Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membentuk tim perumus Rancangan Undang-Undang (RUU) Kekhususan Jakarta.
Tim itu akan mematangkan usulan substansi soal kekhususan Jakarta setelah tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara.
"Pemprov DKI Jakarta telah membentuk tim perumus internal dalam kelompok kerja yang terbagi atas delapan sektor untuk mematangkan substansi usulan RUU Kekhususan Jakarta," ujar Asisten Pemerintahan Sekda DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko, melalui keterangan tertulis, di Jakarta, Senin (4/4).
Kedelapan sektor yang dimaksud yakni terkait mobilitas dan logistik, ekonomi, investasi, dan tata ruang, kesejahteraan masyarakat, fiskal, dan lingkungan.
Kemudian, sektor politik dan pemerintahan, ekonomi digital dan readiness, serta tim penunjang.
Baca juga : SK Pencopotan Taufik Dari Pimpinan DPRD Sudah Di Fraksi Gerindra
“Kami menyiapkan Jakarta sebagai kota global dan pusat perekonomian meski bukan lagi sebagai pusat pemerintahan," ungkap Sigit.
Selain membentuk tim, lanjutnya, masyarakat bisa berpartisipasi aktif dalam mengawal perumusan RUU Kekhususan Jakarta.
Masyarakat bisa mengakses proses perumusan melalui jakartakedepan.jakarta.go.id. Portal tersebut, kata Sigit, menyajikan informasi yang dapat diunduh.
“Sebagai kota kolaborasi, Jakarta membuka kesempatan luas bagi seluruh masyarakat, baik yang tinggal di Jakarta maupun di luar Jakarta, mari berikan aspirasi untuk Jakarta ke depan yang lebih baik," ujarnya.
"Masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya tentang apa yang harus dibenahi dari Jakarta, ide-ide kolaborasi untuk kemajuan Jakarta dan apa pun," jelas Sigit. (OL-7)
Dari sudut pandang demografi , khususnya dari efek mobilitas penduduk dan tekanan kepadatan penduduk terhadap penyediaan layanan publik di perkotaan dan terhadap daya dukung lingkungan.
hal yang menjadi pertimbangan ialah biaya yang dibutuhkan untuk memindahkan Ibukota tidaklah sedikit.
Pengumuman pemindahan ibu kota akan diumumkan Presiden Jokowi dalam waktu dekat
Pengembangan wilayah metropolitan dengan format kerja sama dianggap tepat dan jaringannya sudah tidak terhalang oleh wilayah administrasi
“Yang tadi sempat kita diskusikan adalah hasil pertemuan terakhir, hari Selasa yang lalu di kantor Bapak Wakil Presiden yang membahas tentang program urban regeneration."
Alasannya, Presiden Joko Widodo sudah mengumumkan ibu kota yang baru ialah di Kalimantan Timur tepatnya di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanaegara
Puluhan petani yang tergabung dalam Forum Petani Kelapa Sawit (FPKS) se Kalimantan Timur melakukan aksi unjuk rasa.
Banyak pihak yang mengkhawatiran proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru. Pasalnya proyek ini rentan menjadi lahan korupsi.
Hal tersebut terjadi karena Jakarta menjadi tempat padat penduduk yang penuh dengan polusi dan air yang tercemar.
Kualitas udara di wilayah Jakarta dari hasil pengukuran yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta berada pada level sedang.
Pengamat perkotaan Nirwono Joga berpendapat, banyak pekerjaan rumah yang harus dibereskan Jakarta agar totalitas menjadi kota bisnis baik secara regional maupun global
"Jadi gedung pemerintah di Jakarta dikomersialkan, disewakan jangka panjang dan uangnya dipakai untuk di sana," ungkapnya kepada Media Indonesia, Minggu (23/1).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved