Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menuding kerumunan pembeli di Pasar Tanah Abang, yang terjadi pada Sabtu (1/5) dan Minggu (2/5) adalah bentuk kelalaian Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakara.
Gilbert menyayangkan tidak adanya antisipasi dari Pemprov. Padahal, saat ini, merupakan momen menjelang Lebaran dan THR masyarakat juga sudah cair. Hal itu disebut sebagai hal yang mendorong warga berbondong-bondong ke pasar dan pusat perbelanjaan.
"Ya bukan kecolongan, tapi kelalaian. Harusnya, beberapa hari yang lalu, sudah bisa diperkirakan karena makin dekat Idul Fitri," kata Gilbert, Senin (3/5).
Baca juga: Jam Operasional Stasiun Tanah Abang Dibatasi, Ini Penyesuaiannya
Apalagi, sebelumnya, sudah ada klaster perkantoran yang sempat menlonjak tajam di Jakarta.
Gilbert menilai kaum terdidik saja bisa abai terhadap protokol kesehatan apalagi dengan warga umum yang melakukan mobilitas di lapangan.
"Seharusnya sewaktu klaster perkantoran naik sudah harus diantisipasi bahwa kalau kalangan terdidik saja mulai abai, apalagi yang umum," jelasnya.
Terlebih, Pasar Tanah Abang memang menjadi langganan warga Jakarta untuk memburu sejumlah kebutuhan jelang Lebaran. Sehingga potensi adanya kerumunan pasti terjadi.
Hal itu diperparah dengan tidak dilaksanakannya pembatasan parkir 50% yang menyebabkan membludaknya pengunjung yang datang dengan menggunakan kendaraan pribadi.
"Berjubelnya juga sejak awal sudah terlihat bahwa parkiran tidak sesuai protokol diisi 50% dan pengunjung penuh karena tidak diawasi. Seharusnya sudah ditutup pintu masuk dan parkiran. Tetapi karena kesannya pengarahan dan pengawasan dari Pemprov tidak ada, hal itu terjadi," pungkasnya. (OL-1)
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Ide pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke sistem tidak langsung melalui DPRD tidak serta merta menjamin pengurangan biaya politik
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
PRAKTISI hukum Taufik Basari mengatakan masa jabatan DPRD tidak bisa diperpanjang atau dikosongkan selama dua tahun.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
Pemprov DKI menggelar penanaman ribuan mangrove.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved