Manajer Outlet Holywings Kemang Diperiksa Sebagai Tersangka

PENYIDIK Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya memeriksa manajer outlet Holywings Kemang, JAS. Dia diperiksa perdana sebagai tersangka pelanggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 3.

"Hari ini kita jadwalkan saudara JAS manajer daripada Holywings, kita lakukan pemeriksaan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, hari ini.

Yusri mengatakan JAS sedianya dijadwalkan menjalani pemeriksaan pukul 10.00 WIB. Namun, JAS meminta waktunya diundur. "Yang bersangkutan menyampaikan untuk siang ini pukul 14.00 WIB akan memenuhi panggilan pemeriksaan yang sudah kita naikkan sebagai tersangka di Krimum Polda Metro Jaya," ujar Yusri.

JAS ditetapkan tersangka pada Jumat, 17 September 2021. Penetapan tersangka dilakukan setelah gelar perkara. Sebelumnya, penyidik memeriksa 26 saksi baik dari pihak internal maupun ahli. Kemudian, menyita CCTV yang berada di Holywings Kemang tersebut.

Baca juga: Pemkot Tangsel Tindak Tegas Provider Internet di Ciputat

Berdasarkan pemeriksaan saksi, diketahui JAS telah menerima sanksi dari Satpol PP DKI Jakarta. Dia kedapatan tiga kali melanggar protokol kesehatan (prokes) pada Februari, Maret, dan September 2021.

JAS selaku manajer juga tidak menyediakan scan barcode QR PeduliLindungi di outlet. Padahal, aplikasi wajib disiapkan di kafe, mal, dan restoran untuk memastikan pengunjung sudah tervaksinasi.

JAS juga tidak mematuhi peraturan yang diterapkan manajemen PT Holywings terkait prokes. JAS tidak menjalankan imbauan yang disampaikan ke seluruh outlet melalui surat internal pada 24 Agustus 2021.

Holywings Kemang juga melanggar jam operasional di tengah PPKM level 3 DKI Jakarta. Kafe hanya boleh buka hingga pukul 21.00 WIB. Sementara itu, JAS masih membuka kafe hingga pukul 00.00 WIB.

JAS dijerat Pasal 216 KUHP tentang tidak menuruti perintah undang-undang. Dengan ancaman penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp9.000.

Kemudian, Pasal 218 KUHP tentang berkerumun setelah diberitahu tiga kali. Ancamannya sama dengan Pasal 216 KUHP. Terakhir, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Dengan ancaman penjara selama-lamanya satu tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp1 juta. (Medcom.id/OL-4)