GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan menjawab kritisi Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menyebut realisasi program Dp 0 rupiah rendah. Anies menjelaskan, program DP 0 rupiah merupakan Program Pembiayaan Pemilikan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang memiliki keterbatasan dalam mengakses hunian komersil.
Fasilitas ini diberikan bagi warga DKI Jakarta yang belum memiliki rumah agar dapat memiliki rumah yang layak huni. Anies menyebut, terdapat dua skema pembiayaan. Pertama, skema fasilitasi pembiayaan perolehan rumah, dan kedua, skema fasilitasi pembiayaan penyediaan rumah.
"Skema Fasilitasi Pembiayaan Perolehan Rumah Saat ini didanai oleh APBD 2019 sebesar Rp350 miliar, adapun penyerapan anggaran tersebut sampai saat ini, Oktober 2021 sebesar sebesar Rp219 miliar (88,8%) perkiraan sampai dengan Desember sebesar Rp350 miliar (100%)," ungkap Anies dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Selasa (19/10).
Sementara itu, untuk skema fasilitasi pembiayaan penyediaan rumah memerlukan anggaran dan pelibatan banyak pihak, saat ini penyediaan hunian DP 0 rupiah dilaksanakan oleh BUMD yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi DKI dengan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada BUMD Terkait Untuk Penyediaan dan Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
"Dalam hal ini Perumda Sarana Jaya telah membangun sebanyak 780 unit hunian DP Nol. Selain itu juga penyediaan hunian oleh Perum Perumnas melalui Perjanjian Kerjasama dengan rincian Bandar Kemayoran 38 Unit, dan Sentraland Cengkareng 124 Unit," jelasnya.
Baca juga: PSI Pertanyakan Realisasi Program Rumah DP Rp0 Pada Anies
Dengan realisasi 780 unit hunian dp nol, jika dibandingkan dengan data yang disampaikan Fraksi PSI bahwa target program rumah DP Rp0 mencapai 300 ribu unit, maka persentase realisasinya hanya 0,26%.
Sebelumnya, Fraksi PSI dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta hari ini yang mengagendakan pandangan umum fraksi terhadap rancangan APBD Perubahan 2021 menyoroti realisasi program rumah DP 0 rupiah.
"Target program ini sekitar 300.000 unit rumah untuk warga kelas bawah dengan anggaran berada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan BUMD PT Pembangunan Sarana Jaya. Akhir-akhir ini tampaknya Program DP 0 rupiah menjadi program yang dipinggirkan. Realisasi hingga tahun 2020 tidak sampai seribu unit atau kurang dari 0,3%, dan hingga kini belum ada upaya dari Pak Gubernur untuk mempercepat pencapaian program ini," kata William, Selasa (19/10).
Di sisi lain, Gubernur menurut PSI, malah meningkatkan nilai batas atas penghasilan penerima program dari Rp 7 juta per bulan menjadi Rp 14,8 juta. Ini berarti bahwa Pemprov DKI Jakarta menyadari bahwa skema program DP 0 rupiah kurang diminati warga, serta menunjukkan bahwa Gubernur tidak memiliki keberpihakan kepada rakyat kelas bawah.
"Semua fakta di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan program DP 0 rupiah hanya formalitas belaka untuk memperlihatkan bahwa seolah-olah Pemprov DKI Jakarta telah berusaha, namun manfaatnya tidak dirasakan rakyat," jelasnya. (OL-4)
