Pemprov DKI Belum Ada Rencana Peningkatan Pembatasan Perkantoran

KLASTER penularan covid-19 di perkantoran di Jakarta meningkat. Menurut data Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 5-11 April 2021 muncul sebanyak 157 kasus baru dari 78 perkantoran. Angka ini melonjak hampir tiga kali lipat pada pekan berikutnya yakni periode 12-18 April 2021 dengan munculnya 425 kasus dari 117 perkantoran.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan belum ada rencana meningkatkan jumlah pembatasan pegawai yang bekerja langsung di kantor. Sampai saat ini, ketentuan yang berlaku selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro adalah kapasitas pegawai bekerja di kantor hanya 50%.

Pihaknya pun tidak dapat memutuskan hal itu sendirian. Dalam memutuskan perubahan ketentuan protokol kesehatan di berbagai sektor harus ada diskusi dengan Satgas Penanganan Covid-19 tingkat provinsi yang diketuai oleh Gubernur DKI Jakarta dan juga dengan pemerintah pusat.

"Terkait masalah WFH WFO ini kan nggak bisa kita tentukan sendiri. Kita ada satgas. Nah, satgas itu nanti yang meminta pendapat-pendapat dari berbagai macam ahli, seperti dulu," jelas Andri saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/4).

Baca juga: 17 Ribu Tiket Kereta Ludes Hingga H-1 Larangan Mudik

Keputusan terkait kapasitas karyawan ini dilakukan dengan pertimbangan yang komprehensif. Di sisi lain, Andri juga menduga bahwa peningkatan klaster covid-19 ini terjadi karena adanya euforia terhadap program vaksinasi covid-19.

Ia menduga warga mulai kurang patuh terhadap protokol kesehatan karena warga tidak lagi waspada terhadap paparan covid-19 sebagai dampak dimulainya vaksinasi.

"Bisa jadi seperti itu, kemarin juga kan begitu yang lagi viral. Divaksin untuk memberikan sosialisasi prokes, tapi setelah divaksin justru nggak taat prokes kan begitu. Nah, kalau saya juga seperti itu, ada kecenderungan keyakinan berlebihan. Padahal ini tidak seperti itu," terangnya.

Kejenuhan menghadapi pandemi juga diduga sebagai salah satu penyebab warga mulai mengendurkan protokol kesehatan.

"Nah, inilah yang menjadi tugas kita bersama untuk kembali dan mengingatkan siapa pun itu orangnya tetap melakukan prokes," lanjutnya. (OL-4)