Minggu 26 September 2021, 10:25 WIB

Disdik Kota Bekasi: Tidak Ada Paksaan Pelajar Beli Seragam Baru

Rudi Kurniawansyah | Megapolitan
Disdik Kota Bekasi: Tidak Ada Paksaan Pelajar Beli Seragam Baru

ANTARA/Suwandy
Orangtua murid mengantar anaknya ke sekolah di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (8/9/2021).

 

 DINAS Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi mengimbau penjualan seragam tidak menyalahi aturan dan harus berdasarkan kesepakatan komite sekolah.

Sekretaris Disdik Kota Bekasi Krisman menegaskan, pihaknya memastikan tidak ada keharusan bagi peserta didik baru, membeli seragam sekolah baru.

"Prinsip tidak ada keharusan. Saya sudah berkali-kali memberikan penekanan dan saya sampaikan tidak ada keharusan, tidak ada paksaan, tidak ada keharusan bagi murid, siswa baru untuk membeli seragam," kata Krisman, Minggu (26/9).

Baca juga: 1.500 Sekolah Bakal Pembelajaran Tatap Muka, DPRD DKI: Masih Relevan

Ia menjelaskan, bagi siswa-siswi yang kurang mampu bisa menggunakan seragam yang tidak harus baru. Namun, untuk atributnya harus disesuaikan. Sedangkan pengadaan pakaian seragam sekolah diusahakan sendiri oleh orang tua atau wali peserta didik.

"Tidak ada unsur paksaan, tergantung dari orangtua siswa. Mereka pun sudah tergabung didalam komite sekolah," jelas Krisman.

Ia mengungkapkan, kebijakan itu secara langsung sudah disampaikan kepada kepala sekolah. "Saya imbau tidak mengharuskan, tidak ada kewajiban. Kalau ada di koperasi dan harga sesuai dengan pasar lebih bagus lagi jika lebih murah. Kemudian orang tua datang beli seragam dan atribut, ya silahkan," jelas Krisman.

Ia menambahkan, karena koperasi sekolah sudah sesuai aturan hukum dan memiliki badan hukum. Lantaran itu, prinsipnya sepakat soal seragam. Namun harganya juga harus wajar kalau bisa dibawah harga pasar.

"Seragam sekolah boleh menyediakan. Namun tidak boleh memaksa siswa atau orang tua murid untuk membeli. Apalagi dengan harga selangit. Orang tua bebas beli di mana saja. Namun demikian koperasi niatnya juga bagus, memberikan pelayanan dan supaya terjangkau," ungkapnya.

Terkait adanya aduan masyarakat ke media sosial milik Disdik Kota Bekasi, pihaknya sudah mengawasi hal tersebut dan turun untuk melakukan kroscek kelapangan. Jika ada temuan soal kewajiban membeli seragam baru, tidak menutup kemungkinan akan ada tindakan tegas dari Disdik Kota Bekasi.

"Kami membuka keran keterbukaan informasi baik secara langsung maupun melalui media sosial. Kami sangat apresiasi dan sangat berterima kasih karena merupakan bagian dalam perbaikan ke arah lebih baik. Tentunya kami tindaklanjuti," tegas Krisman.

Seperti diketahui, sebagai upaya dalam pembinaan kesiswaan dan ketertiban siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar di SMPN, maka siswa harus menggunakan pakaian seragam anak sekolah (PSAS). Adapun yang menjadi landasan PSAS ini adalah keputusan bersama mendikbud, mendagri, menag Republik Indonesia nomor: 02/KG/2021, nomor: 025-199 tahun 2021, nomor : 219 tahun 2021 tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dilingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Kemudian peraturan Wali Kota Bekasi nomor: 17 tahun 2021 tentang penyelenggaraan koperasi pada SD dan SMP Negeri di Kota Bekasi. Selain itu surat imbauan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi nomor: 800/7707/Disdik.Set/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang PSAS disediakan oleh koperasi. (H-3)

Baca Juga

MI/Barry F

Transjakarta Rute Stasiun Manggarai - UI Depok Beroperasi Normal Lagi

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Senin 18 Oktober 2021, 07:55 WIB
SEBELKUMNYA rute ini diperpendek menjadi Stasiun Manggarai - Stasiun Pasar...
Antara

BMKG: Waspadai Hujan dan Petir di Jaktim, Jakbar dan Jaksel

👤Muhamad Fauzi 🕔Senin 18 Oktober 2021, 07:15 WIB
BMKG meminta agar masyarakat mewaspadai potensi hujan disertai kilat atau petir dan angin kencang di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan...
AFP

PKS Protes Rencana Attaruk Jadi Nama Jalan di DKI

👤Rahmatul Fajri 🕔Minggu 17 Oktober 2021, 22:24 WIB
Khoirudib mengatakan rekam jejak dan sejarah Attaturk sangat merugikan kaum...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Mencegah Proyek Kereta (jadi) Mubazir

Pembengkakan biaya menjadi biang keladi perlu turun tangannya negara membiayai proyek dengan dana APBN.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya