Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan ada mekanisme yang harus dilalui untuk memecat dua petugas Dinas Perhubungan, yang diketahui melakukan pungutan liar.
Nantinya, ada tim yang mengecek kembali fakta di lapangan untuk menentukan sanksi yang sesuai terhadap dua petugas tersebut. "Kita akan cek semua. Pemecatan kan butuh aturan dan mekanisme, tidak sembarangan," jelas Ariza, sapaan akrabnya, Jumat (10/9).
"Nanti ada tim inspektorat dan lain-lain yang akan mengecek. Menilai kembali faktanya di lapangan, situasi kondisinya, kemudian sanksi apa yang sesuai," imbuhnya.
Baca juga: Dua Petugas Dishub DKI Pelaku Pungli Seharusnya Dipecat
Sebelumnya, Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan menilai sanksi disiplin yang dijatuhkan terhadap dua petugas Dinas Perhubungan, yang melakukan pungutan liar terhadap sopir bus pemembawa rombongan vaksinasi, dirasa tidak cukup.
Adapun sanksi yang dijatuhkan terhadap kedua petugas Dinas Perhubungan, yakni penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun. Kemudian, pemotongan tunjangan kinerja daerah (TKD) sebesar 30% selama 9 bulan dan dipindahkan tempat bertugas yang tidak bersinggungan langsung dengan masyarakat.
Baca juga: Satu Jenazah Korban Kebakaran Lapas Tangerang Diserahkan ke Keluarga
Azas menilai sanksi tersebut tergolong ringan dibandingkan perbuatan yang telah dilakukan. Menurutnya, kedua petugas tersebut layak untuk dipecat. Selain itu, pihaknya juga meminta kepolisian untuk mengusut lebih lanjut tindak pemerasan oleh kedua petugas Dinas Perhubungan.
Sebelumnya, tim Fakta menerima laporan terkait pemerasan yang dilakukan petugas Dinas Perhubungan DKI terhadap sopir pembawa rombongan vaksinasi covid-19. Dalam perjalanan, dua petugas tersebut memberhentikan bus di depan ITC Cempaka Mas dan meminta uang sebesar Rp500 ribu.(OL-11)
Aksi pungli tersebut terjadi pada Kamis (24/7) sekitar pukul 03.00 WIB di kawasan Jalan MH Thamrin.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengevaluasi total proses rekrutmen Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang diduga sarat praktik pungutan liar (pungli).
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
Operasi ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas,
Yang perlu dilakukan dan direalisasikan ke depan adalah memungut PNBP untuk kapal-kapal izin daerah dgn besaran kapal 5GT sd 30GT yang melaut sampai dengan 12 mil.
Presiden Prabowo Subianto membubarkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang dibentuk pada era pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
Presiden Donald Trump mengatakan sangat kecil kemungkinan untuk memecat ketua The Fed Jerome Powell.
Menteri Kesehatan AS Robert F. Kennedy Jr. memecat 17 anggota Komite Penasihat Praktik Imunisasi (ACIP), dengan alasan konflik kepentingan.
PSI angkat suara mengenai 100 hari kinerja Pramono Anung dan Rano Karno. Job fair yang masih belum diketahui banyak orang maupun dirasakan manfaatnya
Nissan mencatat kerugian bersih sebesar 750 miliar yen (lebih dari Rp84 triliun) pada tahun fiskal 2024, yang berlangsung dari 1 April 2024-31 Maret 2025.
Presiden AS Donald Trump memecat penasihat keamanan nasional Mike Waltz usai insiden bocornya grup obrolan sensitif, lalu menominasikannya sebagai duta besar untuk PBB.
Mantan BPKAD Kabupaten Banggai Marsidin Ribangka mengadukan Bupati Banggai Amirudin Tamoreka kepada Presiden Prabowo
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved