Kamis 10 Juni 2021, 14:20 WIB

Rizieq sempat Dialog dengan Wiranto, Budi Gunawan, Tito Karnavian

Yakub Pryatama Wijayaatmaja | Megapolitan
Rizieq sempat Dialog dengan Wiranto, Budi Gunawan, Tito Karnavian

Antara/Rivan Awal Lingga.
Terdakwa Rizieq Shihab memasuki gedung Bareskrim Polri usai menjalani sidang tuntutan di Jakarta, Kamis (3/6).

 

EKS Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab mengaku telah membuka ruang dialog dan rekonsiliasi dengan pemerintah Indonesia saat masih berada di Arab Saudi. Hal itu disampaikan Rizieq saat dirinya membacakan pledoi atau nota pembelaan atas tuntutan perkara hasil swab test palsu dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (10/6).

Rizieq menjelaskan kejadian itu bermula saat dirinya berada di Kota Mekkah sekira Mei 2017. Ia mengaku sempat dihubungi Jenderal (Purn) Wiranto saat menjabat sebagai Menko Polhukam. Komunikasi antara dirinya dan Wiranto itu kata Rizieq untuk membuka kesepakatan dialog dan rekonsiliasi.

"Saya ditelepon Menko Polhukam RI Jenderal TNI (Pur) Wiranto dan beliau mengajak saya untuk membangun kesepakatan agar tetap membuka pintu dialog dan rekonsiliasi," ucapnya. "Kami sambut baik imbauan beliau tersebut, karena sejak semula justru itu yang kami harapkan," tambahnya.

Satu bulan kemudian, Rizieq mengaku berjumpa dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan di hotel di Jeddah. Rizieq menjelaskan kalau dari pertemuan dirinya dengan Budi Gunawan telah memberikan suatu hasil yang juga sudah ditandangani Ma'aruf Amin yang kala itu masih menjabat sebagai Ketua Umum MUI.

"Hasil pertemuan tersebut sangat bagus. Kami buat kesepakatan tertulis hitam di atas putih yang ditandatangani oleh saya dan Komandan Operasional BIN Mayjen TNI (Pur) Agus Soeharto di hadapan Kepala BIN dan timnya, yang kemudian surat tersebut dibawa ke Jakarta dan dipersaksikan serta ditandatangani juga oleh Ketua Umum MUI Pusat KH Ma’ruf Amin yang kini menjadi Wakil Presiden RI," ujarnya.

Dia menyebut, salah satu isi kesepakatan itu ialah menghentikan segala kasus yang menjerat dirinya saat itu dan sepakat untuk mendukung pemerintahan Joko Widodo selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. "Di antara isi kesepakatan tersebut ialah stop semua kasus hukum saya dan kawan-kawan, sehingga tidak ada lagi fitnah kriminalisasi dan sepakat mengedepankan dialog daripada pengerahan massa, serta siap mendukung semua kebijakan pemerintahan Jokowi selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam dan konstitusi negara Indonesia," paparnya.

Bahkan, Rizieq mengaku bertemu juga dengan Jenderal (Purn) Tito Karnavian yang kala itu masih menjabat sebagai Kapolri. Rizieq mengatakan dirinya bertemu sebanyak dua kali, yaitu pada 2018 dan 2019, di hotel bintang lima dekat Masjidil Haram.

Hasil dari pertemuan itu, Rizieq Shihab sepakat dan menekankan tiga hal, antara lain, menghentikan penodaan agama, stop kebangkitan PKI, dan menghentikan penjualan aset negara kepada asing dan aseng. Rizieq juga sepakat tidak akan terlibat politik praktis asal terpenuhi tiga syarat.

 

Namun, Rizieq menyebut bahwa kesekapatan itu kandas, karena ada operasi intelijen hitam berskala besar yang berhasil memengaruhi pemerintah Arab Saudi. Hal itulah yang mengakibatkan Rizieq dicekal di Arab Saudi dan menyebut ada pihak yang telah bersepakat dengannya itu berkhianat. (OL-14)

Baca Juga

Antara

7.614 Sekolah di Jakarta Sudah Gelar PTM Terbatas

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Kamis 28 Oktober 2021, 18:37 WIB
Dengan diterapkannya kebijakan PPKM level 2 di wilayah DKI Jakarta, durasi jam belajar siswa di sekolah selama PTM terbatas pun...
Antara

Harga PCR Turun, Wagub DKI: Warga Kian Mudah Bisa Tes PCR

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Kamis 28 Oktober 2021, 17:51 WIB
Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan bahwa harga tes PCR di Ibu Kota bakal segera turun. Adapun penurunan tersebut...
Antara

Soal Ganti Rugi Rusunami Petamburan, DKI Klaim Ikuti Putusan Pengadilan 

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Kamis 28 Oktober 2021, 15:52 WIB
Diketahui, sejumlah warga yang tinggal di Rusunami Petamburan mengadukan Pemprov DKI ke Ombudsman, agar memberikan ganti rugi terkait...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Menghadang Ganasnya Raksa

Indonesia masih menjadi sasaran empuk perdagangan ilegal merkuri, terutama dari Tiongkok dan Taiwan. Jangan sampai peristiwa Minamata pada 1956 di Jepang terjadi di sini.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya