SEKRETARIAT DPRD DKI Jakarta menganggarkan pembelian baju dinas anggota DPRD DKI sebesar Rp1,7 miliar. Anggaran tersebut diperuntukkan untuk lima potong baju dinas bagi 106 anggota dewan.
Sehingga, bila dirata-ratakan, setiap anggota akan memiliki lima potong baju dinas baru senilai Rp3 juta per potongnya.
Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan baru mendengar terkait pengadaan baju dinas tersebut. Namun demikian, ia berpendapat pengadaan baju dinas di institusi pemerintahan biasanya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
"Tapi saya kira apapun itu kalau memang ada usulan dari DPRD terkait baju dinas saya kira pasti sudah diatur ketentuannya yang diatur sejauh mana urgensinya dan kepentingannya," ungkap Riza di Balai Kota, Rabu (30/3).
Politikus Partai Gerindra itu juga menambahkan, apabila anggaran itu sudah dibahas dan disetujui maka sudah melalui banyak pertimbangan. Terlebih, sebelum dilaksanakan, APBD mendapatkan evaluasi ketat dari Kementerian Dalam Negeri agar tidak terjadi pemborosan.
"Kalau sudah dibahas, disetujui nanti kita lihat di Kemendagri yah. Kalau memang disetujui saya kira sudah sesuai," tandasnya.
Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan anggaran pengadaan baju dinas anggota DPRD DKI itu masih wajar karena dihitung dari harga rata-rata pembuatan baju yang ada di Jakarta serta telah melalui proses tender.
Pengadaan baju yang dilakukan tiap tahun itu juga sudah sesuai dengan PP No 18 tahun 2017. Di sisi lain, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan anggaran itu sudah sesuai namun tidak menjadi prioritas. Ia menilai pengadaan baju dinas tidak perlu dilakukan setiap tahun dan lebih memilih anggaran tersebut dialokasikan ke pos lain yang lebih prioritas. (OL-12)
