Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KETUA Umum Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB), Beky Mardani meminta Betawi tidak dianaktirikan dalam revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta. Revisi yang dilakukan justru harus memperhatikan eksistensi Betawi selaku masyarakat inti Jakarta.
"Hal ini tidak terlepas dari Konstitusi kita yang mengatur dalam Pasal 18B UUD 1945," ucapnya dalam FGD di Sekretariat DPD Partai Golkar Jakarta.
Ia menambahkan, eksistensi pelestarian dan pengembangan budaya Betawi pun harus dipertegas posisinya, terutama komposisi secara kelembagaan diperkuat. "Kita sudah memiliki model, seperti di Aceh, Papua, serta Yogyakarta. Pemerintahan terdiri atas trisula, gubernur selaku eksekutif, DPRD sebagai legislatif sebagaimana lazimnya di setiap pemerintahan daerah, satu lagi Majelis Adat Betawi," tuturnya.
"Majelis Adat Betawi sebagai lembaga adat yang memiliki kewenangan konsultasi dan dapat memberikan pertimbangan kepada pemerintah daerah," tambahnya.
Untuk ekonomi, Ketua PMI Kota Jakarta Barat ini mengusulkan adanya kawasan khusus perekonomian budaya. Kawasan ini berdiri di setiap kecamatan atau minimal per kotamadya.
"Jakarta bukan saja kota sejarah, ekonomi, maupun politik saja , tetapi juga daerah wisata yang banyak dikunjungi oleh masyarakat dari provinsi lain. Ini juga untuk menumbuhkembangkan sektor wisata dan ekonomi budaya yang dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku budaya maupun kuliner Betawi," tandasnya. (RO/OL-15)
tarian Sulawesi Tengah sebagai simbol dan ciri khas budaya setempat, tercipta dari kebiasaan dan adat istiadat masyarakat Sulawesi Tengah
Presiden Jokowi berhalangan hadir pada Perayaan 20 Tahun Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) karena tengah berada di luar negeri untuk melakukan kunjungan kenegaraan.
Pada kesempatan itu, Presiden Direktur PT MAS Nanang juga menyantuni 37 yatim piatu dan memberi beasiswa kepada tiga mahasiswa politeknik berprestasi dari desa sekitar kawasan PT MAS.
Dewi menilai sejauh ini perempuan adat masih kerap menerima perlakuan diskriminatif secara sistemik.
Karya film pendek itu berangkat dari fenomena yang tengah terjadi di masyarakat, yang kini lebih memilih budaya modern dalam mewujudkan karya arsitektur.
Ruwatan Gunung Tangkuban Parahu digelar Masyarakat Adat Gunung Tangkuban Parahu serta Kasepuhan Kampung Adat Gamblok Cikole, Lembang,
Kegiatan ini sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan masyarakat adat Sunda dalam menjaga, melestarikan dan mengembangkan kekayaan intelektual budaya mereka.
SEORANG pria tengah memainkan laptop duduk bersila di sebuah sofa
Para demonstran menuntut untuk diajak berkonsultasi mengenai proyek-proyek pembangunan besar. Pun, untuk implementasi penuh dari rencana perdamaian bersejarah 2016
Hingga saat ini pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat belum bisa diakhiri. Salah satunya, jelas Rerie, karena ada tumpang tindih antarperaturan yang ada.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved