Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
AKSI pungutan liar (pungli) yang dilakukan lima oknum petugas Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Barat terhadap sejumlah pedagang kaki lima (PKL) di wialayah Jakarta Barat diketahui terjadi pada 2018.
Menurut salah satu PKL di wilayah Kebon Jeruk yang enggan disebut namanya, para oknum nakal ini melancarkan aksi dengan modus pinjam uang. "Tapi uang yang dipinjam malah tidak dibayar. Begitu cara mereka," kata dia kepada Media Indonesia, Selasa (24/8).
Baca juga: Jakarta Terburuk Soal Tata Kota, DPRD DKI: Perbaiki Daerah Kumuh
Menurutnya, rata-rata oknum Satpol PP hanya meminta uang dan tak mengambil barang dagangan pedagang. Ia pun mengingat kejadian pungli tersebut terjadi sekitar tiga tahun silam, tepatnya pada 2018.
Kepala Satpol PP Jakarta Barat Tamo Sijabat membenarkan insiden tersebut. Ia menegaskan kasus pungli yang terjadi di wilayahnya beberapa tahun lalu sudah selesai dengan pemecatan. "Sudah ada yang saya pecat lima orang (anggota Satpol PP Jakarta Barat) karena pungli ke pedagang kaki lima karena ini menyangkut masyarakat kecil."
Pemecatan itu diakuinya jadi bukti bahwa pihaknya tak segan-segan untuk memutus hubungan kerja kepada anggota Satpol PP yang menyimpang. "Aparatur pemerintah seharusnya hadir di tengah masyarakat sebagai pelayan, bukan menekan dan merugikan warga saat pandemi Covid-19. Semua elemen masyarakat saat ini sedang kesulitan ekonomi."
Namun, Tamo justru enggan membeberkan di mana lokasi pungli yang menyasar PKL dan kenapa kasus tersebut baru disampaikan sekarang. "Kita hanya menegaskan kami akan tindak tegas petugas yang ketahuan pungli. Karena ini menyangkut masyarakat kecil," ujarnya.
Secara terpisah, Ketua Komisi A DPRD DKI Mujiono menyebut tindakan Kepala Satpol PP Jakarta Barat memecat anak buahnya yang terlibat pungli sudah tepat. Menurut dia, Satpol PP ialah perangkat Pemprov DKI Jakarta dan abdi negara. Intinya, kata Mujiono, jangan sampai karena nila setitik rusak susu sebelanga, pelanggaran justru mencoreng nama Satpol PP.
"Keinginan mereka, aspirasi mereka itu terpenuhi di APBD di 2021. Apa? Itu adalah makan minum untuk petugas jaga. Kebijakan ini bagian dari pencegahan kita untuk oknum Satpol PP supaya mereka tidak lapar dan tidak malak PKL," tandasnya. (J-2)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Aksi pungli tersebut terjadi pada Kamis (24/7) sekitar pukul 03.00 WIB di kawasan Jalan MH Thamrin.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengevaluasi total proses rekrutmen Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang diduga sarat praktik pungutan liar (pungli).
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
Operasi ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas,
Yang perlu dilakukan dan direalisasikan ke depan adalah memungut PNBP untuk kapal-kapal izin daerah dgn besaran kapal 5GT sd 30GT yang melaut sampai dengan 12 mil.
Presiden Prabowo Subianto membubarkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang dibentuk pada era pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved