Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 22 perwakilan warga Muara Angke mendatangi Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menyerahkan surat pengajuan pelayanan air bersih ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Pasalnya, selama puluhan tahun, warga yang tinggal di Muara Angke, Jakarta Utara, belum mendapatkan layanan air bersih dari negara.
Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Afan Adriansyah Idris pun memberikan tanggapan di lokasi. Menurutnya, keluhan tersebut akan ditindaklanjuti. Saat ini, PDAM disebutnya tengah membangun kios air, termasuk dua wilayah di Muara Angke.
Baca juga: PSI Ingatkan Anies Soal Tingginya Kasus DBD
“Jadi PDAM tahun ini memang akan bangun kios air. Lokasi yang ada di kampung ini ada tiga kampung kan? Blok Empang, Blok Limbah dan Blok Eceng. Itu sudah masuk program yang akan dikerjakan PDAM tahun ini,” ujar Afan di Balai Kota, Selasa (22/2).
Namun, warga Muara Angke meminta adanya percepatan akses layanan air bersih. Mengigat, selama ini warga menggunakan air tanah, bahkan air kali. Salah satu warga, Nurweni, meminta kejelasan terkait target pembangunan kios air tersebut. Apalagi, untuk membeli air bersih membutuhkan biaya tidak murah.
Baca juga: Kekeringan Landa Bangkalan, BPBD Jatim Droping Air Bersih
“Di tiga kampung itu Pak, ada 4.968 jiwa dan 1.286 keluarga. Sudah kami hitung, kurang lebih 1.575 meter kubik pemakaian di atas 2 meter kubik. Kalau kami harus menunggu lama, terus kami harus minum air apa, Pak? Kami sudah minun air tanah, air kali,” pungkas Nurweni.
Kendati demikian, pihak Pemprov DKI tidak bisa langsung memberikan kepastian waktu pembangunan kios air. Sebab, dibutuhkan proses untuk merealisasikan program tersebut.
“Mengenai percepatan, saya akan minta secepatnya untuk bisa dieksekusi. Tapi, saya pastikan tahun ini (kios air bersih) pasti masuk,” tutur Afan.(OL-11)
KPU proses penyusunan peraturan teknis penyelenggaraan pemilu atau legal drafting akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan dilakukan secara terbuka.
Koalisi masyarakat sipil mendesak Presiden Prabowo Subianto menarik militer dari wilayah dan urusan sipil, dengan mengembalikan TNI dalam fungsi konstitusionalnya.
Wamenkum Sebut RUU KUHAP Berasal dari Usulan Masyarakat
KANTOR Kontras di Jalan Kramat II, Kwitang, Jakarta Pusat didatangi tiga orang tidak dikenal pada Minggu (16/3) dini hari, sekitar pukul 00.16 WIB
KETUA Komisi I DPR RI Utut Adianto menyikapi adanya kritik dan aksi protes yang disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil, khususnya KontraS terhadap revisi UU TNI.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
KETIKA sejarawan Amerika Hayden White menyebut narasi bukan cermin fakta, saya kira dia tidak sedang bercanda. Bagi White, narasi sejarah memiliki emplotment.
Trans7 dikecam atas tayangan yang dianggap merendahkan Pesantren Lirboyo. MUI dan masyarakat mengecam keras, meminta tindakan tegas terhadap stasiun televisi.
Para pakar konstitusi mengatakan Nepal dapat menghadapi kekacauan politik yang berkepanjangan kecuali jika pemerintah persatuan nasional dibentuk.
Presiden AS Donald Trump mengerahkan 2.000 pasukan untuk menangani protes yang terus meningkat dampak penggerebekan imigrasi di Los Angeles.
Mahasiswa Harvard menggelar aksi protes menentang kebijakan Trump yang membatalkan kontrak keuangan dan mencabut akreditasi mahasiswa internasional.
PARA pedagang di Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) mengancam akan menutup akses skybridge pasar Tanah Abang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved