Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyebut bahwa Pemerintah harus segera memperbaiki daerah kumuh yang ada di sekitar Ibu Kota.
Hal itu diungkapkan Prasetio saat menanggapi rilisan salah satu situs arsitek global, Rethinking the Future (RTF) yang menempatkan Jakarta sebagai salah satu daerah dengan tata kota terburuk.
RTF merilis daftar kota-kota yang memiliki tata kota 'cacat' karena alasan kontekstual. Jakarta ditempatkan di nomor satu dalam daftar tersebut.
"Makanya ya, sekarang satu kilometer dari Jakarta masih ada daerah kumuh itu kan harus diperbaiki. Gak jauh-jauh deh dari sini ke tanah tinggi," papar Prasetio, Selasa (24/8).
Ia pun meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk tak muluk-muluk terlebih dahulu terkait kebutuhan anggaran.
Baca juga : Jakarta Masuk 50 Kota Teraman Dunia, Ini Kata Anies
"Saya tekankan di sini apalagi sekarang kita kan ga ada uang. Uang kurang pendapatannya. Kalau kurang pendapatan gini bagaimana. Ya harus fokus. Makanya saya bilang Bappeda jangan menghayal sesuatu yang gak kita punya, kondisinya lagi begini," terangnya.
Sebelumnya, DKI Jakarta menduduki peringkat pertama sebagai kota dengan perencanaan kota terburuk.
RTF menyatakan bahwa Ibu Kota Indonesia sebagai ‘worst-designed place’ atau tempat dengan desain terburuk di bumi.
Pasalnya, Jakarta merupakan kota yang padat penduduk dengan udara dan airnya yang sangat tercemar. (OL-7)
Landasan hukum untuk menindak tegas fenomena ini sudah ada, yaitu Instruksi Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Ide pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke sistem tidak langsung melalui DPRD tidak serta merta menjamin pengurangan biaya politik
Kebijakan hanya akan berhasil jika diterjemahkan secara nyata di tingkat kota dan komunitas.
perempuan di Jakarta masih terjebak dalam ketidakpastian. Mulai dari pencarian kerja, dunia akademik, hingga kehidupan sehari-hari.
Menjadi bagian dari perjalanan panjang bangsa, BUMD ini menanamkan pondasi bagi masa depan kota dan warganya.
DINAS Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan Kirab Bendera Pusaka dalam rangka Upacara Pengibaran dan Penurunan Bendera Pusaka pada HUT ke-80 RI
Fitroh menyebut KPK menangkap pejabat badan usaha milik negara (BUMN), dalam OTT ini. Nama lengkapnya masih dirahasiakan, saat ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved