Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
SEKRETARIAT DPRD DKI Jakarta menganggarkan pembelian baju dinas anggota DPRD DKI sebesar Rp1,7 miliar. Anggaran tersebut diperuntukkan untuk lima potong baju dinas bagi 106 anggota dewan.
Sehingga, bila dirata-ratakan, setiap anggota akan memiliki lima potong baju dinas baru senilai Rp3 juta per potongnya.
Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan baru mendengar terkait pengadaan baju dinas tersebut. Namun demikian, ia berpendapat pengadaan baju dinas di institusi pemerintahan biasanya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
"Tapi saya kira apapun itu kalau memang ada usulan dari DPRD terkait baju dinas saya kira pasti sudah diatur ketentuannya yang diatur sejauh mana urgensinya dan kepentingannya," ungkap Riza di Balai Kota, Rabu (30/3).
Politikus Partai Gerindra itu juga menambahkan, apabila anggaran itu sudah dibahas dan disetujui maka sudah melalui banyak pertimbangan. Terlebih, sebelum dilaksanakan, APBD mendapatkan evaluasi ketat dari Kementerian Dalam Negeri agar tidak terjadi pemborosan.
"Kalau sudah dibahas, disetujui nanti kita lihat di Kemendagri yah. Kalau memang disetujui saya kira sudah sesuai," tandasnya.
Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan anggaran pengadaan baju dinas anggota DPRD DKI itu masih wajar karena dihitung dari harga rata-rata pembuatan baju yang ada di Jakarta serta telah melalui proses tender.
Pengadaan baju yang dilakukan tiap tahun itu juga sudah sesuai dengan PP No 18 tahun 2017. Di sisi lain, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan anggaran itu sudah sesuai namun tidak menjadi prioritas. Ia menilai pengadaan baju dinas tidak perlu dilakukan setiap tahun dan lebih memilih anggaran tersebut dialokasikan ke pos lain yang lebih prioritas. (OL-12)
KETUA Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua, menegaskan bahwa pemberian hibah kepada Forkopimda harus berdampak ke masyarakat
KOMISI D DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat hasil reses anggota legislatif terkait penanganan banjir di wilayah.
KOMISI A DPRD DKI Jakarta meminta proses rekrutmen Pegawai Penunjang Layanan Publik (PJLP) di lingkungan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) dilakukan tanpa pungli
Meski berbagai langkah teknis telah dijalankan, pendekatan yang dominan bersifat seremonial dan keagamaan dinilai hanya menjadi penahan sementara, bukan penyelesai masalah.
Menurut dia, Raperda tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 telah resmi ditetapkan sebagai Perda.
DPRD DKI mendesak Pemerintah Provinsi Kota Jakarta melakukan audit sistem kelistrikan terhadap pasar tradisional buntut kebakaran hebat di Pasar Taman Puring
SEKRETARIS Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut Ahmad Riza Patria ditugaskan untuk memenangkan pasangan calon dari KIM Plus Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui massa yang berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (14/10) sore.
Selain itu, Anies juga mengikuti acara Penyediaan Aset Baru dengan Skema Pembiayaan Bundling di Ruang Pola Balai Kota Pemprov DKI Jakarta.
Anies pun diminta tidak menggunakan jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan kampanye terselubung.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membenarkan pihak swasta yang menjadi pengembang pulau reklamasi yakni pulau C atau Pulau Kita wajib membangun rusun.
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya akan mengecek kebenaran dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan salah satu oknum lurah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved