Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PERUSAHAAN Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya sebagai badan usaha milik daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk melakukan pembangunan berkelanjutan, dalam hal lingkungan, ekonomi, dan sosial. Upaya itu dilakukan dengan nilai-nilai Sustainable Development Goals dalam kegiatan bisnisnya.
Dengan visi menjadi pengembang terkemuka dan berkelanjutan, Sarana Jaya mendapatkan tugas dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membangun dan mengelola fasilitas pengelolaan sampah antara (FPSA) di Ibu Kota. Penugasan itu termasuk dalam kegiatan strategis daerah (KSD) DKI Jakarta yang tertuang dalam Keputusan Gubernur No 71 Tahun 2020.
Menurut Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan, penugasan pembangunan dan pengelolaan FPSA didasari kondisi muatan sampah di Jakarta yang kini mencapai 8.000 ton per hari.
Urgensi keadaan itu, kata Yoory, jadi perhatian Pemprov DKI Jakarta. “Dalam 3-4 tahun ke depan, tempat pembuangan akhir (TPA) di Jakarta sudah tidak dapat menampung lagi volume sampah tersebut,” ungkapnya dalam keterangan resmi yang diterima Media Indonesia, Sabtu (20/2).
Karena itu, pembangunan dan pengelolaan FPSA ini diharapkan dapat mereduksi sampah rumah tangga dan sejenisnya di Jakarta hingga 70%-90% dengan teknik pengolahan tepat guna dan ramah lingkungan serta menekan aspek keselarasan melalui program 3R (reduce-reuse-recycle).
“Selain itu, FPSA dapat mengurangi ketergantungan terhadap Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang dengan strategi pengurangan dan penanganan sampah sesuai dengan ketentuan,” jelasnya.
Dalam momentum Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2021, Sarana Jaya menyadari potret tata kelola sampah yang berakhir di pembuangan akhir harus diubah. Yoory menyebut skema baru diperlukan agar sampah bisa direduksi dengan sistem yang baik dan tepat guna.
Selaras dengan upaya global mengurangi laju pertumbuhan volume sampah, Sarana Jaya dengan semangat kolaborasi mengutamakan reduce (kurangi), kemudian reuse (pakai ulang), dan berikutnya recycle (daur ulang).
“Seluruh proses ini memerlukan kesadaran kolektif dari diri sendiri, mulai dari hal kecil untuk menuju DKI Jakarta kota berperadaban yang layak huni dan dicintai,” kata Yoory.
Akhir Desember 2020, misalnya, Sarana Jaya bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Provinsi DKI Jakarta mengadakan kegiatan market sounding FPSA di dalam kota.
Langkah awal
Direktur Pengembangan Sarana Jaya Indra S Arharrys menyatakan kegiatan market sounding ini ialah langkah awal Sarana Jaya dalam melaksanakan penugasan yang diberikan Pemprov DKI Jakarta terkait FPSA di dalam kota/intermediate treatment facility (ITF).
Indra menjelaskan FPSA/ITF merupakan KSD Pemprov DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI No 71 Tahun 2020 tentang Penugasan kepada Perumda Pembangunan Sarana Jaya (Sarana Jaya) dalam Penyelenggaraan Intermediate Treatment Facility (ITF). Pengembangan ITF bertujuan mengelola timbunan sampah di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan.
Dalam hal ini, Sarana Jaya mengundang badan usaha yang memiliki kemampuan dan pengalaman untuk menyediakan lahan, mendesain, membangun, mendanai, mengoperasikan, memelihara, dan menyerahkan proyek pembangunan FPSA di Jakarta. Proyek itu harus mampu mengolah sampah tipikal di Jakarta, di antaranya dengan estimasi 1.700 ton per hari (setara dengan 620.500 ton per tahun) untuk fasilitas wilayah timur, dan 1.500 ton per hari (setara dengan 547.500 ton per tahun) untuk fasilitas wilayah selatan.
“Penugasan ini merupakan suatu kehormatan bagi Sarana Jaya karena itu selaras dengan visi, misi, dan prinsip perusahaan kami dalam menerapkan pembangunan berkelanjutan,” tutup Indra. (Ifa/S3-25)
ANGGOTA Komisi C DPRD DKI Jakarta, Josephine Simanjuntak, menyoroti kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta dalam Rapat Komisi yang berlangsung pada Selasa (20/1).
Keberhasilan program pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada kebijakan di tingkat kota, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dari kelurahan hingga RW.
UMJ membantah keras isu ‘mahar aksi’ dalam demonstrasi BEM soal sampah Tangsel. Kampus menilai tudingan tersebut menyesatkan dan tidak berdasar.
Mulai pekan ini, setiap KK yang sebelumnya menerima dua galon air mineral per minggu, kini akan mendapatkan empat galon air secara rutin selama satu bulan ke depan.
Wali Kota Tangsel memastikan pihaknya telah mengamankan kesepakatan pembuangan sampah ke wilayah Cileungsi untuk mengurai penumpukan.
Dalam tuntutannya, BEM UMJ mendesak Wali Kota Tangsel bertanggung jawab atas terjadinya penumpukan sampah, khususnya di wilayah Ciputat dan sekitarnya.
Pemkab Pringsewu memperkuat digitalisasi pengadaan barang dan jasa melalui peran BUMD untuk mendorong sistem yang transparan, efisien, dan akuntabel.
Dia mengatakan industri pertahanan dalam negeri, misalnya PT Pindad, saat ini mampu memproduksi peluru-peluru kaliber kecil misalnya yang berukuran 5,56 mm dan 7,62 mm.
Kualitas sebuah dakwaan tidak hanya diukur dari narasi delik, tetapi juga dari kejujuran dan kebersihan proses yang melahirkannya.
Perusahaan BUMN kini tak lagi mendapat suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) karena sepenuhnya telah dikelola oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara.
Pemprov DKI Jakarta telah memetakan 30 kawasan yang akan dikembangkan sebagai Transit Oriented Development (TOD).
KEWAJIBAN kontraktor migas menawarkan participating interest (PI) sebesar 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kembali jadi sorotan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved