Headline

Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.

Fokus

Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.

Bike To Work dan Koalisi Tawarkan Ini Untuk Dishub DKI

Putri Anisa Yuliani
13/6/2021 18:46
Bike To Work dan Koalisi Tawarkan Ini Untuk Dishub DKI
Sejumlah pesepada turut hadir saat pencopotan rambu bertuliskan "Kecuali Road Bike" di JLNT Kasablanka, Jakarta, Minggu (13/6).(MI/ANDRI WIDIYANTO)

BIKE To Work (B2W) Indonesia, Road Safety Association Indonesia, Koalisi Pejalan Kaki, dan Komite Penghapusan Bahan Bakar Bertimbal (KPBB) berkoalisi memprotes hadirnya pemberian jalur khusus Road Bike di Jalan Layang Non Tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang setiap Sabtu-Minggu pukul 05.00-08.00.

Rencana demo untuk menentang kebijakan itu telah dialihkan lewat diskusi dengan Dinas Perhubungan DKI.

Dari diskusi yang berlangsung pagi ini di Jakarta, Ketua Tim Advokasi B2W Fahmi Saimima mengatakan pihaknya memberikan beberapa pilihan kepada Dishub DKI untuk mencegah kembali terulangnya kebijakan yang diskriminatif.

Salah satunya adalah diskresi dengan mengubah Pergub No 12 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD).

Ia ingin agar pelaksanaan HBKB bisa lebih luas dengan membuka ruang publik sekaligus meningkatkan kualitas udara.

"CFD kira beri terobosan. Kita beri catatan khusus yang tadi disepakati pertama CFD tersebut akan zonasi, untuk 'public space' umum yakni sepeda umum lambat, yang lari, jalan kaki segala macem. Itu di zona tengah Sudirman-Thmarin," kata Fahmi saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (13/6).

"Untuk zona khusus sepeda balap atau yang olahraga kecepatan tinggi bisa memakai JLNT untuk kembali lagi tidak apa-apa. CFD bisa dijadikan solusi bersama," ujarnya.

Berkaitan dengan Jakarta yang sedang dalam masa pandemi, ia juga mengingatkan agar Pemprov DKI agar melaksanakan HBKB tetap dalam protokol kesehatan.

"Pemberian jarak diatur dan harus diingat tidak boleh ada orang berdagang. Itu yang membuat kerumunan," jelasnya.

Solusi kedua ialah memberlakukan sebuah kebijakan internasional tentang 'slow traffic zone' yakni mengurangi kecepan di jalur campuran hanya 25-30 km/jam di kawasan-kawasan tertentu. Fahmi memaparkan, ini keputusan yang tidak berpihak pada road bike.

Ia juga menyebutkan ini usulan dari berbagai pihak termasuk pengendara bermotor. Menurut dia, usulan inilah yang tidak didengar oleh Dishub DKI.

"Kan ini dilatarbelakangi Dishub waktu merumuskan uji coba Road Bike diskusi hanya dengan ISSI dan Road Bike," ungkapnya.

Ia menambahkan kebijakan ini akan dirumuskan lebih matang dan mendengarkan pendapat seluruh pihak.

Dikusi lanjutan akan dilakukan kembali pada Senin (14/6) dan Rabu (16/6) pekan depan. (Put/OL-09)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Deri Dahuri
Berita Lainnya