Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
ANGGOTA Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zulkifli mendorong agar pemerintah termasuk Pemprov DKI Jakarta menggunakan strategi yang lebih modern dan kekinian untuk mencegah warga mudik.
Ia mencontohkan kampanye dengan jargon atau slogan yang kekinian dapat digunakan guna lebih menyadarkan masyarakat akan potensi penularan covid-19 karena mudik serta menyadarkan bahwa silaturahmi tetap dapat terjalin meski dengan jarak jauh.
Dalam kampanye ini, figur berpengaruh atau influencer juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan kampanye tersebut. Di masa kini, masyarakat seringkali lebih dapat dipengaruhi oleh mereka ketimbang oleh pemerintah.
"Zaman medsos seperti ini para influencer muda mesti ikut bertanggung-jawab menyelamatkan negara kita dari covid-19. Misalnya dengan membalik pendapat bahwa 'mudik itu harus' menjadi 'Gak Mudik, Tetep Asyik' atau 'No Mudik, No Cry' atau 'Mudik?! Tinggal Click!'. Pokoknya hal-hal yang sekiranya bisa silaturahim itu tidak harus ketemu fisik," kata Taufik, Jumat (7/5).
Menurutnya, bersilaturahmi menggunakan teknologi informasi yang saat ini sudah sangat berkembang juga harus terus digaungkan. Hal-hal inilah yang membutuhkan kerja sama dengan tokoh berpengaruh muda yang terkenal di masyarakat.
"Itu salah satu alternatifnya. Walaupun cuma 'salah satu' tapi saya kira akan cukup efektif mengubah mindset masyarakat tentang mudik dan membantu mengurangi penyebaran virus Covid-19. Paling tidak, di kalangan para generasi muda kita. Yang prosentasenya makin lama makin besar," jelasnya.
Baca juga: Soal Tempat Wisata, DPRD DKI Usul Buka yang Outdoor
Kedua adalah mengubah paradigma tentang 'mudik'. Di masyarakat Indonesia terutama Jakarta, mudik sudah sangat mendarah daging. Karena mindset ini sudah melekat erat di kalangan masyarakat perlu upaya ekstra keras untuk mengubahnya.
Ulama juga dapat berperan dalam mengubah paradigma ini dengan memaparkan hukum silaturahmi di saat wabah yang dulu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW.
"Sepengetahuan saya yang wajib itu silaturahminya, bukan mudik nya. Kalaupun silaturahim harus dengan mudik, waktunya juga tidak harus di hari Lebaran. Ini demi kemashalatan yang lebih besar yaitu: menghindari masyarakat binasa karena covid-19," ujar anggota Fraksi PKS itu.(OL-5)
KALANGAN aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Cianjur, Jawa Barat, dilarang menggunakan fasilitas kendaraan dinas untuk keperluan mudik pada Idulfitri 1443 Hijriyah.
Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun mengaku, saat ini harga Tanda Buah Segar (TBS) milik petani sawit sudah anjlok ke Rp1000 akibat kebijakan larangan ekspor.
Budi menginstruksikan jajarannya untuk berkoordinasi dengan kepolisian untuk melakukan pengawasan terhadap operasi angkutan bus maupun travel gelap.
Meski pemerintah sudah mengizinkan diharapkan masyarakat tidak terlalu bereforia mengingat pandemi ini belum usai.
MENKO Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) mengatakan bahwa kenaikan kasus covid-19 yang terjadi pasca libur Idul Fitri 2021 merupakan kesalahan bersama.
Polri gelar Operasi Ketupat sebagai langkah pendukung penerapan kebijakan pemerintah, utamanya terkait peniadaan mudik Idul Fitri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved