PSI: Pemberlakuan SIKM Terlalu Mepet, Nihil Sosialisasi

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta secara resmi mengeluarkan aturan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) yang berlaku mulai 6-17 Mei 2021. Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyayangkan aturan tersebut diterbitkan dua hari sebelum berlaku tanpa adanya sosialisasi yang memadai.

“Waktu sosialisasi yang singkat hanya akan menyulitkan petugas di lapangan yang terpaksa menghadapi amukan warga yang tidak tahu aturan baru ini,” ujar anggota Komisi A dari Fraksi PSI August Hamonangan dalam keterangan resminya, Jumat (7/5).

Belum lagi pengurusan surat tersebut membutuhkan sejumlah surat keterangan dari sejumlah pihak. Dapat dibayangkan saat ini RT/RW, puskesmas dan kantor kewalahan karena dikejar-kejar membuat surat keterangan untuk pengurusan SIKM.

“Masih banyak yang bingung, SIKM itu hanya untuk arus balik saat mau masuk ke Jakarta, atau sedari awal keluar Jakarta sudah pegang SIKM, ini yang harus dijelaskan ke masyarakat,” jelasnya.

Baca juga: DPRD Minta Pemprov DKI Kampanye Kekinian untuk Halau Pemudik

Menurutnya Pemprov DKI harus berupaya melakukan sosialisasi yang masif kepada warga, melibatkan semua pihak mulai RT/RW, puskesmas yang mengeluarkan surat keterangan sehat, kantor hingga Satgas Covid setempat.

Yang tidak kalah penting, lanjut August, situs pendaftaran SIKM yakni JAKEVO harus ditingkatkan kapasitasnya agar bisa dipastikan tidak terganggu pada saat diakses bersamaan.

“Jangan sampai situs tidak bisa diakses karena kelebihan beban, dan ini menjadi alasan warga untuk tidak mengurus SIKM,” tambahnya.

Apalagi terdapat batas maksimal SIKM keluar adalah 2 hari, jangan sampai karena ketidakmampuan teknologi, maka pengeluaran SIKM menjadi molor.

“Permasalahan teknis seharusnya tidak lagi menjadi kendala terlebih Jakarta memiliki anggaran teknologi informasi yang besar,” imbuh August. (OL-4)