Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo meminta kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menggencarkan pemberantasan aksi premanisme dan pungutan liar. Hal itu diinstruksikan oleh Jokowi, sapaan akrab Presiden, setelah mendengar keluh kesah pengemudi truk barang saat meninjau vaksinasi di Pelabuhan Tanjung Priok, Kamis (10/6) kemarin.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pun mengapresiasi arahan presiden tersebut. Menurut dia, aksi premanisme serta pungli di institusi manapun tidak dapat dibenarkan.
"Saya setuju dengan Pak Jokowi, tidak dibenarkan pungli di mana pun tidak hanya di Tanjung Priok, di pelabuhan atau di mana pun," kata pria yang akrab disapa Ariza itu di Jakarta, Jumat (11/6).
Baca juga: Lagi, 42 Pemalak Sopir di Priok Ditangkap
Ia juga meminta aparat di Jakarta dapat bekerja melayani masyarakat dengan berintegritas. Dengan demikian, ASN di Jakarta dapat menjadi contoh tauladan bagi institusi lain serta bagi masyarakat.
"Kami minta masyarakat semua melaporkan di mana saja apabila ditemukan pungutan liar segera laporkan kepada kami. Nanti kami akan tindak lanjut dengan aturan yang ada," tegasnya.
Di sisi lain, koordinasi antara Pemprov DKI Jakarta dengan kepolisian terkait pengamanan Ibu Kota termasuk soal pemberantasan premanisme dan pungli. (OL-4)
ENAM orang diduga melakukan pungutan liar atau pungli ditangkap polisi akibat menutup pintu exit Tol Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Mereka merupakan juru parkir.
Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho mengakui masih adanya praktik pungli dalam layanan lalu lintas dan menegaskan sanksi tegas bagi pelanggar.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jawa Tengah memerintahkan sekolah untuk mengembalikan uang yang sudah ditarik dari orangtua siswa serta dilarang mengulangi perbuatan tersebut.
Di Indonesia, premanisme dan birokrasi di tingkat daerah kerap menambah biaya tersembunyi.
KPK menyarankan sistem digital untuk menutup celah pungli. Model ini sudah dilakukan oleh banyak instansi.
Pemprov menegaskan tak boleh ada pungli menyusul laporan pungutan liar terhadap kegiatan fotografi di Tebet Eco Park yang dilakukan oleh pihak yang mengatasnamakan komunitas fotografi.
Namun, Listyo enggan menanggapi lebih jauh soal pembubaran satgas yang dibentuk Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu. Dia meyebut Polri kini fokus pada fungsi pencegahan.
Polri akan fokus pada aspek pencegahan usai satgas tersebut dibubarkan.
Satgas Saber Pungli yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, resmi dibubarkan.
Presiden Prabowo Subianto membubarkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang dibentuk pada era pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
Satgas Saber Pungli bisa membantu Pemkab Purwakarta untuk memberantas pungutan liar yang kerap terjadi di wilayah ini.
KPK menyerahkan temuan pungli yang mencapai Rp18,25 miliar di Raja Ampat ke Saber Pungli
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved