Headline
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Kumpulan Berita DPR RI
MABES Polri menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan penipuan investasi EDCCash, termasuk CEO Abdulrahman Yusuf.
Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan mengatakan keenam tersangka telah diamankan dan menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri.
"Sampai saat ini dalam kasus tersebut ada enam tersangka yang diamankan dan dilakukan pemeriksaan," kata Ahmad di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (20/4)
Ahmad mengatakan polisi juga telah menggeledah rumah Abdulrahman Yusuf dan polisi menyita 14 kendaraan roda empat dan sejumlah uang tunai.
"Sudah dilakukan penggeledahan dan penyitaan di rumah tersangka AY dengan mengamankan 14 kendaraan roda empat, uang tunai baik rupiah ataupun mata uang asing, serta barang mewah lainnya," kata Ahmad.
Selain itu, polisi juga menggeledah tersangka lainnya berinisial H di Sukabumi dan menyita 4 kendaraan rosa empat.
Ahmad mengatakan pihaknya terus menindaklanjuti kasus ini dengan mendalami keterangan para tersangka. Selain itu, pihaknya juga meminta keterangan para korban. Ia mengatakan tak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat dalam penipuan investasi tersebut.
"Para korban sudah dilakukan pemeriksaan dan para korban terus jumlahnya terus bertambah," katanya.
Lebih lanjut, Ahmad mengungkapkan perdagangan kripto EDCCash dinyatakan ilegal, karena tidak mengantongi izin Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).
"Kemudian, investasi atau perdagangan kripto ilegal tanpa izin OJK dan Bappebti dengan menggunakan aplikasi EDCCash," ungkap Ahmad.
Sebelumnya, 12 korban investasi platform aset kripto E-Dinar Coin (EDC) Cash melaporkan CEO EDCCash, Abdulrahman Yusuf ke Bareskrim Polri. Seluruh korban investasi bodong ini mengaku tidak bisa mencairkan uang kripto dari EDDCash sejak enam bulan lalu yang menyebabkan rugi puluhan miliar.
Kuasa hukum korban, Abdul Malik mengaku korban merugi hingga Rp62 miliar dan tidak bisa dicairkan semenjak 6 bulan silam. Kedua belas kliennya, lanjut Abdul, tidak hanya berasal dari Jakarta, melainkan dari beberapa daerah.
Abdul juga sengaja melapor ke Bareskrim lantaran jumlah kerugian berjumlah besar serta jumlah korbannya pun banyak.
Awalnya, para korban ini bisa mencairkan uang kripto tersebut dalam kurun 2,5 tahun pertama investasi. Namun, dalam enam bulan terakhir uang kripto itu tidak bisa dicairkan. Sejatinya, manajemen EDDCash sudah memberi penjelasan kepada kliennya. Hanya saja, nilai tukar yang ditawarkan oleh manajemen tidak masuk akal.
Dari total kerugian yang mencapai Rp10 miliar, pihak manajemen mencanangkan akan mengganti rugi sebesar Rp211 juta. Abdul menjelaskan bahwa masih banyak member EDDCash yang rugi namun tidak berani melapot lantaran takut uangnya hilang.
Tak hanya itu, mereka banyak yang tidak berani melapor ke polisi karena takut diancam. Pelapor menduga EDC Cash melanggar pasal 378 tentang penipuan dan penggelapan. Mereka menjerat pelaku diduga melanggar pasal pencucian uang. (OL-8)
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak aparat kepolisian untuk mempercepat respons terhadap laporan masyarakat guna mencegah meluasnya aksi main hakim sendiri.
Boni mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang membentuk posko pengaduan khusus bagi masyarakat yang memiliki informasi terkait kasus ini.
Korban berhak mendapatkan perlindungan hukum dan perawatan medis terbaik dari negara.
Kesadaran hukum yang tinggi di tengah masyarakat secara otomatis akan memperkuat kredibilitas Polri dalam menjalankan fungsinya.
KOMISI Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengecam keras aksi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras, Andrie Yunus, di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2026)
MABES Polri bersama Jurnalis Trunojoyo menyalurkan santunan kepada 100 anak yatim piatu dan kaum dhuafa di Masjid Al Ikhlas, Joglo, Jakarta Barat, Rabu (11/3).
Saham tersebut justru dialihkan kepada anak Kariatun, yakni Jason Kariatun, tanpa persetujuan Andi Uci Abdul Hakim.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nusa Tenggara Timur (NTT) menegaskan investasi bodong, judi online, dan pinjaman ilegal masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat.
Jawa Barat menduduki peringkat pertama untuk pengaduan layanan investasi ilegal melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) yakni sebanyak 1.850 kasus (21%)
Sejumlah korban telah mendatangi Polres Metro Bekasi Kota untuk membuat laporan telah ditipu seorang pemilik usaha bulu mata
DIREKTUR Center Of Budget (CBA) Uchok Sky Khadafi meminta pengadilan untuk memiskinkan pihak yang dianggap bertanggung jawab dalam kasus investasi bodong
Kesenjangan antara tingginya penggunaan layanan keuangan digital dan rendahnya pemahaman produk keuangan di kalangan anak muda Indonesia masih menjadi perhatian
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved