Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
KERJA sama antara antara Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD Hipmi) DKI Jakarta dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta bidang ketahanan pangan, PT Food Station Tjipinang Jaya, resmi terjalin.
Penandatangan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) tersebut dilangsungkan di Pelataran Darmawangsa oleh Ketua Umum BPD Hipmi Jaya Sona Maesana dan Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo, pada Senin (6/12).
Calon Ketua Umum Badan Pengurus Cabang Hipmi Jakarta Timur Satrio Rama Widyowicaksono menjadi insiator dalam kerja sama tersebut. Atas terselenggaranya kerja sama tersebut, Ketua Umum BPD Hipmi Jaya Sona Maesana mengapresiasi upaya konkret Satrio Rama dalam mendukung kolaborasi antara Hipmi Jaya dan BUMD DKI.
"Kerja sama ini bisa terjalin tak terlepas dari inisiatif yang dilakukan oleh Rama. Karena itu, saya sendiri mengapresiasi dan berterima kasih kepada Rama atas dedikasinya terhadap Hipmi Jaya hingga saat ini," ujar Sona dalam keterangannya, Selasa (7/12).
Sementara itu, selaku inisiator kerja sama kedua lembaga tersebut, Rama berharap akan terjalin sinergisitas produktif antara BUMD DKI dan para pengusaha Hipmi dalam memajukan kebutuhan pangan di Jakarta.
Baca juga: Pacu Kolaborasi, Bank DKI Dukung Sektor Transportasi hingga UMKM
"Semoga sinergisitas yang terbangun dengan PT Food Station Tjipinang Jaya ini dapat menjadi titik balik para pengusaha Hipmi untuk bangkit dan pulih pascapandemi covid-19. Di saat yang sama, turut membantu menjaga stabilitas harga pangan dan kebutuhan pasokan pangan berkualitas di DKI Jakarta," imbuhnya.
Senada dengan Rama, Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo juga menyambut baik penandatangan MpU dengan Hipmi Jaya. Menurutnya, banyak peluang yang bisa dioptimalkan oleh para pengusaha Hipmi Jaya di bidang pangan. Mengingat kebutuhan pangan di DKI sangat tinggi.
"Terus terang kalau bicara potensi dan peluang di bidang pangan sangat banyak yang bisa disinergikan mulai dari hulu hingga hilir. Food Station sendiri sangat welcome untuk bekerja sama dengan para pengusaha Hipmi dengan syarat dapat memenuhi standar kualitas yang sudah jelas ditetapkan Food Station," kata Pamrihadi.
Anggota DPRD DKI Farazandy Fidinansyah turut menyampaikan rasa senangnya menyaksikan panandatangan MoU yang sudah dilakukan. "Saya sangat senang dengan kerja sama antara BPD Hipmi Jaya dan PT Food Station ini. Secara kapasitas, saya percaya para pengusaha Hipmi Jaya mampu membantu Food Station dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan di DKI Jakarta," ungkap anggota Fraksi PAN DPRD DKI tersebut. (RO/S-2)
Pemprov DKI Jakarta, Gubernur Pramono Anung tengah melakukan program pemutihan ijazah untuk siswa sekolah swasta yang ijazahnya ditahan karena tunggakan biaya sekolah.
Dalam Pergub yang baru tersebut, terdapat delapan bab yang mengatur pelaporan perkawinan, izin beristri lebih dari seorang atau poligami
DPRD DKI Jakarta mengumumkan penetapan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakata melalui Rapat Paripurna pada Selasa (14/1)
DINAS Kesehatan Jakarta Barat menuturkan ada tiga kecamatan yakni Cengkareng, Kebon Jeruk dan Kalideres yang mencatat 700 lebih kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) selama 2024
Warga Jakarta diimbau agar berhati-hati dengan praktik politik uang, terlebih di masa tenang saat ini.
SEIRING dengan penerapan program tol laut, pemanfaatan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, terus ditingkatkan.
Proses seleksi komisaris maupun direksi di BUMD rentan dititipan dan sarat keterlibatan partai politik.
Pramono minta para kepala perangkat daerah untuk mendata siapa saja ASN di perangkat daerahnya yang sudah maupun yang belum memiliki APAR di rumah masing-masing.
Pembentukan BUMD juga lebih efektif dalam mengentaskan permasalahan parkir liar yang masih menjamur di Jakarta.
Dengan dibentuknya BUMD parkir, pengelolaan parkir lebih profesional dibandingkan sekarang yang berantakan pengelolaannya.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berpotensi menyumbang pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar daerah mandiri secara fiskal.
Pentingnya pembinaan dan pengawasan yang ketat agar keberadaan BUMD tidak menjadi beban fiskal daerah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved