Headline

Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.

Fokus

Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.

Polisi Ingatkan Pesepeda Road Bike tidak Arogan di Jalan

Rahmatul Fajri
31/5/2021 14:46
Polisi Ingatkan Pesepeda Road Bike tidak Arogan di Jalan
Sejumlah pengguna road bike melintas di JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang, Jakarta.(MI/Andri Widiyanto)

POLDA Metro Jaya (PMJ) meminta para pesepeda road bike tidak arogan di jalan raya. Apalagi, sampai menguasai jalan untuk kepentingan kelompok sendiri.

Kepolisian mengimbau pesepeda juga harus saling menghormati dengan pemakai jalan lainnya. "Hormati sesama pemakai jalan. Patuhi UU Lalu Lintas. Jangan arogan menguasai seluruh lajur. Beri kesempatan kepada kendaraan bermotor untuk bisa menyalip dari kanan," ujar Direktur Lalu Lintas PMJ Komisaris Besar Sambodo Purnomo, Senin (31/5).

Pihaknya tengah mengkaji kesiapan lajur khusus sepeda road bike. Apabila jalur tersebut sudah beroperasi, pihaknya siap meminta pesepeda roadbike untuk mematuhi aturan tersebut. Polda Metro juga langsung menindak tegas pesepeda road bike yang nekat keluar lajur.

Baca juga: Kadishub DKI Tegaskan Pesepada Harus Pakai Jalur Paling Kiri

Kendati demikian, pihaknya masih membahas sanksi tilang terhadap pesepeda yang melanggar aturan lalu lintas. Penerapan Pasal 299 dalam UU LAJ tentang penerapan hukum untuk pesepeda, tengah dibahas bersama dengan kejaksaan, pengadilan dan instansi terkait.

Adapun Pasal 299 menyatakan, "Setiap orang yang mengendarai kendaraan tidak bermotor yang dengan sengaja berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik, menarik benda-benda yang dapat membahayakan pengguna jalan lain, dan/atau menggunakan jalur jalan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a, huruf b, atau huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp100 ribu."

Baca juga: Ganjar Puji Lintasan Road Bike JLNT Ala Anies

"Tentu harus koordinasi dengan bidkum dengan Korlantas Polri. Kita akan undang rapat untuk tentukan bagaimana pelaksanaan di lapangan, dalam hal penegakan hukum terhadap Pasal 299 UU LAJ," ungkap Sambodo.

Penegakan hukum akan dilakukan, jika upaya preventif tidak efektif. Namun, Sambodo mengatakan bahwa wacana penegakan hukum bagi kendaraan bukan motor merupakan hal yang baru di Indonesia.

"Bagaimana proses hukumnya? Tentu ini harus kita bicarakan juga dengan (CJS) Criminal Justice System. Kita bicara juga nanti dengan pengadilan, kejaksaan dan akan undang ahli hukum pidana," jelasnya.(OL-11)
 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya