Langgar PPKM Darurat, Tiga Kafe di Kembangan Ditutup Sementara

Pemprov Kejar Target RTH 30 Persen pada 2045

Ia mengakui capaian tersebut masih jauh dari ketentuan ideal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan porsi RTH Jakarta dapat mencapai 30% pada 2045.

Realisasi BPHTB 2025 Baru 57,98 Persen, Pemprov DKI : Pasar Properti Lesu

Bapenda telah menelusuri faktor penyebab anjloknya penerimaan BPHTB.

Subsidi Transportasi Umum Dipangkas di Tengah Antusiasme Warga Jakarta

Dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Jakarta Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026, anggaran subsidi untuk Transjakarta ditetapkan Rp3,75 triliun.

DPRD DKI Usul Bansos Keluarga Pelaku Tawuran Dicabut

Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.

MRT Jakarta Targetkan Layani 50 Juta Penumpang Sepanjang 2026

Tuhiyat juga menjelaskan gambaran umum Stasiun Harmoni yang akan menjadi salah satu stasiun penting di jalur utara MRT Jakarta. Kelak, Stasiun Harmoni memiliki panjang 252 meter.

Raperda P4GN Jakarta: Integrasi Pencegahan dan Rehabilitasi Narkotika di Ibu Kota

Rano menjelaskan bahwa Jakarta membutuhkan kebijakan yang mampu menyatukan aspek pencegahan, pemberantasan, penanganan, serta rehabilitasi.

Penyelesaian HAM Berat Jangan Sekadar Seremonial

Penyelesaian harus dilakukan secara konkret melalui proses hukum terhadap pelaku serta pemulihan korban dan penyintas secara menyeluruh

Menko AHY: Penanganan ODOL Langkah Nyata Lindungi Pengguna Jalan

Penindakan terhadap kendaraan over dimension over loading (ODOL) menjadi langkah krusial agar tidak ada lagi nyawa melayang akibat pelanggaran dimensi dan muatan berlebih.

Chelsea Didakwa FA atas 74 Dugaan Pelanggaran Finansial Era Abramovich

Chelsea diminta memberikan tanggapan resmi paling lambat 19 September.

Terjadi 3.572 Pelanggaran di Hari Pertama Operasi Patuh Jaya 2025

Penegakan hukum secara manual juga dilakukan pada ruas-ruas jalan yang tidak ter-cover kamera ETLE dengan metode hunting system.

Pakar Hukum Tata Negara UGM Yakin Gibran Bisa Dimakzulkan dari Sisi Hukum

PAKAR hukum tata negara UGM Zainal Arifin Mochtar alias Uceng meyakini bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat di-impeach atau dimakzulkan dari sisi hukum.

Timwas Haji DPR Temukan Pelanggaran Transportasi Jemaah di Mekah

Menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji, pengawasan dari Tim Pengawas Haji (Timwas) DPR RI menemukan adanya ketidaksesuaian dalam penyediaan layanan transportasi jemaah ke Arafah

Nasib Guru Non-ASN dan Upah Minimum Provinsi

Konstitusionalitas Pilkada Langsung

Pancasila sebagai Alternatif Politik HAM Global

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia