Headline

Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.

Fokus

Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.

DPRD Tuding Kerumunan Tanah Abang karena Kelalaian Pemprov DKI

Hilda Julaika
03/5/2021 11:11
DPRD Tuding Kerumunan Tanah Abang karena Kelalaian Pemprov DKI
Warga memadati kawasan Sky Bridge Pasar Tanah Abang, Jakarta, Minggu (2/5).( MI/ANDRI WIDIYANTO)

ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menuding kerumunan pembeli di Pasar Tanah Abang, yang terjadi pada Sabtu (1/5) dan Minggu (2/5) adalah bentuk kelalaian Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakara.

Gilbert menyayangkan tidak adanya antisipasi dari Pemprov. Padahal, saat ini, merupakan momen menjelang Lebaran dan THR masyarakat juga sudah cair. Hal itu disebut sebagai hal yang mendorong warga berbondong-bondong ke pasar dan pusat perbelanjaan.

"Ya bukan kecolongan, tapi kelalaian. Harusnya, beberapa hari yang lalu, sudah bisa diperkirakan karena makin dekat Idul Fitri," kata Gilbert, Senin (3/5).

Baca juga: Jam Operasional Stasiun Tanah Abang Dibatasi, Ini Penyesuaiannya

Apalagi, sebelumnya, sudah ada klaster perkantoran yang sempat menlonjak tajam di Jakarta.

Gilbert menilai kaum terdidik saja bisa abai terhadap protokol kesehatan apalagi dengan warga umum yang melakukan mobilitas di lapangan.

"Seharusnya sewaktu klaster perkantoran naik sudah harus diantisipasi bahwa kalau kalangan terdidik saja mulai abai, apalagi yang umum," jelasnya.

Terlebih, Pasar Tanah Abang memang menjadi langganan warga Jakarta untuk memburu sejumlah kebutuhan jelang Lebaran. Sehingga potensi adanya kerumunan pasti terjadi.

Hal itu diperparah dengan tidak dilaksanakannya pembatasan parkir 50% yang menyebabkan membludaknya pengunjung yang datang dengan menggunakan kendaraan pribadi.

"Berjubelnya juga sejak awal sudah terlihat bahwa parkiran tidak sesuai protokol diisi 50% dan pengunjung penuh karena tidak diawasi. Seharusnya sudah ditutup pintu masuk dan parkiran. Tetapi karena kesannya pengarahan dan pengawasan dari Pemprov tidak ada, hal itu terjadi," pungkasnya. (OL-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya