Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
INTOLERANSI di Indonesia masih terjadi hingga saat ini. Celakanya, kasus tersebut justru dilakukan oleh sejumlah oknum guru, salah saturnya terjadi di sebuah sekolah negeri di bilangan Jakarta Timur beberapa waktu lalu.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Ima Mahdiah mengatakan, kasus intoleransi itu terjadi saat sekolah tersebut melakukan pemilihan ketua OSIS. Saat itu ada salah satu guru yang menyuruh anak didiknya yang tergabung dalam organisasi rohani Islam (Rohis) memilih calon ketua yang satu agama melalui Whatsapp Group.
"Ini posisinya guru di Rohis, dan ini pemilihan ketua OSIS, bukan pemilihan ketua rohis. Jadi waktu itu ada laporan ke Fraksi PDIP, ada screenshot dari WAG satu sekolah yang ada Rohis, waktu itu ada pemilihan ketua OSIS di sekolah negeri di Jaktim. Ada tulisan satu guru disampaikan bahwa pilih yang seiman," ujar Ima seperti dikutip dari Channel Youtube Niat Bicara, Senin (10/1)
Bagi Ima, tidak ada tempat untuk intoleransi di Indonesia, terlebih di DKI Jakarta. "Menurut saya, ini bukan masalah Islam atau apapun. Saya juga beragma Islam, tapi kita sudah bicara kebangsaan," tuturnya.
"Ini sekolah negeri dibayar APBD, uang pajaknya rakyat, bukan cuma orang Islam doang, semua agama bayar pajak. Ini sudah memecah belah. Yang ngomong guru PNS lagi. PNS gajinya bukan cuma dari uang pajaknya uang Islam, tapi seluruh rakyat Jakarta. Harusnya mengakomodir semuanya." imbuhnya.
Karena itu, mantan staf Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ini menegaskan, sikapnya tidak akan berubah jika kasus serupa juga terjadi pada agama lain.
"Pasti saya akan komplain, kita pasti panggil gurunya. Jangan sampai seperti ini dilakukan oleh orang yang bisa influence ke orang banyak. Ini sudah masalah kebangsaan, gimana generasi kita ke depan kalau keadaannya terus seperti ini?" pungkasnya. (OL-8)
Mencegah radikalisme dan intoleransi berarti menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
INDONESIA bukan bangsa kecil. Ia lahir dari semangat, darah, dan cita-cita luhur: memerdekakan manusia dari ketakutan, kebodohan, dan ketidakadilan.
FORUM Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) merekomendasikan perlunya langkah tegas negara melalui revisi regulasi hingga pembentukan UU Anti-Intoleransi.
Menag Nasaruddin Umar menegaskan upaya mencegah intoleransi memerlukan sesuatu yang lebih kuat daripada peraturan pemerintah atau undang-undang. Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia
MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa Kementerian Agama akan bergerak cepat dalam menangani berbagai kasus intoleransi yang masih terjadi di sejumlah daerah.
MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyatakan menyiapkan dua pendekatan agar insiden perusakan rumah doa di Padang, Sumatra Barat tak terulang
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Tuhiyat juga menjelaskan gambaran umum Stasiun Harmoni yang akan menjadi salah satu stasiun penting di jalur utara MRT Jakarta. Kelak, Stasiun Harmoni memiliki panjang 252 meter.
Rano menjelaskan bahwa Jakarta membutuhkan kebijakan yang mampu menyatukan aspek pencegahan, pemberantasan, penanganan, serta rehabilitasi.
Kendala utama berada pada pengadaan tanah, baik melalui pembelian maupun pembebasan lahan, yang kerap berbenturan dengan realitas sosial dan ekonomi kota padat.
Fokus penataan tidak hanya menyentuh aspek estetika visual, tetapi juga penguatan fungsi infrastruktur dasar.
Lebih lanjut Pramono merinci, jumlah anggaran Rp100 miliar bukan hanya dikeluarkan untuk pembongkaran tiang saja.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved