Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan agenda rapat pergantian Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerinda M Taufik kepada Rani Mauliani diagendakan pada 26 April mendatang. Pras, sapaan akrabnya, pun meminta Taufik memimpin rapat paripurna tersebut.
“Dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) tadi ya kita mengagendakan untuk pelaksanaannya di hari Selasa tanggal 26,” kata Pras di Jakarta, Selasa (19/4/2022).
Baca juga: Revisi UU Jakarta Jangan Menganaktirikan Betawi
“Nah, di 26, dan saya minta kepada Pak M Taufik dia yang memimpin nanti di paripurna, begitu. Jadi tidak ada orang yang kalau diganti kan dendam, enggak lah. Ayok, kita jalankan. Mungkin hari ini diperlukan, besok mungkin diganti, itu biasa lah, di semua partai politik,” ungkapnya.
Sebelumnya, Pras mengaku sudah menelepon Taufik perihal pergantian jabatan tersebut. Ia mengungkapkan tidak ada masalah terkait hal itu. Namun, Taufik memang meminta agar pergantian posisi ini turut digelar rapat paripurnanya.
“Beliau minta, dan itu hebat, teman saya. Yang penting kan kuorumnya itu, apakah untuk pergantian pimpinan dewan, yang penting kuorum dulu 50+1, begitu saja,” tegasnya.
Baca juga: Chandrika Chika akan Diperiksa Polisi Terkait Kasus Pengeroyokan Putra Siregar
Sebelumnya, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengonfirmasi bakal ada pergantian posisi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang saat ini dijabat M Taufik.
M Taufik akan digantikan oleh Rani Mauliani yang saat ini menjabat Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI. (Hld/A-3)
DPRD Provinsi DKI Jakarta terus mendalami sejumlah isu teknis dalam penyusunan rekomendasi kebijakan perparkiran melalui rapat kerja bersama eksekutif.
Seperti program KJP Plus yang merupakan kelanjutan kebijakan sebelumnya yang sudah diketahui hingga 92% warga, namun hanya 41% yang merasa mendapat manfaat langsung.
Rano mengatakan DKI Jakarta menjadi salah satu daerah di Indonesia yang belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) mengenai KTR bersama beberapa kota lain di Provinsi Aceh dan Papua.
Usman meminta penahanan mereka ditangguhkan. Sementara mahasiswa yang hanya menyampaikan aspirasi, Usman meminta untuk dibebaskan.
Dengan dibentuknya BUMD parkir, pengelolaan parkir lebih profesional dibandingkan sekarang yang berantakan pengelolaannya.
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, bahkan mengusulkan agar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membubarkan Unit Pengelola (UP) Perparkiran
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved