Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
SEBANYAK 22 perwakilan warga Muara Angke mendatangi Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menyerahkan surat pengajuan pelayanan air bersih ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Pasalnya, selama puluhan tahun, warga yang tinggal di Muara Angke, Jakarta Utara, belum mendapatkan layanan air bersih dari negara.
Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Afan Adriansyah Idris pun memberikan tanggapan di lokasi. Menurutnya, keluhan tersebut akan ditindaklanjuti. Saat ini, PDAM disebutnya tengah membangun kios air, termasuk dua wilayah di Muara Angke.
Baca juga: PSI Ingatkan Anies Soal Tingginya Kasus DBD
“Jadi PDAM tahun ini memang akan bangun kios air. Lokasi yang ada di kampung ini ada tiga kampung kan? Blok Empang, Blok Limbah dan Blok Eceng. Itu sudah masuk program yang akan dikerjakan PDAM tahun ini,” ujar Afan di Balai Kota, Selasa (22/2).
Namun, warga Muara Angke meminta adanya percepatan akses layanan air bersih. Mengigat, selama ini warga menggunakan air tanah, bahkan air kali. Salah satu warga, Nurweni, meminta kejelasan terkait target pembangunan kios air tersebut. Apalagi, untuk membeli air bersih membutuhkan biaya tidak murah.
Baca juga: Kekeringan Landa Bangkalan, BPBD Jatim Droping Air Bersih
“Di tiga kampung itu Pak, ada 4.968 jiwa dan 1.286 keluarga. Sudah kami hitung, kurang lebih 1.575 meter kubik pemakaian di atas 2 meter kubik. Kalau kami harus menunggu lama, terus kami harus minum air apa, Pak? Kami sudah minun air tanah, air kali,” pungkas Nurweni.
Kendati demikian, pihak Pemprov DKI tidak bisa langsung memberikan kepastian waktu pembangunan kios air. Sebab, dibutuhkan proses untuk merealisasikan program tersebut.
“Mengenai percepatan, saya akan minta secepatnya untuk bisa dieksekusi. Tapi, saya pastikan tahun ini (kios air bersih) pasti masuk,” tutur Afan.(OL-11)
KANTOR Kontras di Jalan Kramat II, Kwitang, Jakarta Pusat didatangi tiga orang tidak dikenal pada Minggu (16/3) dini hari, sekitar pukul 00.16 WIB
KETUA Komisi I DPR RI Utut Adianto menyikapi adanya kritik dan aksi protes yang disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil, khususnya KontraS terhadap revisi UU TNI.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan Presiden Prabowo Subianto selama 100 hari menjabat tak mengekang kebebasan masyarakat sipil.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI, Aria mengungkapkan tantangan demokrasi Indonesia pada pemerintahan Prabowo ke depan semakin berat, khususnya dalam memulihkan integritas kelembagaan
Penyelenggaraan Pilkada yang inklusif menjadi jembatan bagi pemenuhan hak pilih bagi semua golongan.
Presiden AS Donald Trump mengerahkan 2.000 pasukan untuk menangani protes yang terus meningkat dampak penggerebekan imigrasi di Los Angeles.
Mahasiswa Harvard menggelar aksi protes menentang kebijakan Trump yang membatalkan kontrak keuangan dan mencabut akreditasi mahasiswa internasional.
PARA pedagang di Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) mengancam akan menutup akses skybridge pasar Tanah Abang.
Menurut dia, para hakim bisa menempuh cara-cara lain untuk menyampaikan aspirasi, tanpa harus "mogok" kerja secara serentak.
Berbagai upaya resmi dan formal telah ditempuh, dengan harapan agar pemerintah memberikan perhatian yang serius dan langkah nyata terhadap tuntutan tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved