Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menuding kerumunan pembeli di Pasar Tanah Abang, yang terjadi pada Sabtu (1/5) dan Minggu (2/5) adalah bentuk kelalaian Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakara.
Gilbert menyayangkan tidak adanya antisipasi dari Pemprov. Padahal, saat ini, merupakan momen menjelang Lebaran dan THR masyarakat juga sudah cair. Hal itu disebut sebagai hal yang mendorong warga berbondong-bondong ke pasar dan pusat perbelanjaan.
"Ya bukan kecolongan, tapi kelalaian. Harusnya, beberapa hari yang lalu, sudah bisa diperkirakan karena makin dekat Idul Fitri," kata Gilbert, Senin (3/5).
Baca juga: Jam Operasional Stasiun Tanah Abang Dibatasi, Ini Penyesuaiannya
Apalagi, sebelumnya, sudah ada klaster perkantoran yang sempat menlonjak tajam di Jakarta.
Gilbert menilai kaum terdidik saja bisa abai terhadap protokol kesehatan apalagi dengan warga umum yang melakukan mobilitas di lapangan.
"Seharusnya sewaktu klaster perkantoran naik sudah harus diantisipasi bahwa kalau kalangan terdidik saja mulai abai, apalagi yang umum," jelasnya.
Terlebih, Pasar Tanah Abang memang menjadi langganan warga Jakarta untuk memburu sejumlah kebutuhan jelang Lebaran. Sehingga potensi adanya kerumunan pasti terjadi.
Hal itu diperparah dengan tidak dilaksanakannya pembatasan parkir 50% yang menyebabkan membludaknya pengunjung yang datang dengan menggunakan kendaraan pribadi.
"Berjubelnya juga sejak awal sudah terlihat bahwa parkiran tidak sesuai protokol diisi 50% dan pengunjung penuh karena tidak diawasi. Seharusnya sudah ditutup pintu masuk dan parkiran. Tetapi karena kesannya pengarahan dan pengawasan dari Pemprov tidak ada, hal itu terjadi," pungkasnya. (OL-1)
Sehingga dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan kualitas hidup masyarakat DKI Jakarta.
Ia menilai, peran DPRD terkait fungsi pengawasan kepada jajaran eksekutif kurang efektif. Pasalnya, saat ini penilaian hanya tertumpu pada penyerapan anggaran.
Kepala Dinas PUPR OKU Nopriansyah menawarkan sembilan proyek kepada Fauzi dan Ahmad Sugeng Santoso. Proyek tersebut mencakup komitmen fee 22%.
Anggota DPRD dari PDIP juga harus bisa melakukan advokasi pada kepentingan-kepentingan rakyat.
Tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP tidak memiliki asas kebermanfaatan dan hanya membuat gaduh.
Kejadian pemadaman listrik itu bertepatan dengan Penampahan Hari Raya Kuningan, ketika umat Hindu di Bali harus menyelesaikan perlengkapan persembahyangan di keesokan harinya.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Pemprov DKI Jakarta, Gubernur Pramono Anung tengah melakukan program pemutihan ijazah untuk siswa sekolah swasta yang ijazahnya ditahan karena tunggakan biaya sekolah.
Bank DKI resmi membagikan dividen senilai Rp249,31 miliar atau dengan dividen payout ratio 32% dari laba bersih tahun buku 2024 sebesar Rp779,10 miliar.
Dampak negatif itu mulai dari kemacetan parah, polusi udara, hingga kecelakaan lalu lintas,
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Dengan adanya program ini, diharapkan anak-anak penerima KJP bisa mendapatkan hiburan dan lebih gembira dengan berwisata di Ancol.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved