Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
WALI KOTA Depok Mohammad Idris mecopot Suganda dari jabatannya sebagai Lurah Pancoran Mas Kota Depok. Ini akibat perbuatannya yang dinilai melanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Selain dicopot, pangkat Suganda pun diturunkan dari golongan IV menjadi pelaksana atau staf. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok Supian Suri mengatakan terhitung Jumat 9 Juli 2021, Suganda diberhentikan dari jabatannya sebagai Lurah Pancoran Mas.
Untuk mengisi kekosongan atau kevakuman kepemimpinan, kata Supian, Wali Kota mengangkat Sekretaris Lurah Pancoran Mas, Saeful Hidayat, sebagai Pelaksana Tugas Lurah atau Plt. " Terhitung dari 9 Juli 2021, Suganda bukan lagi Lurah Pancoran Mas. Beliau (Suganda) telah dipecat," kata Supian dihubungi Sabtu (10/7).
Pemecatan Suganda dari jabatan sebagai Lurah, tutur Supian, ditetapkan melalui Surat Nomor: 824.4/3685/BKPSDM/2021 tanggal 9 Juli 2021. "Wali Kota selaku pimpinan langsung mengambil langkah tegas yaitu mencopotnya sebagai Lurah Pancoran Mas dan mengembalikannya sebagai staf atau pelaksana BKPSDM," tegas Supian.
Dia memaparkan, pencopotan itu buah dari pelanggaran Suganda terhadap PPKM Darurat, Sabtu (3/7)yang menggelar pernikahan putrinya dengan mengundang banyak tamu dan menghadirkan hiburan dangdutan. Karena itu, lanjut Supian, guna mempermudah pemeriksaan yang dilakukan oleh Polres Metropolitan Kota Depok, posisi Lurah dilepas. "Ini sebagai tindakan pendisplinan," imbuh Supian.
Sebelumnya, Polres Metropolitan Kota Depok telah menetapkan Lurah Suganda sebagai tersangka, meskipun Lurah Suganda tidak ditahan. "Suganda tidak kami tahan karena ancaman perkaranya di bawah 5 tahun," ungkap Kapolres Metropolitan Kota Depok Imran Edwin Siregar. Lurah Suganda diancam dengan Pasal 14 UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. (OL-14)
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan tidak ada kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk tahun 2026
SEBANYAK 60 Posko Piket Lebaran 2026 yang tersebar di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Posko itu bisa dijadikan tempat beristirahat, minum atau menggunakan toilet selama mudik lebaran 2026.
Tim yang telah dibentuk sejak 11 November 2025 ini dijadwalkan bertugas hingga 13 Januari 2026
Asep menekankan bahwa pencapaian target PAD tidak bisa dilakukan oleh Bapenda sendirian.
Langkah strategis ini bertujuan meminimalkan konflik agraria serta mencegah eskalasi bencana lingkungan di wilayah Jawa Barat.
Dedi menyatakan bahwa inventarisasi dan penetapan batas sempadan oleh Kementerian PU akan menjadi "senjata" bagi pemerintah daerah untuk melakukan penegakan hukum secara tegas.
Mereka memiliki komitmen bersama dalam mendorong transformasi ekonomi daerah yang berbasis tata kelola yang baik dan prinsip keberlanjutan.
Melalui aplikasi Sapawarga, masyarakat dapat mengetahui informasi terkini perihal mudik di Jabar hingga jalur mudik yang aman
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi beri pengecualian larangan motor bagi siswa di pelosok. Aturan resmi berlaku tahun ajaran 2026/2027 dengan syarat ketat. Cek rinciannya.
Apabila surat tersebut tidak ditanggapi dalam 21 hari kerja, maka pihaknya akan melanjutkan upaya hukum melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan skema kompensasi bagi pengemudi angkutan lokal sebagai langkah untuk mengurangi potensi kemacetan selama arus mudik
Seorang ibu di Subang, Jawa Barat kini harus berhadapan dengan hukum setelah menghabisi nyawa anak kandungnya sendiri yang masih berusia enam tahun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved