Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo meninjau progres pembangunan Lintas Rel Terpadu (LRT) Jabodebek. Tidak hanya meninjau lokasi stasiun, Presiden turut menjajalnya dari Stasiun Harjamukti Cibubur ke Stasiun Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Kepala Negara terkesan dengan performa kereta ringan itu.
"Tadi kita mencoba. Tadi keretanya halus, nyaman, kecepatannya juga baik. Dapat dikatakan tanpa suara, nyaman sekali," tutur Jokowi di Stasiun LRT TMII, Jakarta, Rabu (9/6).
Kereta ringan yang akan menghubungkan Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi itu ditargetkan rampung pertengahan tahun depan.
Baca juga: Jokowi Minta LRT Jabodebek Bisa Beroperasi Juni 2022
Presiden menyampaikan progres pembangunan LRT Jabodebek itu sudah mencapai 84,7%. Uji coba dijadwalkan pada April 2022 dan operasional resmi pada Juni 2022.
"Kenapa LRT ini kita bangun? Kita ingin membangun transprotasi massal yang terintegrasi. MRT, LRT, kereta bandara, bus Transjakarta semuanya terintegrasi sehingga terjadi efisiensi dalam orang bepergian dari satu titik ke titik yang lain dan kita harapkan setelah ini selesai kita akan masuk kepada titik-titik yang lain," imbuhnya.
Presiden juga menyampaikan LRT yang 100% dibangun perusahaan dalam negeri itu oleh PT Industri Kereta Api (PT Inka) dan PT Adhi Karya semua konstruksinya dikerjakan di Indonesia.
Jokowi menyatakan model pembangunan seperti itu bisa menjadi modal penting untuk kemajuan industri perkeretaaapian. Presiden menginginkan agar perusahaan dalam negeri juga bisa membangun LRT di negara-negara lain.
"Pengalaman membangun keretanya oleh PT Inka ini akan menjadi fondasi apabila kita membangun LRT, membangun kereta untuk negara-negara lain. Sekarang kan kita sudah ekspor kereta ke Bangladesh dan Filipina. Kita harapkan LRT juga akan seperti itu," tegas Jokowi. (OL-1)
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Jokowi menegaskan komitmennya untuk aktif membesarkan PSI sebagai partai yang solid dan berjangkauan luas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved