Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan ada mekanisme yang harus dilalui untuk memecat dua petugas Dinas Perhubungan, yang diketahui melakukan pungutan liar.
Nantinya, ada tim yang mengecek kembali fakta di lapangan untuk menentukan sanksi yang sesuai terhadap dua petugas tersebut. "Kita akan cek semua. Pemecatan kan butuh aturan dan mekanisme, tidak sembarangan," jelas Ariza, sapaan akrabnya, Jumat (10/9).
"Nanti ada tim inspektorat dan lain-lain yang akan mengecek. Menilai kembali faktanya di lapangan, situasi kondisinya, kemudian sanksi apa yang sesuai," imbuhnya.
Baca juga: Dua Petugas Dishub DKI Pelaku Pungli Seharusnya Dipecat
Sebelumnya, Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan menilai sanksi disiplin yang dijatuhkan terhadap dua petugas Dinas Perhubungan, yang melakukan pungutan liar terhadap sopir bus pemembawa rombongan vaksinasi, dirasa tidak cukup.
Adapun sanksi yang dijatuhkan terhadap kedua petugas Dinas Perhubungan, yakni penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun. Kemudian, pemotongan tunjangan kinerja daerah (TKD) sebesar 30% selama 9 bulan dan dipindahkan tempat bertugas yang tidak bersinggungan langsung dengan masyarakat.
Baca juga: Satu Jenazah Korban Kebakaran Lapas Tangerang Diserahkan ke Keluarga
Azas menilai sanksi tersebut tergolong ringan dibandingkan perbuatan yang telah dilakukan. Menurutnya, kedua petugas tersebut layak untuk dipecat. Selain itu, pihaknya juga meminta kepolisian untuk mengusut lebih lanjut tindak pemerasan oleh kedua petugas Dinas Perhubungan.
Sebelumnya, tim Fakta menerima laporan terkait pemerasan yang dilakukan petugas Dinas Perhubungan DKI terhadap sopir pembawa rombongan vaksinasi covid-19. Dalam perjalanan, dua petugas tersebut memberhentikan bus di depan ITC Cempaka Mas dan meminta uang sebesar Rp500 ribu.(OL-11)
Direktur RSUDAM, Imam Ghozali, memastikan seluruh civitas hospitalia akan menandatangani pakta integritas sebagai komitmen bersama menciptakan pelayanan bersih dan bebas pungli.
Tampak sekelompok orang melakukan pungli ke pemotor yang hendak menerobos trotoar saat macet.
Demosi merupakan pemindahan seorang personel ke jabatan yang lebih rendah. Ini bisa berupa penurunan pangkat, jabatan atau tanggung jawab.
Menkes Budi Gunadi Sadikin memastikan program cek kesehatan gratis (CKG) dilakukan tanpa pungutan biaya. Menurutnya masih banyak oknum petugas yang melakukan pungutan liar (pungli)
Aksi pungli tersebut terjadi pada Kamis (24/7) sekitar pukul 03.00 WIB di kawasan Jalan MH Thamrin.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengevaluasi total proses rekrutmen Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang diduga sarat praktik pungutan liar (pungli).
Pengamat Politik, Sugiyanto menilai isu pergantian sejumlah Ketua DPD PDIP yang dikaitkan dengan 'pemecatan' dinilai sebagai persepsi keliru publik.
Presiden Donald Trump mengatakan sangat kecil kemungkinan untuk memecat ketua The Fed Jerome Powell.
Menteri Kesehatan AS Robert F. Kennedy Jr. memecat 17 anggota Komite Penasihat Praktik Imunisasi (ACIP), dengan alasan konflik kepentingan.
PSI angkat suara mengenai 100 hari kinerja Pramono Anung dan Rano Karno. Job fair yang masih belum diketahui banyak orang maupun dirasakan manfaatnya
Nissan mencatat kerugian bersih sebesar 750 miliar yen (lebih dari Rp84 triliun) pada tahun fiskal 2024, yang berlangsung dari 1 April 2024-31 Maret 2025.
Presiden AS Donald Trump memecat penasihat keamanan nasional Mike Waltz usai insiden bocornya grup obrolan sensitif, lalu menominasikannya sebagai duta besar untuk PBB.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved