Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menuding kerumunan pembeli di Pasar Tanah Abang, yang terjadi pada Sabtu (1/5) dan Minggu (2/5) adalah bentuk kelalaian Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakara.
Gilbert menyayangkan tidak adanya antisipasi dari Pemprov. Padahal, saat ini, merupakan momen menjelang Lebaran dan THR masyarakat juga sudah cair. Hal itu disebut sebagai hal yang mendorong warga berbondong-bondong ke pasar dan pusat perbelanjaan.
"Ya bukan kecolongan, tapi kelalaian. Harusnya, beberapa hari yang lalu, sudah bisa diperkirakan karena makin dekat Idul Fitri," kata Gilbert, Senin (3/5).
Baca juga: Jam Operasional Stasiun Tanah Abang Dibatasi, Ini Penyesuaiannya
Apalagi, sebelumnya, sudah ada klaster perkantoran yang sempat menlonjak tajam di Jakarta.
Gilbert menilai kaum terdidik saja bisa abai terhadap protokol kesehatan apalagi dengan warga umum yang melakukan mobilitas di lapangan.
"Seharusnya sewaktu klaster perkantoran naik sudah harus diantisipasi bahwa kalau kalangan terdidik saja mulai abai, apalagi yang umum," jelasnya.
Terlebih, Pasar Tanah Abang memang menjadi langganan warga Jakarta untuk memburu sejumlah kebutuhan jelang Lebaran. Sehingga potensi adanya kerumunan pasti terjadi.
Hal itu diperparah dengan tidak dilaksanakannya pembatasan parkir 50% yang menyebabkan membludaknya pengunjung yang datang dengan menggunakan kendaraan pribadi.
"Berjubelnya juga sejak awal sudah terlihat bahwa parkiran tidak sesuai protokol diisi 50% dan pengunjung penuh karena tidak diawasi. Seharusnya sudah ditutup pintu masuk dan parkiran. Tetapi karena kesannya pengarahan dan pengawasan dari Pemprov tidak ada, hal itu terjadi," pungkasnya. (OL-1)
Saat ditanya apakah Sudewo bakal dipanggil ke Kemendagri, Bima menyebut pihaknya masih melakukan komunikasi.
Landasan hukum untuk menindak tegas fenomena ini sudah ada, yaitu Instruksi Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
ANGGOTA Komisi A DPRD DKI Jakarta, Achmad Yani, mendorong Pemprov DKI memberikan ruang kerja yang layak bagi penyandang disabilitas.
Menurut Yustinus, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan langkah penanganan jangka pendek dan menengah, yakni melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek galian.
Rencana pengalihan status PAM Jaya dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
Sebanyak 48 anak usia SD hingga SMP di wilayah Kelurahan Duri Kosambi, Semanan dan Tegal Alur, Jakarta Barat, dilaporkan putus sekolah.
Terdapat 602 unit pompa stasioner yang tersebar di 205 lokasi serta 573 unit pompa mobile di lima wilayah administrasi Jakarta.
OMC merupakan bentuk mitigasi proaktif dan antisipasi dari pemerintah daerah. Berdasarkan prediksi cuaca dari BMKG terdapat potensi peningkatan curah hujan di pertengahan Agustus.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved