Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
POLRES Metro Jakarta Pusat menangkap seorang direktur televisi swasta ditangkap terkait dugaan penyebaran hoaks. Wakapolres Metro Jakarta Pusat Ajun Komisaris Besar Setyo Koes Hariyanto membenarkan penangkapan tersebut.
"Benar," kata Setyo saat dikonfirmasi, Kamis (14/10). Meski demikian, Setyo belum menjelaskan secara detail ihwal kasus yang menjerat direktur TV swasta tersebut.
Ia juga tidak membeberkan identitas dan kronologi penangkapan. Ia mengatakan penangkapan tersebut akan dijelaskan lebih lanjut oleh Kapolda Metro Jaya Irjen M Fadil Imran.
"Besok dirilis Kapolda," ucap Setyo singkat. Dari informasi yang dihimpun, polisi menangkap direktur TV swasta di wilayah Jawa Timur beberapa hari lalu.
Baca juga: Kompolnas Desak Polri Bekali Personel dalam Menjaga Unjuk Rasa
Dalam penangkapan itu, dua lainnya turut diciduk oleh aparat polisi. Direktur TV swasta itu dianggap telah menyebarkan informasi hoaks yang berpotensi memecah belah bangsa. (OL-14)
Polisi meluruskan kabar viral pengamen membawa mayat di Tambora, Jakarta Barat. Karung tersebut dipastikan berisi seekor biawak.
UU ITE 2024 tidak menghapus sanksi pidana bagi penyebar hoaks dan ujaran kebencian. Regulasi baru justru memperjelas batasan jenis kebohongan digital
Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya selidiki laporan Partai Demokrat terkait hoaks yang menyeret SBY. Empat akun medsos dipolisikan atas fitnah korupsi dan status tersangka.
BMKG mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya hoaks cuaca di puncak musim hujan Desember-Februari, termasuk isu Squall Line.
BMKG memastikan kabar ancaman Squall Line dan badai ekstrem 31 Desember 2025–1 Januari 2026 adalah hoaks. Tidak ada peringatan resmi dikeluarkan.
Sebuah video palsu berdurasi 12 detik yang mengeklaim sebagai rekaman sel Jeffrey Epstein sebelum tewas muncul di situs pemerintah.
Pada 2025, Jawa Timur mencatatkan skor kinerja pelayanan publik terbaik nasional dengan angka 4,75 dari skala 5.
KPK juga terus meminta media untuk memberitakan kasus korupsi, agar pejabat takut apabila ingin memakan uang rakyat.
Gubernur Khofifah menegaskan bahwa angka ini merupakan hasil kesepakatan bersama yang mempertimbangkan berbagai indikator ekonomi makro.
Keberkahan Jawa Timur akan terwujud apabila seluruh masyarakat dapat menjalankan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing dengan sebaik-baiknya.
Selain fokus pada kemacetan, faktor keselamatan pengemudi juga menjadi prioritas.
Pemasangan EWS yang berlangsung selama sepekan terakhir ini dilakukan berkolaborasi dengan tim BPBD setempat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved