Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
KETUA Umum Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB), Beky Mardani meminta Betawi tidak dianaktirikan dalam revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta. Revisi yang dilakukan justru harus memperhatikan eksistensi Betawi selaku masyarakat inti Jakarta.
"Hal ini tidak terlepas dari Konstitusi kita yang mengatur dalam Pasal 18B UUD 1945," ucapnya dalam FGD di Sekretariat DPD Partai Golkar Jakarta.
Ia menambahkan, eksistensi pelestarian dan pengembangan budaya Betawi pun harus dipertegas posisinya, terutama komposisi secara kelembagaan diperkuat. "Kita sudah memiliki model, seperti di Aceh, Papua, serta Yogyakarta. Pemerintahan terdiri atas trisula, gubernur selaku eksekutif, DPRD sebagai legislatif sebagaimana lazimnya di setiap pemerintahan daerah, satu lagi Majelis Adat Betawi," tuturnya.
"Majelis Adat Betawi sebagai lembaga adat yang memiliki kewenangan konsultasi dan dapat memberikan pertimbangan kepada pemerintah daerah," tambahnya.
Untuk ekonomi, Ketua PMI Kota Jakarta Barat ini mengusulkan adanya kawasan khusus perekonomian budaya. Kawasan ini berdiri di setiap kecamatan atau minimal per kotamadya.
"Jakarta bukan saja kota sejarah, ekonomi, maupun politik saja , tetapi juga daerah wisata yang banyak dikunjungi oleh masyarakat dari provinsi lain. Ini juga untuk menumbuhkembangkan sektor wisata dan ekonomi budaya yang dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku budaya maupun kuliner Betawi," tandasnya. (RO/OL-15)
Jaga Kekondusifan di Bumi Melayu, Kapolri Terima Anugerah Adat Ingatan Budi
SRI Sultan Hamengku Buwono X turut hadir dalam acara resepsi pernikahan Stevi Harman dan Mario Pranda yang digelar di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan.
Dia harap suasana keakraban tetap terjalin. Selain itu, tidak saling menjelekkan dan memaki.
Gelar Tadulako yang diterima oleh Hermansyah ditandai dengan pemasangan Siga, ikat kepala yang jadi simbol kebesaran masyarakat adat Kaili.
KETUA Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kalbar Chairil Effendy mengungkapkan Festival Budaya Melayu ke-13 pada 19-23 Oktober 2024 akan melibatkan lembaga adat budaya Melayu serumpun
Mantan Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan bahasa Bali terancam punah.
KETUA dan anggota Panitia Kerja Undang-Undang Kehutanan diminta untuk lebih terbuka dalam proses revisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan).
Aksi unjuk rasa berlangsung di kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru, Jumat (15/8).
Acara bersejarah ini bukan sekadar perayaan budaya, melainkan sebuah pernyataan politis dan kultural yang akan menegaskan kembali relevansi hukum adat.
SEBANYAK 400 ribu hektare telah ditetapkan sebagai Hutan Adat oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Hal itu dilakukan sebagai upaya pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat.
"Pengakuan adalah pondasi penting dari upaya perlindungan dan pemajuan hak Masyarakat Adat,"
Koordinator aksi Arifin sangaji dalam orasinya, menyebut aktivitas perusahaan tersebut telah menimbulkan dampak lingkungan, merampas tanah adat, dan memicu kriminalisasi terhadap warga.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved