Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
DINAS Sosial (Dinsos) Pemprov DKI Jakarta belum bisa memastikan keberlanjutan bantuan sosial tunai (BST) untuk warga DKI. Kabid Pengembangan Kesejahteraan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinsos DKI, Rani Nurani. mengatakan, pihaknya masih menunggu arahan dari pimpinan. Karena BST ini anggarannya tak hanya dari Pemprov DKI melainkan berasal dari pemerintah pusat juga.
“Betul, BST akan berakhir di bulan April. Untuk kelanjutannya kita menunggu arahan pimpinan,” kata Rani kepada media Indonesia saat dihubungi Minggu (4/4).
Sementara itu, ketika ditanya perihal upaya untuk meneruskan BST ini pihanya tak menjawab banyak. Melainkan akan melakukan evaluasi terlebih dahulu seiring dengan menunggu arahan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
“Kami menunggu arahan pimpinan dan akan ada evaluasinya lebih lanjut,” jelasnya.
Dari parlemen, Anggota Komisi E DPRD DKI, Rani Mauliani menilai, warga DKI masih membutuhkan bantuan ini. Meskipun saat ini keadaan sudah didorong untuk normal kembali dan sudah mulai vaksinasi. Namun, belum semua ekonomi dan pekerjaan warga pulih.
Baca juga : BST DKI Berakhir April, Komisi E: Warga DKI masih Butuh
“Bila dibilang butuh namanya bantuan pasti akan dijawab butuh. Akan tetapi saat ini memang menjadi sulit juga memilih stop atau lanjut, mengingat situasinya pandemi sudah mulai melandai menuju ke keadaan normal lagi walaupun debgan kondisi normal yang baru,” kata Rani, Minggu (4/4).
Ketua Fraksi Gerindra ini juga mengutarakan bansos tunai bisa tetap dilanjutkan. Namun, dengan penyesuain data warga miskin kembali sehingga bisa tepat sasaran. Karena sebelumnya dalam pendistribusian pun masih terdapat sejumlah kendala.
“Mungkin bisa dilanjutkan asalkan tepat sasaran dan progres perbaikan mengingat yang sebelumnya masih ada kendala-kendala dalam mekanisme pendistribusiannya,” harapnya.
Ia pun mengatakan perihal keberlanjutan BST DKI ini perlu diperjelas oleh Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta. Karena program BST DKI ini berkaitan dengan program dari pemerintah pusat yang dijalankan oleh Pemprov DKI. (OL-7)
PEMERINTAH mengucurkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17,5 triliun menjelang Lebaran 2026.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Para pekerja penerima BSU ini harus terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, Hakim Agung Yulius, kembali memimpin aksi Mahkamah Agung Peduli berupa penyaluran bantuan sosial
SEBAGAI wujud dukungan terhadap program Pemprov DKI Jakarta, Bank DKI kembali melakukan distribusi Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ)
Sejumlah lansia lemas dan hampir pingsang karena terlalu lama antre berdesak-desakan untuk mendapatkan basos Kemensos sebesar Rp1,2 juta.
Warga bahkan rela panas-panasan demi mendapatkan bantuan sosial berupa uang tunai dengan nominal bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga di atas Rp1 juta.
Bawaslu sedang menelusuri dugaan pendistribusian bantuan sosial (bansos) berstiker capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved