Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PROYEK sodetan Kali Ciliwung segera dikebut agar bisa selesai tahun depan. Proyek pengendalian banjir itu dimulai sejak 2013 pada era kepemimpinan Mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
Proyek sodetan ini memang sudah lama tertunda. Sodetan ini seharusnya selesai dalam waktu 2 tahun. Namun, hingga kepemimpinan Mantan Gubernur Djarot Syaiful Hidayat dan kini dilanjutkan oleh Anies Baswedan, proyek itu tidak kunjung selesai akibat konflik pembebasan lahan di Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.
Pengamat tata ruang Nirwono Joga mengatakan, proyek tersebut seharusnya bisa selesai tahun ini sebelum puncak musim hujan tiba guna mengendalikan banjir Ibu Kota. Percepatan bisa dilakukan oleh Pemprov DKI jika benar-benar fokus dan niat melakukan pengendalian banjir.
Baca juga : Tepis Pernyataan Biden, Pakar ITB Sebut Jakarta tidak Mungkin Tenggelam
"Seharusnya tahun ini bisa dipercepat dilaksanakan sebelum akhir tahun, sebelum puncak musim hujan dan tidak perlu menunggu tahun depan," kata pengamat tata kota Nirwono Joga saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (5/8).
Sodetan ini berfungsi untuk mengalirkan lebihan air dari Ciliwung ke Kanal Banjir Timur. Dengan sodetan ibu dapat mengurangi debit air Ciliwung agar tidak terlalu banyak yang meluap atau membanjiri permukiman di sekitar bantaran kali.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan pada Rabu (4/8) meninjau pembangunan sodetan dari Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur. Dalam tinjauannya itu, Luhut didampingi langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Proyek tersebut merupakan bagian dari rencana induk (master plan) pengendalian banjir Ibu Kota Jakarta sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat untuk mengendalikan banjir mulai dari hulu hingga di hilir.
Luhut pun menegaskan proyek itu harus selesai tahun depan.“Jadi sodetan itu tinggal 600 meter lagi kurangnya, kita targetkan dengan PUPR dan diharapkan selesai ditahun 2022 di kuartal ke-3, jadi lebih cepat dari target sebelumnya,” ujar Menko Luhut dalam keterangan resmi, Rabu (4/8). (OL-2)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Tuhiyat juga menjelaskan gambaran umum Stasiun Harmoni yang akan menjadi salah satu stasiun penting di jalur utara MRT Jakarta. Kelak, Stasiun Harmoni memiliki panjang 252 meter.
Rano menjelaskan bahwa Jakarta membutuhkan kebijakan yang mampu menyatukan aspek pencegahan, pemberantasan, penanganan, serta rehabilitasi.
Kendala utama berada pada pengadaan tanah, baik melalui pembelian maupun pembebasan lahan, yang kerap berbenturan dengan realitas sosial dan ekonomi kota padat.
Fokus penataan tidak hanya menyentuh aspek estetika visual, tetapi juga penguatan fungsi infrastruktur dasar.
Lebih lanjut Pramono merinci, jumlah anggaran Rp100 miliar bukan hanya dikeluarkan untuk pembongkaran tiang saja.
Hasil pemantauan ICW menunjukkan proyek bernilai triliunan rupiah ini sarat ketidaksesuaian dengan aturan dan berpotensi menimbulkan praktik korupsi.
KPK menduga dana yang disiapkan untuk menyuap mencapai Rp46 miliar
Tessa menerangkan dugaan korupsi tersebut diduga terjadi pada proyek-proyek di Divisi Engineering, Procurement and Construction (EPC) PT PP tahun 2022-2023.
Dugaan rasuah ini terjadi pada 2022 sampai dengan 2023. KPK menyebut kasusnya berkaitan dengan kerugian negara.
Proyek LRT Jakarta Fase 1B dikerjakan dari dua sisi yakni dari zona Velodrome-Pramuka dan zona Manggarai-Pramuka.
Pemberlakuan rekayasa lalu lintas di sejumlah jalan termasuk Jalan MH Thamrin mulai 21 September 2024 hingga 28 Februari 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved