantong Bocor Dana Umat". Sejumlah petinggi ACT diduga menyelewengkan dana umat yang dikumpulkan yayasan tersebut.

Baca juga: Selewengkan Dana Umat, ACT Harus Diberi Efek Jera

Uang donasi yang disalurkan ACT tidak sesuai dengan jumlah yang digalang. Uang itu mengalir ke segala arus, termasuk dompet para petinggi. Bahkan, ditengarai juga mengalir ke kelompok teroris di Suriah, yakni kelompok Al-Qaeda. Hal itu diketahui dari hasil pendalaman PPATK.

ACT mengakui pihaknya mengambil lebih dari 12,5% donasi sebagai dana operasional lembaga. Padahal, berdasarkan Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011, amil zakat hanya boleh menerima 1/8 atau sekitar 12,5% dari hasil yang diterima.

Presiden ACT Ibnu Khajar memastikan pihaknya juga merujuk aturan syariat Islam untuk menggunakan uang donasi sebagai sumber pendanaan operasional. Namun, karena ACT bukan lembaga zakat, dana operasional yang diambil bisa mencapai 13,5% atau lebih.

"ACT bagaimana bisa mengambil 13,5%, sebagai amil zakat 12,5%. Kenapa lebih? (Karena) ACT bukan lembaga zakat," kata Ibnu dalam konferensi pers di kantor ACT, Jakarta Selatan, Senin (4/7).(OL-5)

Baca Juga

ANTARA/Fikri Yusuf

Polisi Sebut Tanaman Koka di Kebun Raya Bogor sudah Mati

👤Rahmatul Fajri 🕔Kamis 11 Agustus 2022, 20:43 WIB
Tanaman koka dipakai untuk penelitian sejak 1978 di Balai Penelitian Rempah dan Obat (Balitro) Lembang, Jawa...
ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Tarif Integrasi Berlaku di 28 Koridor Bus Transjakarta

👤Selamat Saragih 🕔Kamis 11 Agustus 2022, 19:53 WIB
DKI Jakarta sudah resmi menerapkan tarif integrasi antar moda maksimal Rp10.000. Tarif tersebut berlaku di 28 koridor dan halte...
MEDCOM

Sidang Vonis Putra Siregar dan Rico Valentino Ditunda Pekan Depan

👤Rahmatul Fajri 🕔Kamis 11 Agustus 2022, 17:16 WIB
Pembatalan sidang karena ketua majelis hakim sedang...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya