Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KEPALA Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengungkapkan rencana memperluas kawasan pembatasan lalu lintas kendaraan pribadi dengan nomor plat ganjil genap belum akan dieksekusi dalam waktu dekat.
Ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta kemarin, Syafrin menjelaskan, pihaknya masih memantau perkembangan kasus covid-19 di Ibukota. Saat ini angka kasus positif baru covid-19 di Jakarta memang masih fluktuatif, namun memiliki kecenderungan peningkatan.
Baca juga: Merk GoTo digugat, 4 Orang CEO GoTo Dilaporkan ke Polisi
Pada periode 1-7 November terdapat penambahan 654 kasus baru covid-19 atau rata-rata 93,4 kasus per hari. Sementara itu pada periode sebelumnya yakni 25-31 Oktober juga terdapat penambahan kasus baru covid-19 di atas 600 kasus yakni 661 kasus dengan rata-rata 94,4 kasus per hari.
"Memang angkanya masih fluktuatif. Kita menunggu setelah settle, apakah ini akan kami koordinasi dengan satgas, tentu itu menjadi penting, tidak hanya melihat animo masyarakat masuk ke kawasan itu," kata Syafrin, Senin (8/11).
Syafrin juga menjelaskan bahwa penerapan ganjil genap di 13 ruas jalan sejauh ini cukup berdampak positif. Selama pelaksanaan ganjil genap, ruas-ruas jalan yang sebelumnya tidak menjadi kawasan pembatasan memiliki kepadatan lalu lintas yang cukup tinggi.
"Dan itu kami, 3 pilar, Polda dan Kodam Jaya terus akan melakukan evaluasi terhadap pemberlakuan ganjil genap di 13 ruas jalan pada masa PPKM level ini," ungkapnya.
Di sisi lain, opsi untuk memperluas ganjil genap kembali ke 25 ruas jalan sesuai Pergub No 88 tahun 2019 seperti yang pernah dilaksanakan sebelum pandemi masih terbuka lebar. Saat ini, Syafrin menuturkan kapasitas angkutan umum di Jakarta kecuali KRL telah boleh mencapai 100% sehingga dapat menampung peningkatan jumlah penumpang bila terdapat perpindahan dari pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum.
Selain itu, protokol kesehatan ketat tetap diberlakukan dengan mewajibkan penumpang angkutan umum menggunakan masker dan proses sterilisasi armada sebelum dan sesudah melakukan pelayanan angkutan umum.
"Juga melakukan scan QR sebagai kontrol yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan tidak terpapar covid dari Peduli Lindungi. Bahwa itu menjadi kontrol kita dan sudah dilaksanakan vaksinasi bagi yang bersangkutan. Kemudian kami juga melarang penumpang, apakah di halte, stasiun, atau di sarana angkutan berbicara. Apakah sendiri lewat Hp maupun dengan teman atau penumpang lainnya," tegasnya. (OL-6)
Dishub DKI Jakarta tidak menerapkan kebijakan ganjil genap pada Jumat (6/6) dan Senin (9/6) sehubungan adanya libur nasional dan cuti bersama peringatan Hari Raya Idul Adha.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan penghentian sementara kebijakan ganjil genap (gage) pada hari Senin dan Selasa, 12–13 Mei 2025.
Aturan ganjil genap ditiadakan sementara selama libur Lebaran 2025 kemarin.
POLDA Metro Jaya mengamankan tempat-tempat wisata yang ada di wilayah Jakarta saat libur Hari Raya Idulfitri 1446 H. Selain itu, akan diberlakukan rekayasa lalu lintas ganjil genap.
Kebijakan ini diambil sehubungan adanya libur dan cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1977 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.
dishub DKI Jakarta meniadakan sistem ganjil genap kendaraan bermotor Senin (27/1) hingga Rabu (29/1) bertepatan dengan hari libur Isra Miraj dan Tahun Baru Imlek
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta terus menunjukkan komitmennya dalam membangun kota yang modern, efisien, dan inklusif melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI).
Pemprov Jakarta terus mengupayakan berbagai program dan kegiatan agar anak-anak Jakarta tumbuh dalam lingkungan yang mendukung pemenuhan hak anak
Proyek ini merupakan langkah nyata untuk memperluas kehadiran BWH Hotels di Indonesia dan mendukung pertumbuhan destinasi wisata dan bisnis di kawasan TB Simatupang, Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengungkap upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyediakan ruang berekspresi bagi masyarakat, khususnya siswa-siswi.
Adapun garis kemiskinan di Jakarta pada Maret 2025 lebih tinggi dari nasional yakni Rp609.160 per kapita per bulan.
Pramono mengakui ada beberapa permasalahan yang muncul ketika Pemprov Jakarta hendak membongkar tiang monorel yang mangkrak itu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved