Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KEPALA Dinas (Kadis) Sosial DKI Jakarta Premi Lestari mengakui adanya oknum di salah satu RT yang memotong bantuan sosial (bansos) covid-19. Pernyataanya merespons isu pengaduan oknum RT yang melakukan pungutan bansos, di mana aduan tersebut disampaikan kepada anggota DPRD DKI Jakarta.
"Iya ini aduannya dari warga. Lalu, kami minta lurah untuk mengecek. Memang lurah melakukan pengecekan disertai bukti, surat pernyataan di atas materai dari warga dan dari yang bersangkutan," jelas Premi di gedung DPRD DKI, Rabu (24/3).
Baca juga: Ada Pos Pengaduan, Korban Korupsi Bansos Dipersilakan Lapor
Lebih lanjut, Premi menyebut oknum RT tersebut sudah dikenakan sanksi sesuai Pergub DKI Nomor 171 Tahun 2016. Sanksi itu menyebabkan oknum tersebut dicopot dari jabatannya. "Di Pergub Nomor 171 Tahun 2016 sudah jelas aturan sanksinya," imbuhnya.
Anggota DPRD DKI Komisi E Ima Mahdiah mengatakan dari aduan masyarakat, oknum RT memotong bansos dengan dalih sebagai ongkos. Padahal, menurut Ima, apapun nama pemotongan anggaran dan besaran potongan, tetap saja tidak boleh dilakukan.
"Tetap saja tidak boleh. Karena ini sudah menjadi hak rakyat. Sebagai RT dan RW, seharusnya mereka menyalurkan. Tapi, tidak semua RT atau RW di Jakarta seperti ini. Banyak juga yang baik," tutur Ima.
Baca juga: Anies Harus Jalani Tes Kesehatan Sebelum Divaksin Covid-19
Pihaknya telah meminta Dinas Sosial DKI untuk melakukan evaluasi terhadap oknum RT tersebut. Untuk mencegah kejadian seperti ini terulang kembali. "Kita harus kerja sama. Lurah tolong diingatkan kalau RT atau RW sebagai lini depan masyarakat, seharusnya lebih baik," pungkasnya.
Sebelumnya, anggota DPRD DKI Komisi E memperoleh banyak aduan terkait pemotongan bansos covid-19. Adapun untuk bantuan sosial tunai (BST), setiap penerima memperoleh Rp300 ribu per bulan untuk periode empat bulan awal di 2021. Sehingga, besaran total BST DKI mencapai Rp 1,2 juta.(OL-11)
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta terus menunjukkan komitmennya dalam membangun kota yang modern, efisien, dan inklusif melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI).
Pemprov Jakarta terus mengupayakan berbagai program dan kegiatan agar anak-anak Jakarta tumbuh dalam lingkungan yang mendukung pemenuhan hak anak
Proyek ini merupakan langkah nyata untuk memperluas kehadiran BWH Hotels di Indonesia dan mendukung pertumbuhan destinasi wisata dan bisnis di kawasan TB Simatupang, Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengungkap upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyediakan ruang berekspresi bagi masyarakat, khususnya siswa-siswi.
Adapun garis kemiskinan di Jakarta pada Maret 2025 lebih tinggi dari nasional yakni Rp609.160 per kapita per bulan.
Pramono mengakui ada beberapa permasalahan yang muncul ketika Pemprov Jakarta hendak membongkar tiang monorel yang mangkrak itu.
DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengusulkan pemprov DKI memperhatikan warga miskin yang lama tinggal di Jakarta, meski tak mengantongi KTP DKI dapat bansos
Upaya tersebut penyaluran ini menandai komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat perlindungan sosial,
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved